Tak Ada Hambatan Komunikasi antara Prabowo dan Megawati

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, silaturahmi antara Prabowo dan Megawati bakal dilakukan dalam momen tepat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan salam kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat Prabowo akan meninggalkan kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Gerindra bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepakat, sejauh ini tidak pernah ada hambatan komunikasi antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Karena itu, pertemuan kedua tokoh tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Namun, pertemuan di antara mereka tak lantas diartikan bahwa PDI-P akan bergabung di pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) bertajuk ”Pemilihan Kepala Daerah dan Kemajuan Pembangunan Daerah” di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (13/9/2024), mengatakan, silaturahmi antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri bakal dilakukan dalam momentum yang tepat, yakni sebelum transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Baca juga: Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Bisa Diinterpretasikan PDI-P Bakal Masuk Pemerintahan Mendatang

”Ya (pertemuan) akan dilakukan pada momen yang tepat sebelum peristiwa yang sangat penting terkait pergantian presiden (pada 20 Oktober 2024). Ya tentu saja momen itu sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia karena itu tradisi silaturahmi yang baik,” ujar Hasto.

”Ya (pertemuan) akan dilakukan pada momen yang tepat sebelum peristiwa yang sangat penting terkait pergantian presiden (pada 20 Oktober 2024). Ya, tentu saja momen itu sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia karena itu tradisi silaturahmi yang baik.

HUMAS PDI-P UNTUK KOMPAS

Pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman Megawati, di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Relasi berlangsung baik

Sejauh ini, hubungan Prabowo-Megawati berlangsung baik. Diusungnya Pramono Anung di Pilkada Jakarta pun tidak terlepas dari hubungan yang baik tersebut. Pramono dinilai memiliki kedekatan emosional dengan Prabowo yang cukup lama saat Pramono masih menjadi Sekjen PDI-P.

Pramono memiliki kedekatan historis dengan Prabowo Subianto yang akan menjabat sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. Pada Pemilihan Presiden 2009, misalnya, ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Megawati, Pramono menjadi salah satu aktor kunci yang menjembatanii relasi Megawati dan Prabowo.

Atas dasar hal tersebut, PDI-P menjatuhkan pilihan kepada Sekretaris Kabinet yang juga mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Pramono, menurut Hasto, memiliki kepiawaian dalam melakukan komunikasi politik hingga lobi-lobi politik. Karena itu, tak heran jika Pramono sangat luwes bertemu dengan siapa pun, bahkan dengan Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, Pramono memiliki kedekatan historis dengan Prabowo Subianto yang nantinya akan menjabat sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, misalnya, ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Megawati, Pramono menjadi salah satu aktor kuncinya yang menjembatani relasi Megawati dan Prabowo.

”Kedekatan-kedekatan emosional, ternyata (Pramono) lebih dekat daripada Ridwan Kamil. Jadi, politik, kan, aspek-aspek historis ada, apalagi setelah melihat pergerakan Mas Pram yang memang masif,” ujar Hasto.

Terkait pencalonan, Hasto menyatakan, salah satu pertimbangan dalam penentuan calon kepala daerah ialah sejauh mana calon tersebut kuat dalam membangun kerja sama politik, termasuk memiliki kedekatan personal dengan elite politik.

Kedekatan-kedekatan emosional, ternyata (Pramono) lebih dekat daripada Ridwan Kamil. Jadi, politik, kan, aspek-aspek historis ada, apalagi setelah melihat pergerakan Mas Pram yang memang masif.

Ridwan Kamil merupakan bakal calon gubernur Jakarta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. KIM Plus ialah gabungan partai politik pengusung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, plus parpol yang tak mengusung pasangan tersebut. Parpol dimaksud adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, Partai Gelora Indonesia, dan Partai Perindo.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di sela-sela diskusi Afternoon Tea#19 Kompas Collaboration Forum (KCF) di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Pemimpin negarawan

Hasto berharap Prabowo ketika menjadi presiden mampu menempatkan diri sebagai pemimpin negarawan yang melepaskan diri dari campur tangan pilkada. Sikap ini didukung karena presiden tentunya juga membutuhkan konsolidasi politik. Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 baru akan digelar 27 November 2024 atau sebulan setelah pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.

