KPU diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada Prima saat verifikasi administrasi perbaikan pertama. Tindakan yang tak profesional berpotensi melahirkan gugatan baru.

KPU membantah telah melalui tahapan mediasi saat proses gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPU akan kembali verifikasi administrasi Prima dan mengatakan jika terjadi kasus serupa tidak akan mempengaruhi sistem rencana pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Proses verifikasi ulang terhadap Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima oleh KPU diharapkan dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan penting untuk mengantisipasi kesalahan berulang.

KPU akan membuat tahapan sendiri bagi Prima guna verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu. Prima tanggapi serius kesempatan itu. Jika jadi peserta pemilu, Prima akan cabut perkara di PN Jakarta Pusat,

”Sejak awal kami meminta diikutsertakan langsung sebagai peserta Pemilu 2024, tetapi Bawaslu hanya mengabulkan KPU bersalah melanggar administratif dalam proses verifikasi kami,” kata Sekjen Prima Dominggus Oktavianus.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Senin (20/3/2023) menyatakan KPU terbukti melanggar administrasi Pemilu 2024 dalam proses verifikasi Partai Prima sebagai peserta pemilihan umum.

Bawaslu menerima gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan meminta proses verifikasi administrasi syarat perbaikan dari Prima dilakukan oleh KPU dalam waktu 10 x 24 jam melalui Sipol.