PDI-P Berharap Kecurangan Saat Pilpres Tak Terulang di Pilkada

PDI-P berharap Prabowo-Gibran mengawal Pilkada 2024 secara demokratis tanpa kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDI-P Adian Napitupulu, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPD PDI-P Kalimantan Barat Lasarus, Ketua DPD PDI-P Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri, dan Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara Rapidin Simbolon (dari kiri ke kanan) saat konferensi pers hari kedua Rapat Kerja Nasional V PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bisa mengawal perhelatan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Mereka ingin kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pemilihan presiden tak terulang di Pilkada 2024.

Hal itu diungkapkan sejumlah ketua dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P saat konferensi pers hari kedua Rapat Kerja Nasional V PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024). Mereka mengaku merasakan intimidasi dan penyalahgunaan aparatur negara hingga program pemerintah saat pemilihan presiden (pilpres).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, kecurangan yang terjadi saat pilpres jangan sampai terulang di Pilkada 2024. Apabila ingin bangsa Indonesia bersatu, persoalan saat pilpres harus dianggap selesai sehingga tidak mengganggu proses konsolidasi pilkada di daerah.

”Kami berharap bahwa persoalan pilpres selesai di pilpres, tidak diturunkan sampai pada pilkada. Kalau kita mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu, berbicara tentang keutuhan berbangsa dan bernegara, (maka) satu masalah selesai di satu masalah sehingga tidak mengganggu proses konsolidasi pilkada,” ujar Adian.

Baca juga: Megawati Ungkit Kembali Anomali Kecurangan Pemilu 2024

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat para kader partai mendengarkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato pada pembukaan Rakernas V PDI-P di Beach City International Jakarta, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ketua DPD PDI-P Kalimantan Barat Lasarus menyampaikan, pihaknya mengalami pergumulan seperti yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya, Jumat (24/5/2024). Intervensi kekuasaan saat pilpres diharapkan tidak dilakukan oleh pemerintahan mendatang.

”Kami berharap, ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa kita masih ada di alam demokrasi yang kita cita-citakan bersama,” ungkapnya.

Kami berharap persoalan pilpres selesai di pilpres, tidak diturunkan sampai pada pilkada.

Prabowo-Gibran bakal resmi sebagai presiden dan wakil presiden saat dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat itu, tahapan pilkada masih berlangsung. Pemenang Pilpres 2024 itu juga bakal memimpin negara saat pemungutan suara untuk pilkada berlangsung pada November 2024.

Baca juga: Kontestasi Pilkada Menghangat, Akankah Kecurangan Pilpres Terulang?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para tamu yang hadir dan mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Rakernas V PDI-P di Beach City International Jakarta, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Lasarus menambahkan, kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak boleh menggunakan metode kecurangan yang sempat terjadi saat Pemilu 2024. Pilkada perlu berlangsung secara sportif tanpa campur tangan kekuasaan yang memengaruhi pilihan masyarakat.

Baca juga: Rakernas PDI-P Antisipasi Pembajakan Kader

”Biarkanlah proses demokrasi ini berjalan apa adanya dan seluruh tahapan ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti saat pemungutan suara,” kata Lasarus.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPD PDI-P Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri, Ketua DPD PDI-P Maluku Benhur G Watubun, dan Ketua DPD PDI-P Papua Barat Daya Joppye Onesimus Wayangkau.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato pada pembukaan Rakernas V PDI-P di Beach City International Jakarta, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Peluang kerja sama

Di sisi lain, pengurus daerah PDI-P menyebut proses penjajakan bakal calon untuk pilkada provinsi dan kabupaten/kota masih berlangsung. Partai berlogo banteng moncong putih itu juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan partai lain, termasuk lawan politik saat pilpres.

Rapidin Simbolon menjelaskan, peta politik terkini Sumatera Utara menuntut PDI-P untuk berseberangan dengan salah satu bakal calon yang juga mantan kader, yakni Bobby Nasution. Menantu Presiden Joko Widodo itu bakal menjadi lawan berat calon yang bakal diusung PDI-P.

Baca juga: Bobby Nasution Dapat ”Karpet Merah” Pilgub Sumut dari Sejumlah Parpol

”Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, PDI-P menang di 10 wilayah dan menempatkan diri sebagai ketua DPRD, 14 kabupaten/kota juga berhasil menempatkan kader sebagai unsur pimpinan. Total 12 kabupaten/kota kami bisa mengusung calon sendiri,” ujar Rapidin.

Sementara itu, Ono Surono mengungkapkan, peta politik di Jawa Barat sangat cair karena semua parpol masih melakukan lobi-lobi. Meski begitu, PDI-P sadar diri sebagai peraih kursi terbanyak keempat tidak akan mengejar posisi Jabar 1 atau gubernur, melainkan Jabar 2 atau wakil gubernur.