Pengumuman Calon Pilkada PDI-P, Airin Jadi Sorotan Megawati

Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi jadi salah satu calon yang diputuskan Ketum PDI-P Megawati untuk maju di Pilkada 2024.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bakal calon gubernur Banten, Airin Rachmi Diany, tiba di ruang acara pengumuman bakal calon kepala-wakil kepala daerah dari PDI-P di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Airin Rachmi Diany menjadi perhatian dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pengumuman bakal calon kepala-wakil kepala daerah yang diusung PDI-P di 40 daerah. Setidaknya tiga kali nama bakal calon gubernur Banten yang diusung oleh PDI-P itu disebut dan diingatkan oleh Megawati.

Airin bersama pasangannya, Ade Sumardi, yang bakal berkontestasi di Pilkada Banten termasuk yang diumumkan oleh PDI-P di kantor DPP PDI-P di Jakarta, Senin (26/8/2024). Setelah diumumkan, pasangan tersebut bersama bakal calon lain menerima surat rekomendasi pencalonan untuk maju dalam Pilkada Banten dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya, Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada para bakal calon.

Di antara puluhan bakal calon yang hadir, Airin yang paling sering disebut Megawati. Saat menyatakan bahwa partainya tak ingin sekadar dijadikan sebagai kendaraan politik di pilkada, misalnya, Megawati mengaku pusing karena banyak orang yang seakan-akan ingin masuk PDI-P untuk mendompleng diri sendiri saja. Dia mengaku hanya ingin mendukung orang yang konsisten saja.

”Maunya mau ikut jadi PDI-P atau mau dompleng aja? Saya enggak mau lagi. Ya, konsisten saja kalau mau jadi masuk PDI-P ya jadi. Dengan lahir batin rohnya PDI-P gitu,” ujar Megawati.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan bakal cagub-cawagub Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia lantas menyebut Airin. Ia meminta Airin menyelami garis perjuangan PDI-P.

Ia juga menyinggung Airin yang tak mengenakan pakaian berwarna merah-hitam atau warna PDI-P. Pasalnya, Airin telah diumumkan sebagai bakal cagub Banten dari PDI-P. ”Saya tadi nanya ke Mbak Airin, nanti mesti pakai merah item, lho. Iyalah, mau dijadikan masa enggak pakai merah item. Ya gimana,” tutur Megawati.

Kemudian di tengah pidatonya, ia kembali menyebut nama Airin saat mengingatkan para bakal calon untuk selaras antara kata dan perbuatan. Hal ini disampaikannya karena setiap pemilu, termasuk pilkada, banyak bakal calon yang menebar janji manis kepada pemilih agar memilihnya. Megawati tidak mau itu. ”Harus satu kata dengan perbuatan,” kata Megawati.

Tak berhenti di situ, Megawati juga menyoroti soal adanya tindakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyerang PDI-P. Dia meminta Airin bersuara apabila PDI-P diserang dengan TSM. ”Airin! Ngomong yang keras! Iya, dong. Kalau elu udah masuk PDI-P loh, awas loh ya,” tegasnya.

Baca juga: PDI-P Umumkan Usung Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jateng

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Pada Minggu (25/8/2024), PDI-P telah mendeklarasikan pengusungan Airin-Ade. Ade merupakan kader PDI-P, sedangkan Airin sebenarnya kader Partai Golkar. Ia sudah sejak dua tahun lalu menyosialisasikan diri ke masyarakat Banten untuk maju di Pilkada Banten. Hal itu dilakukannya setelah memperoleh penugasan dari Golkar. Kala itu, Golkar masih dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

Namun, awal Agustus lalu, Airlangga memutuskan mundur dari partai dan digantikan Bahlil Lahadalia. Bahlil mengambil sikap berbeda dengan Airlangga. Untuk Pilkada Banten, Bahlil justru memutuskan Golkar mengusung Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

Harus satu kata dengan perbuatan.

Surat dukungan Golkar kepada Andra-Dimyati diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan disaksikan sejumlah pengurus DPP serta DPD Golkar Banten. Penyerahan surat tersiar melalui rekaman video yang disebar ke awak media, Senin (26/8/2024) pagi.

Andra merupakan kader Partai Gerindra, sedangkan Dimyati kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelum memperoleh dukungan dari Golkar, pasangan ini sudah memborong tiket pencalonan dari 10 partai politik. Kesepuluh partai itu selain Gerinda dan PKS adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Garuda, dan Partai Prima.

Dalam pidatonya, Megawati juga berpesan kepada semua bakal calon yang diusung PDI-P untuk bersiap menghadapi dinamika politik. Semua bakal calon diminta belajar dan bekerja sesuai dengan ideologi negara yang dipegang teguh oleh PDI-P. Jika tak bersedia, Megawati meminta untuk keluar dari PDI-P. ”Nanti saya ajarkan itu. Siapa yang ndak mau nurut, out. Gitu aja,” ucapnya.

Khusus kepada pemerintah, ia meminta agar tidak curang selama gelaran pilkada. Netralitas aparatur sipil negara serta TNI-Polri harus dijaga. ”Biarkan masyarakat memilih pemimpinnya sendiri,” ujarnya.

Populisme otoriter

Megawati juga menyampaikan keprihatinannya setelah melihat berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini, terutama karena sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. ”Apalagi kalau sampai pimpinan negara itu pun sudah lupa diri,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Megawati, berbagai krisis konstitusi dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif seharusnya tak perlu terjadi jika seluruh pemimpin di negeri ini menunjukkan sikap kenegarawanan. Ia juga mengingatkan pesan dari para pendiri bangsa yang sebenarnya sudah mewariskan kepada generasi penerus untuk membangun bangsa sekaligus karakter masyarakatnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat pengumuman bakal calon kepala-wakil kepala daerah yang diusung PDI-P dalam Pilkada 2024 di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, Megawati juga mewanti-wanti soal berkembangnya praktik politik populis. Karakter kepemimpinan populisme otoriter dinilainya telah meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan mengancam demokrasi. ”Populisme otoriter dalam praktiknya disertai intervensi terhadap kedaulatan parpol dan membelah parpol,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan semua itu tak perlu terjadi karena hasrat dari kemerdekaan Indonesia 79 tahun lalu untuk lepas dari penjajahan dan juga membangun sistem hukum yang berkeadilan.