Komitmen kejaksaan menangani pelanggaran HAM berat bisa membuka kotak pandora kemandekan penanganan pelanggaran HAM berat. Ini jadi pembuka penegakan hukum sebagai penyelesaian kekerasan, seperti yang terjadi di Papua.

Jaksa penuntut umum menarik tuntutan sebelumnya terhadap Valencya berupa pidana penjara satu tahun. Tuntutan kemudian diperbaiki dan Valencya dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Instruksi percepatan penanganan perkara HAM berat masa lalu sudah berulang kali disampaikan, tetapi kenyataannya perkara tak pernah dilanjutkan ke tingkat penyidikan, apalagi sampai disidangkan di pengadilan HAM.

Berdasarkan data Satgas Antimafia Tanah bentukan Polri, hingga Oktober 2021, ada 69 perkara diduga terkait mafia tanah yang ditangani. Tak hanya Polri, Kejagung juga intens memberantas mafia tanah itu. 

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi momok bagi perempuan. Banyak perempuan menghadapi situasi sulit untuk melaporkan kasusnya. Saat berhadapan dengan hukum, korban rentan dikriminalisasi.

Tiga bidang tanah dan hotel yang disita milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian Asabri berinisial TT. Sebelum di Yogyakarta, penyidik Kejagung menyita pula aset TT di Ambon. 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memutasi Aspidum Kejati Jabar Dwi Hartanta menjadi jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung. Langkah ini diambil untuk memudahkan Kejagung memeriksanya.