Campur tangan politik praktis dalam pilkada terlalu berbahaya bagi presiden dan fakta kekuatan masyarakat sipil yang semakin menguat. Dengan demikian, ini muncul suatu bentuk pengawasan dari seluruh komponen masyarakat sipil.

”Campur tangan politik praktis dalam pilkada terlalu berbahaya bagi presiden dan fakta kekuatan masyarakat sipil yang semakin menguat. Dengan demikian, ini muncul suatu bentuk pengawasan dari seluruh komponen masyarakat sipil. Ini mendorong presiden hadir sepenuhnya sebagai seorang negarawan,” tutur Hasto.

Kesamaan pandangan

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang juga ikut hadir dalam diskusi pun membenarkan bahwa hubungan Pramono dengan Prabowo terjalin dengan sangat baik karena Prabowo selalu berbuat baik kepada semua orang. Jika ada pihak yang mengkritiknya, Prabowo tidak pernah menaruh rasa dendam dan justru menganggap itu sebagai sebuah masukan.

Megawati dan Prabowo memiliki hubungan sejarah yang panjang. Tidak hanya saat Pilpres 2009, tetapi hubungan yang baik itu telah terjalin sejak lama di antara kedua keluarga mereka, ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo, dan ayah Megawati, Soekarno.

Ia pun sependapat dengan Hasto bahwa Megawati dan Prabowo memiliki hubungan sejarah yang panjang. Tidak hanya saat Pilpres 2009, tetapi hubungan yang baik itu telah terjalin sejak lama di antara kedua keluarga mereka, yaitu ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo, dan ayah Megawati, Soekarno.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra

Kemudian, secara ideologi parpol, Gerindra dan PDI-P juga memiliki kesamaan di mana sebagai sesama partai nasionalis, kedua partai senantiasa membunyikan Pancasila, UUD 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

”Kesamaan itu tidak bisa dinafikan. Kesamaan pandangan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, saya kira itu kesamaan yang baik karena sama-sama mementingkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau partai. Jadi mereka sejalan terus,” ucap Riza.

Kesamaan itu tidak bisa dinafikan. Kesamaan pandangan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, saya kira itu kesamaan yang baik karena sama-sama mementingkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau partai. Jadi mereka sejalan terus.

Meski keduanya sempat berbeda pilihan pada Pilpres 2024, itu merupakan hal yang biasa. Justru, menurut Riza, itu menandakan bahwa kedua partai mempunyai kader terbaik yang mampu menjadi pemimpin. ”Dan, yang penting, setelah itu, ya kembali rukun untuk membangun bersama,” katanya.

Tidak lantas bergabung

Sebelumnya, memang ramai dikabarkan bahwa Prabowo dan Megawati bakal bertemu sebelum pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2024 mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada 9 September 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, bahkan menyebut, Prabowo dan Megawati sudah saling menitipkan salam.

Kemudian, hal ini disambut baik oleh putri Megawati yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat. Ia pun mengaku telah menjalin komunikasi yang intens dengan Prabowo.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah

Visi sama tidak harus kami di dalam (pemerintahan), tidak haram kami di luar. Kalau kami melakukan kritik konstruktif, bukannya dibutuhkan pemerintah?

Namun, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyampaikan bahwa rencana pertemuan Prabowo dan Megawati jangan dilihat untuk bagi-bagi kekuasaan. ”Jangan ditarik ke gabung (pemerintahan), bergabung atau tidak bergabung. Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini,” ucapnya.

Baca juga: Megawati Bertemu Prabowo, Ganjar Nilai Penting jika untuk Kebaikan Bangsa

Ia menilai, pertemuan di antara keduanya tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai visi dan bangsa ke depan. Menurut dia, tak ada yang salah ketika Megawati dan PDI-P tetap berada di luar pemerintah meski memiliki kesamaan visi dengan Prabowo.

”Visi sama tidak harus kami di dalam (pemerintahan), tidak haram kami di luar. Kalau kami melakukan kritik konstruktif, bukannya dibutuhkan pemerintah? Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Bukan kritik asal kritik, bukan kritik asal ngantam, tetapi kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar atau setidaknya ada alternatif,” kata Said.