Nasdem hingga Demokrat Nyatakan Dukungan, Golkar Tak Khawatir

Partai Demokrat bahkan menyatakan dukungan untuk kandidat di enam daerah pilkada.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Umum Partai Demokrat (tengah) menyerahkan surat rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Surat rekomendasi diberikan di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik mulai mendeklarasikan figur-figur yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang. Bahkan, Partai Demokrat langsung mendeklarasikan dukungannya terhadap sejumlah figur untuk pilkada di enam daerah. Dari beberapa deklarasi itu mulai tampak ada figur-figur yang memperoleh dukungan parpol cukup besar.

Deklarasi ini dipandang dapat meningkatkan daya tawar parpol dan juga memanaskan mesin politik.

Partai Nasdem secara resmi mendukung Ketua DPRD Banten yang juga Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni dan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Achmad Dimyati Natakusumah, sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Banten. Dukungan dari Nasdem ini membuat parpol yang mendukung Andra-Dimyati bertambah menjadi tujuh parpol dari 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD Banten.

Besarnya dukungan kepada Andra-Dimyati ini pun dapat mengancam nasib pencalonan Airin Rachmi Diany, kader Golkar yang sejak awal gencar mencari dukungan dari banyak parpol.

Baca juga: Dukungan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten Terus Bertambah, Bagaimana Nasib Airin?

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Willy Aditya, lewat keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024), menyampaikan, penyerahan rekomendasi kepada Andra-Dimyati telah dilaksanakan pada Selasa (9/7/2024) di Nasdem Tower, Jakarta. Penyerahan rekomendasi itu, menurut Willy, turut dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem lainnya, yakni Jakfar Sidik, Fauzi Amro, Dedy Ramanta, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Wahidin Halim.

Selain Nasdem, Andra-Dimyati juga memperoleh dukungan dari enam parpol lain, yakni Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi bertajuk ”Banten Maju” ini memiliki 61 kursi DPRD Banten atau lebih dari separuh kursi yang ada.

Dukungan tujuh parpol itu membuat Andra-Dimyati dapat didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah pada akhir Agustus nanti. Sebab, menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada, partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki paling sedikit 20 persen kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah dalam pemilihan anggota DPRD setempat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Baliho mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, terpasang di Jalan Raya Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/1/2023). Baliho seperti ini terpasang hampir di seluruh wilayah di Banten. Pemasangan baliho ini terkait dengan persiapan Airin untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Banten mendatang.

Dukungan parpol yang lumayan besar bagi Andra-Dimyati tak lantas membuat Partai Golkar gentar untuk terus mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, sebagai bakal calon gubernur Banten. Untuk menghadapi Pilgub Banten, Golkar memiliki 14 kursi DPRD Banten sehingga tinggal mencari 6 kursi untuk memenuhi syarat minimal mengajukan pasangan calon.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menuturkan, pihaknya tetap mengusung Airin untuk Pilgub Banten. Dave mengaku tak khawatir dengan anggapan bahwa dengan banyaknya parpol pendukung Andra-Dimyati dapat mengancam pencalonan Airin. Sebab, Golkar tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang belum menentukan sikap.

”Kan, yang penting ujungnya. Jadi, mau nanti yang menang siapa, yang penting sama-sama bisa mengawal pembangunannya,” ucapnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Andra Soni sebenarnya sudah ditawari untuk menjadi bakal cawagub mendampingi Airin, bakal calon gubernur dari Golkar. Namun, kubu Airin diklaim menolak usulan tersebut.

Airlangga meyakini figur yang telah didukung Golkar untuk maju di pilkada, seperti Airin ataupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, akan segera mendapatkan kepastian dalam waktu dekat.

Golkar tak khawatir

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai rapat pleno DPP Golkar dengan agenda persiapan Pilkada 2024, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam, menyampaikan, hingga saat ini partainya masih menunggu hasil evaluasi pada Juli ini sebelum memutuskan calon yang akan diusung di sejumlah daerah kunci, seperti Jakarta dan Jawa Barat. Setelah itu, baru akan ada penetapan final untuk kandidat yang akan diusung pada Agustus nanti.

Airlangga mengaku tak khawatir dengan tenggat pendaftaran calon kepala daerah yang kurang dari dua bulan lagi. Ia juga tidak mempersoalkan jika calon lain sudah bermanuver lebih awal.

Airlangga meyakini, figur yang telah didukung Golkar untuk maju di pilkada, seperti Airin ataupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, akan segera mendapatkan kepastian dalam waktu dekat. ”Kelihatannya saja belum jelas, tetapi bagi Golkar seluruhnya sudah jelas. Semua jelas, aman,” ucapnya.

AYU NURFAIZAH

Ridwan Kamil setelah kuliah umum di Golkar Institute, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/3/2023).

Adapun Kamil saat ditemui seusai acara menyatakan, dalam satu-dua pekan akan ada keputusan terkait dirinya, apakah akan maju di Pilgub Jabar atau Jakarta. Ia tak mempersoalkan elektabilitas Anies Baswedan, bakal cagub yang telah diusung PKS, yang masih teratas karena Anies merupakan calon incumbent.

Enam daerah sekaligus

Pada Rabu malam, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak untuk maju di Pilgub Jawa Timur. Penyerahan surat itu dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta.

Lihat juga: Partai Demokrat Serahkan Surat Rekomendasi Pilkada 2024

Selain untuk Pilgub Jawa Timur, Demokrat juga menyerahkan rekomendasi kepada sejumlah figur untuk pilkada di lima daerah, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, Demokrat memberikan rekomendasi kepada kedua kadernya, Anwar Hafid-Renny Lamadjido, untuk maju di Pilgub Sulteng. Kemudian, untuk Sulawesi Utara, rekomendasi diberikan kepada Elly Engelbert Lasut-Miky Wenur. Selanjutnya, rekomendasi untuk Pilkada Sulawesi Tenggara diberikan kepada Lukman Abunawas-Laode Ida.

Terkait dengan Pilgub Jatim, Agus mengatakan, Khofifah merupakan salah satu tokoh perempuan yang sangat dikenal tidak hanya di Jatim, tetapi juga secara nasional. Khofifah memiliki rekam jejak, sepak terjang, dan karier politik yang luar biasa. ”hofifah sebagai perempuan politikus paling lengkap di Indonesia karena pernah masuk di semua lini, baik di parlemen, menteri, maupun gubernur,” ucapnya.

Peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengatakan, wajar jika sejumlah partai politik mulai mendeklarasikan dukungan resmi kepada pasangan calon kepala daerah meski tahap pendaftaran calon peserta Pilkada 2024 baru akan dimulai pada Agustus mendatang. Sebab, Pilkada 2024 bakal digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Menurut dia, deklarasi dukungan bisa meningkatkan daya tawar parpol dalam upaya pembangunan koalisi. Selain itu, deklarasi juga diperlukan untuk memanaskan mesin parpol. Dengan cara itu, struktur partai bisa bekerja lebih optimal sebelum masa kampanye dimulai.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi didesak melarang presiden/wakil presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala lembaga/badan untuk terlibat dalam kampanye pilkada. Keterlibatan para penyelenggara negara ini dikhawatirkan membuat kontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi tidak setara dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Desakan tersebut disampaikan oleh dua mahasiswa Universitas Sahid Jakarta, M Fauzi Azhar dan Aditya Ramadhan, yang menguji Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Keduanya didampingi oleh kuasa hukumnya, Viktor Santoso Tandiasa.