”KIM Plus” Diprioritaskan Terwujud di Pilgub Jakarta dan Jabar

Pilgub Jakarta dan Jabar dianggap penting karena menjadi barometer politik dan pilkada.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar jumpa pers seusai pertemuan di kediaman Prabowo, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM berharap wacana KIM plus bisa terwujud, utamanya di Pemilihan Gubernur Jakarta dan Jawa Barat. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini menampik rencana pembentukan koalisi besar tersebut, menutup demokrasi.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, wacana KIM plus bergulir karena ada potensi sejumlah partai politik (parpol) di luar KIM untuk bergabung dalam KIM di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, tak sebatas itu, KIM plus diharapkan bisa terwujud di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada November mendatang.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Terutama di Jawa Barat dan Jakarta yang merupakan barometer pilkada yang ada di Indonesia. Jadi, kami berharap kita bisa bersama-sama. KIM plus, syukur-syukur, PKB, Nasdem, juga bisa bergabung nanti bersama-sama kita dan partai lain juga,” katanya seusai menghadiri Tasyakuran Milad Ke-26 Partai Bulan Bintang, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024) malam.

Baca juga: Gerindra dan Golkar Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

KOMPAS/RIAN SEPTIANDI

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat ditemui harian Kompas di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).

Untuk diketahui, KIM terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Gelora, dan Garuda. Di luar KIM terdapat setidaknya lima parpol lain, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, PKS, dan PPP.

Terwujud atau tidak gagasan KIM plus itu, menurut Eddy, akan dipastikan saat pertemuan para ketua umum parpol. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut diselenggarakan. Yang jelas, sejumlah ketua umum parpol juga berada dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sehingga komunikasi untuk kepentingan mewujudkan KIM plus sudah mulai dirintis.

”Nanti pada saatnya akan disampaikan kepada publik apa hasilnya konsensus para ketua umum itu,” ujarnya.

Baca juga: Digagas, Koalisi Besar ”KIM Plus” untuk Pilkada Jakarta

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, didampingi para ketua umum KIM menggelar jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Mengenai adanya kritik bahwa koalisi besar akan menutup kemungkinan hadirnya calon lain di pilkada sehingga mengancam demokrasi, Eddy membantahnya. ”Enggak, kita demokrasi kan tetap memberikan ruang bagi partai politik untuk mengusung kader-kadernya, ya,” ujarnya.

Gagasan pembentukan koalisi besar KIM plus di Pilgub Jakarta awalnya dikemukakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Wacana itu lantas dibenarkan sejumlah elite Golkar dan PKB.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Jumat lalu, mengaku telah berkomunikasi dengan partai-partai KIM dan mendukung gagasan pembentukan koalisi besar itu. Ia menginterpretasikan kelak hanya akan ada satu pasangan calon yang diusung koalisi besar ini di Pilgub Jakarta.