Nasdem dan PKS Terima Hasil Pemilu, Hak Angket Diperkirakan Gembos

Wacana pengguliran hak angket kecurangan pemilu berada di persimpangan jalan saat Nasdem dan PKS menerima hasil pemilu.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman seusai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera memutuskan menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hasil Pemilu 2024. Wacana menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pun berada di persimpangan jalan. Kedua partai seakan hanya menaruh harapan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/3/2024), mengatakan, Nasdem tetap konsisten bakal menggulirkan hak angket di DPR. Penegasan ini disampaikan Hermawi untuk menghindari spekulasi publik bahwa Nasdem tak serius dengan hak angket tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Kami masih oke dengan angket secara bersama-sama karena hanya dengan bersama 01 (partai politik dalam Koalisi Perubahan) dan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) bisa meraih sukses di angket. Jadi, intinya harus bersama-sama,” ujar Hermawi.

Baca juga: Naskah Akademik Hak Angket Rampung Disusun, PDI-P Siap Gulirkan ke DPR

KOMPAS/RIANA A IBRAHIM

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar seusai berbuka puasa bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Kalla di Brawijaya, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Sebelumnya, Rabu (20/3/2024), dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh seakan menguatkan sinyal ”masuk angin” untuk menggulirkan hak angket di DPR. Paloh menegaskan, hingga saat ini partainya masih mengevaluasi isi usulan berikut dampaknya usulan itu terhadap kepentingan bangsa ke depan.

Nasdem, kata Paloh, juga masih menunggu sikap PDI-P sebagai fraksi partai terbesar di parlemen. ”Nah, kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi, partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil Pemilu 2024 ini bolehlah ikut lihat-lihat dulu,” ucapnya.

Baca juga: Sikap Nasdem, Hak Angket Diusulkan Setelah Hasil Rekapitulasi Suara Nasional

Terlepas dari itu, Paloh menegaskan, meski terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu kali ini, partainya menerima apa pun keputusan KPU atas hasil Pemilu 2024.

”Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakati bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima,” tutur Paloh.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Besar Psikologi UGM Prof Koentjoro berorasi saat acara gerakan Kampus Menggugat di Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/4/2024). Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama lima tahun terakhir.

Ia menyadari, banyak kalangan aktivis dan berbagai kelompok masyarakat sipil hingga para guru besar kampus-kampus ternama di Tanah Air ikut menjadi bagian untuk menyuarakan kecurangan dalam Pemilu 2024. Namun, menurut dia, apa pun, suka atau tidak suka, mau tidak mau, semua pihak harus tetap menerimanya.

”Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta praktik berdemokrasi, tetapi kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan, suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat,” kata Paloh.

Melihat perkembangan

Sementara itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy pun menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menerima keputusan KPU terkait hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024. Namun, itu bukan berarti proses hukum berhenti begitu saja. ”Kalau untuk menerima, menerima. Adapun masalah hukum, itu lain ceritanya. Jadi, bagi yang tidak puas, jalur hukumnya tetap ada,” ucapnya.

Bagi PKS, perolehan hasil Pileg 2024 setidaknya cukup membuat partainya bernapas lega. Sebab, jumlah kursi yang diperoleh PKS di sejumlah daerah pemilihan meningkat.

Kalau untuk menerima, menerima. Adapun masalah hukum, itu lain ceritanya. Jadi, bagi yang tidak puas, jalur hukumnya tetap ada.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi saat tiba dalam acara Pelantikan Dewan Penasihat PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Terkait dengan hak angket, sama dengan Nasdem, PKS masih menunggu perkembangan selanjutnya di parlemen. Sebab, PKS juga tidak bisa maju sendiri untuk menggulirkan hak angket.

”Ya kita lihat saja perkembangan. Kalau jumlahnya kita lihat (sudah memenuhi syarat), maju terus. Kalau enggak, ya sudah. Jadi kita lihat saja perkembangan perjalanannya. Masih panjang,” kata Aboe.

Baca juga: Bagai Pungguk Merindukan Hak Angket

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan UU yang diselidiki dan alasan penyelidikan.

Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.