PKS-PKB Beri Sinyal Tinggalkan Anies, Nasdem: Tsunami Politik Melanda Partai

Nasdem belum memutuskan terkait pencalonan Anies di Pilkada Jakarta pasca-PKS dan PKB beri sinyal tinggalkan Anies.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi jajaran pengurus Partai Nasdem seusai menerima dukungan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, Senin (22/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Nasdem menyebut kepastian maju atau tidaknya Anies Rasyid Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 tergantung pada hasil survei terakhir. Namun, diungkapkan pula, jika pada akhirnya Anies gagal maju pada Pilkada Jakarta, artinya pendekatan kekuasaan atau tsunami politik tengah melanda sejumlah partai.

Menjelang pendaftaran calon kepala daerah Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru melempar sinyal akan meninggalkan Anies. Kedua partai itu mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024 atau Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta.

Padahal, Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh PKS dan dipasangkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Khusus PKB, suara dukungan bagi Anies telah disuarakan DPW PKB Jakarta ke DPP PKB. Adapun Partai Nasdem yang juga pernah mendeklarasikan Anies hingga kini belum menyatakan sikap.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas (kiri) menyerahkan surat rekomendasi DPW PKB kepada Anies Baswedan sebagai dukungan untuk maju ke Pilgub Jakarta di Kantor DPW PKB Jakarta. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2024).

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Choirie saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/8/2024), meminta publik untuk bersabar. Nasdem akan menyatakan sikapnya terkait dengan nasib Anies di Pilgub Jakarta dalam beberapa hari ke depan.

”Sabar. Tunggu saja. Masih ada waktu beberapa hari ke depan,” ujar Effendi Choirie atau dikenal Gus Choi.

Gus Choi mengungkapkan, Nasdem memiliki tradisi dalam memilih calon pemimpin. Untuk memilih calon pemimpin provinsi atau kabupaten/kota, Nasdem selalu mengedepankan pendekatan ilmu melalui survei elektabilitas. Hal serupa Nasdem lakukan ketika pada akhirnya menjatuhkan dukungan pada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada Pilkada Jakarta pada 2017 silam.

”Nah, Mas Anies dalam survei (sekarang di Jakarta meraih elektabilitas) paling tinggi, kisaran 40 persen, disusul Ahok dan lainnya. Lima tahun lalu, Nasdem juga dukung Ahok karena surveinya tertinggi. Karena itulah dalam pilkada kali ini, karena (elektabilitas) Mas Anies tertinggi, maka Nasdem mendukung dia,” ucap Gus Choi.

Baca juga: Rapat Empat Jam di Nasdem Tower dan Telepon Dadakan untuk Anies

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kanan) didampingi Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kiri) di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8/2024). PKS membuka opsi tak lagi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Meski demikian, Gus Choi juga mengungkap adanya realitas kedua yang bisa menentukan maju atau tidaknya Anies di Pilkada Jakarta. Dalam memilih pemimpin, menurut dia, ada juga pendekatan lain, yakni pendekatan kekuasaan.

”Kekuatan politik yang berkuasa mengajak atau mempersuasi partai lain dengan pikiran yang menarik atau mungkin dengan tawaran posisi yang lebih menarik lagi,” tuturnya.

Namun, Gus Choi enggan menyampaikan detail partai mana yang sudah diberikan tawaran menarik atau tengah didekati kekuasaan tersebut. Ia juga enggan mengungkapkan siapa pihak yang mencoba bergerilya untuk mewujudkan hal tersebut.

Yang pasti, lanjutnya, jika kelak tidak ada partai yang mendukung Anies atau partai yang telah mendeklarasikan dukungan lalu tiba-tiba tidak memberikan surat rekomendasi secara resmi, itu berarti pendekatan kekuasaan sedang terjadi. ”Tsunami politik telah melanda sejumlah partai. Kalau sudah begitu, maka tidak ada yang bisa menahan. Siapa yang bisa nahan tsunami, termasuk tsunami politik,” ujar Gus Choi.

Baca juga: Rekomendasi Anies-Sohibul Kedaluwarsa, PKS Jalin Komunikasi dengan KIM

Keputusan PKS untuk membuka opsi mengusung cagub-cawagub lain disampaikan pada Sabtu (10/8/2024). Keputusan yang diambil dalam rapat Musyawarah Majelis Syura PKS itu diambil karena rencana mengusung eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman sudah habis masa berlakunya. PKS menyebut masa berlaku pasangan ini sejak 25 Juni hingga 4 Agustus.

”Maka, DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ujar Juru Bicara PKS Muhammad Kholid.

Namun, hingga 4 Agustus, jumlah syarat kursi DPRD Jakarta yang harus dipenuhi, yaitu 22 kursi, belum terpenuhi. Pada pemilu lalu, PKS meraih 18 kursi DPRD Jakarta. Karena itu, PKS harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Baca juga: Saat Bertemu Prabowo, Muhaimin Disebut Nyatakan PKB Akan Kerja Sama dengan Gerindra

Sebelum PKS, PKB telah lebih dulu memberi sinyal tidak akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu Ketua Umum Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu. Pilkada Jakarta jadi salah satu topik pembahasan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kemudian menyampaikan bahwa partainya bekerja sama dengan Gerindra di pilkada, termasuk di Pilkada Jakarta. Gerindra merupakan salah satu parpol dalam KIM.