Hari Adhyaksa Ke-64, Komisi Kejaksaan Ingatkan Modus Kejahatan yang Kian Canggih

Menginjak usia ke-64, Korps Adhyaksa dituntut untuk mengembangkan kapasitasnya karena modus kejahatan yang kian canggih.

PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG

Para pejabat eselon I dan II baru di lingkungan saat dilantik pada Rabu (2/3/2022).

Menginjak usia ke-64, hari ini (22/7/2024), kinerja Korps Adhyaksa tampak lebih garang dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi. Sederet kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis berhasil dibongkar. Pelakunya diseret ke meja hijau dan mendapat ganjaran hukuman atas perbuatannya. Kinerja positif ini tak pelak membuahkan apresiasi dari publik.

Namun, di tengah capaian itu, masih banyak pekerjaan rumah Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Sanitiar Burhanuddin.

Pekerjaan rumah dimaksud, antara lain, ialah problem kecepatan penanganan perkara, kapasitas jaksa untuk ”beradaptasi” dengan modus operandi korupsi yang kian canggih, juga kapasitas jaksa menangani kejahatan siber. Seperti apa lengkapnya pekerjaan rumah dari kejaksaan itu? Bagaimana pula seharusnya mengatasi pekerjaan rumah yang masih ada?

Kompas mewawancarai Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwandi di kantornya, Jumat (19/7/2024), untuk menanyakan hal itu. Komisi Kejaksaan diketahui memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas kejaksaan. Berikut petikan wawancaranya.

DOK/PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG

Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi

Bagaimana kinerja kejaksaan sebagai aparat penegak hukum di bidang penuntutan?

Kejaksaan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melaksanakan tugas pokoknya di bidang penuntutan. Tingkat keberhasilan tuntutan yang diajukan kejaksaan cukup tinggi, mencapai 85 persen pada 2023. Ini menggambarkan kesiapan yang baik dari para jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan menghadirkan bukti yang kuat di persidangan.

Namun, kita juga harus mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah kecepatan penanganan perkara. Di beberapa daerah masih ditemui kasus yang tertunda penyelesaiannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini perlu menjadi perhatian.

Selain itu, konsistensi dalam penuntutan juga menjadi fokus perhatian. Meskipun jumlahnya tidak signifikan, masih dijumpai variasi tuntutan antara satu daerah dan daerah lain untuk kasus dengan bobot dan karakteristik serupa. Ini menimbulkan pertanyaan tentang standardisasi dalam proses penuntutan yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Baca juga: Terima Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Minta Teruskan Gagasan Kenaikan Tunjangan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono (empat dari kanan) bersiap memberikan penjelasan terkait dengan eksekusi perampasan uang senilai Rp 97 miliar milik terpidana Honggo Wendratno dalam kasus kondesat di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Bagaimana dengan penanganan kasus korupsi yang gencar dilakukan kejaksaan?

Kejaksaan telah menunjukkan progres yang sangat positif. Beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara atau kerugian negara yang besar berhasil dibawa ke pengadilan dan menghasilkan vonis yang cukup signifikan. Kasus korupsi, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, kasus minyak goreng yang merugikan negara triliunan rupiah, adalah contoh keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap dan menuntut kasus korupsi berskala besar.

Baca juga: Tim Pemburu Jiwasraya

Meski demikian, kejaksaan perlu terus meningkatkan kapasitas penyelidikan, terutama dalam menghadapi modus operandi korupsi yang semakin canggih. Dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan transaksi digital dan pencucian uang lintas negara dan penggunaan kripto diperlukan keahlian khusus yang masih perlu ditingkatkan. Upaya pengembalian kerugian negara juga harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Belum lama ini Komisi Kejaksaan merilis rekapitulasi laporan pengaduan dari masyarakat selama triwulan I-2024. Apa yang paling banyak diadukan masyarakat?

Mayoritas pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses penanganan perkara. Sebagai contoh, ada laporan tentang keterlambatan proses penyidikan yang berlangsung hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan status. Selain itu, juga banyak keluhan tentang kurangnya transparansi dalam proses penanganan kasus. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan kasus yang mereka laporkan.

INSAN ALFAJRI

Mobil yang disita dari tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terparkir di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Bagaimana tindak lanjut dari laporan yang ada itu?

Komisi Kejaksaan menindaklanjuti setiap pengaduan dengan serius. Ketika ada laporan tentang dugaan pelanggaran etik atau penyimpangan prosedur dalam penanganan suatu kasus, kami segera membentuk tim investigasi internal di Komisi Kejaksaan yang bekerja sama dengan satuan kerja pengawasan kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Hal yang perlu diperhatikan dari laporan pengaduan masyarakat ini adalah perlunya meningkatkan transparansi dan komunikasi.

Kami sedang berdiskusi dengan pengawas internal di Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk mengembangkan sistem tracking online. Sistem ini memungkinkan pelapor atau korban memantau perkembangan kasus mereka secara real-time dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan penyidikan.

Apa yang mesti disiapkan kejaksaan untuk menghadapi tantangan ke depan?

Kejaksaan perlu meningkatkan kemampuannya dalam menangani kejahatan siber dan digital. Dibutuhkan jaksa yang ahli dalam forensik digital untuk menangani kasus penipuan daring atau penyebaran konten ilegal di internet, termasuk kejahatan lain yang menggunakan teknologi.

Masih terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diperlukan program pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan jaksa dalam menangani kasus yang kompleks. Salah satunya, pelatihan tentang hukum internasional dan ekstradisi untuk menangani kasus korupsi lintas negara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Apa lagi hal lain yang perlu ditingkatkan?

Perlu penguatan integritas melalui implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Penerapan sistem rotasi secara berkala dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya kolusi antara jaksa dan pihak tertentu di suatu daerah.

Kejaksaan juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, semisal, dengan membentuk tim gabungan antara jaksa, polisi, dan penyidik KPK untuk menangani kasus korupsi yang kompleks. Sejalan dengan itu, untuk memperkuat eksekusi dan pemulihan kerugian negara terhadap aset di luar negeri, menurut saya, perlu dorongan dan political will untuk memindahkan central authority dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kinerja Kejagung Kini Diapresiasi, Apa Kriteria Jaksa Agung Pilihan Prabowo-Gibran?

Dengan mempersiapkan diri, kejaksaan dapat terus meningkatkan kinerjanya. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam hal anggaran dan regulasi, serta masyarakat untuk mengawasi.

Kami di Komisi Kejaksaan berkomitmen untuk terus mendukung, mengawasi, dan memantau kinerja kejaksaan agar dapat memberi pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk terus mengawasi dan memantau perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan, baik dalam tugas kedinasan maupun di luar kedinasan.