Keputusan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jabar Belum Final

Pasangan cagub-cawagub di Pilgub Jakarta dan Jabar menanti keputusan para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju.

KOMPAS

Sekjen PAN Eddy Soeparno

JAKARTA,KOMPAS - Dukungan Partai Golkar dan Gerindra pada Ridwan Kamil untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jawa Barat disebut belum menjadi keputusan final dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Pimpinan partai politik di KIM masih perlu bertemu dan berembuk untuk membahasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, KIM berencana untuk bersama-sama mengajukan pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Oleh karena itu, pasangan calon yang diputuskan KIM perlu dibahas dan dirembuk para ketua umum partai politik (parpol) dalam KIM.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

"Dan nanti finalnya kan kalau sudah bentuknya SK (surat keputusan). Kita akan menunggu nanti bagaimana SK-nya itu bisa dikeluarkan," ujar Eddy Soeparno saat ditemui seusai menghadiri acara Tasyakuran Milad Ke-26 Partai Bulan Bintang, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024) malam.

PAN bersama Partai Golkar dan Gerinda menjadi bagian dari KIM. KIM merupakan gabungan parpol yang mendukung Presiden-Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain ketiga parpol tersebut, ada pula Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Gelora, dan Garuda yang tergabung dalam KIM.

Baca juga: Gerindra dan Golkar Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto (ketiga dari kiri) didampingi para ketua umum KIM menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Eddy Soeparno melanjutkan, yang dibahas para ketua umum parpol dalam KIM nantinya tak sebatas dukungan yang sudah mengalir dari Golkar dan Gerindra untuk mengajukan eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar, tetapi juga calon wakil gubernur (cawagub) dari Kamil atau pun Dedi jika KIM bersepakat mengusung kedua figur itu.

"Karena SK itu kan harus menyertakan calon wakil juga. Jadi, ya itulah, yang kita nanti tunggu, kita sepakati bersama-sama," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi, dari Lembur Pakuan Berburu Tiket Pilkada Jabar

Bima Arya, Desy Ratnasari atau Zita Anjani

Menyangkut cawagub tersebut, Eddy mengatakan, partainya telah menyodorkan sejumlah nama kader PAN. Di Jakarta, kader PAN dimaksud adalah Wakil Ketua DPRD Jakarta yang juga putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani. Adapun di Jabar, ada dua alternatif nama, yaitu eks Wali Kota Bogor Bima Arya serta anggota DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari.

"Kita berharap akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN. Dan ini kami harapannya besar karena kita rasa bahwa kader PAN itu bisa menambah nilai dari cagub yang sudah diusung," ucapnya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Wali Kota Bogor periode 2014-2024, Bima Arya Sugiarto, saat wawancara bersama Kompas di kediamannya di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Ia pun menyinggung soal kiprah Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode yang dinilainya berhasil. Juga Desy Ratnasari yang mengacu hasil survei sejumlah lembaga memiliki elektabilitas mumpuni selain sudah tiga periode pesohor tersebut menjabat anggota DPR.

"Jadi, kita membawa kader yang berbobot yang bisa juga mendongkrak elektoral dari cagub," tambahnya.

Baca juga: Bima Arya dan Petualangan Menjemput Takdir ”Jabar 1”

Ia menyadari selain nama-nama cawagub dari PAN, parpol lain dalam KIM mengajukan pula usulan cagub/cawagub. Di Pilgub Jakarta, sebagai contoh, ada nama pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka, yang diajukan Golkar dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

"Makanya kita akan bersama-sama berembuk. Usulan nama-nama akan kita himpun dan para ketua umum nanti akan duduk bersama untuk memutuskan. Dan ini akan menjadi keputusan kolektif dari para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju," jelasnya.

KURNIA YUNITA RAHAYU

(Dari kiri) Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi (Situation Room) PDI-P Prananda Prabowo dalam salah satu kelas di rangkaian Rapat Kerja Nasional I PDI-P 2020 di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Tak ada calon tunggal

Secara terpisah, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan menghadirkan pasangan cagub-cawagub di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Hal ini menyusul berembusnya wacana KIM plus atau gabungan parpol dalam KIM plus di luar KIM untuk menghadirkan hanya satu pasangan calon di pilkada, salah satunya di Jakarta.

PDI-P menurutnya, berkepentingan untuk menghadirkan pasangan calon karena calon tunggal di pilkada dianggap menutup demokrasi. Untuk mencegah calon tunggal hanya melawan kotak kosong tersebut terjadi, PDI-P kini tengah mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah parpol.

"Kerja politik itu bukan kerja elite karena kekuasaannya kemudian mengatur-atur menentukan koalisi atau kerja sama partai politik, kerja sama partai harus sesuai kondisi historis di wilayah, dan kami membangun komunikasi dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Perindo, PPP dan banyak sekali kerja sama di tingkat kabupaten dan kota untuk mencari calon-calon yang berkualitas melalui proses kaderisasi kepemimpinan parpol," tambahnya.

Baca juga: "KIM Plus" Diprioritaskan Terwujud di Pilgub Jakarta dan Jabar

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Para calon kepala daerah yang diusung PDI-P menghadiri pelatihan nasional pemenangan Pilkada 2024 di salah satu hotel di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Ditanyakan kapan keputusan akan diambil mengingat waktu pendaftaran calon di pilkada kian dekat, yakni pada 27-29 Agustus mendatang, Hasto hanya menjawab, pengumuman menunggu momentum yang tepat. Saat ini, PDI-P masih memprioritaskan penyiapan seluruh infrastruktur untuk membantu pemenangan kandidat yang diusung partai tersebut.

Hari Selasa (6/8), misalnya, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional untuk Badan Saksi Pemilu Nasional. Kemudian partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan menggelar kembali pelatihan untuk tim kampanye pada 9 Agustus.

"Sehingga proses pergerakan untuk kemenangan berdasarkan kekuatan gotong royong partai yang menyatu dengan rakyat itu dipersiapkan sambil menunggu finalisasi, khususnya calon-calon gubernur dan wakil gubernur," jelasnya.