Masalah Dualisme Kepengurusan Kadin Diharapkan Segera Diselesaikan

Jika dibiarkan, dualisme kepengurusan Kadin dikhawatirkan berdampak pada aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana acara Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia di Jakarta Convention Center di Jakarta, Senin (22/7/2024). Pameran yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, dan dan Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia ini mengangkat tema ”Konsisten Mendukung UMKM, Memperkuat Pengembangan SDM dan Ekonomi Kerakyatan bagi Indonesia Maju!”.

BANDUNG, KOMPAS — Masalah dualisme kepengurusan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia diharapkan bisa segera diselesaikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, masalah tersebut dikhawatirkan bisa berdampak pada dunia usaha di Indonesia.

Pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan, mengatakan, masalah yang melanda Kadin perlu segera diselesaikan. Dia juga menyebut, meskipun pemerintah dan dunia usaha tidak terpisahkan, hubungan keduanya sebaiknya terjalin tanpa ada intervensi.

”Ekonomi dan politik itu ibarat dua sisi mata uang, jadi tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Jika diamati, politik ini hadir dalam kekuasaan, sementara ekonomi ini dari dunia usaha dan Kadin ada di dalamnya. Semuanya perlu saling mendukung, tapi tidak bijak jika ada intervensi di dalamnya,” tutur Setia, Senin (16/9/2024), di Bandung.

Menurut Setia, jika masalah di Kadin dibiarkan berlarut-larut, kondisi tersebut bisa berdampak pada aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia. Hal ini karena Kadin memiliki peran penting dalam dunia usaha dan perekonomian di Tanah Air.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid (tengah) didampingi pengurus Kadin, Minggu (15/9/2024), memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta terkait Munaslub Kadin, Sabtu (14/9/2024). Arsjad Rasjid mengatakan, munaslub yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin yang baru adalah ilegal.

Setia memaparkan, Kadin tidak hanya memiliki peran sebagai forum komunikasi dan memfasilitasi kerja sama di antara pelaku usaha. Lembaga tersebut juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dalam menentukan kebijakan di sektor ekonomi.

”Semua pihak yang berkonflik dalam Kadin pasti punya landasan yuridis yang menjadi rujukan. Banyak hal yang perlu dieksekusi dan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Apabila ada barrier, pastinya akan mengganggu hubungan yang seharusnya harmonis ini,” tutur Setia.

Baca juga: Dunia Usaha Sesalkan Kadin Terseret Konflik Politik

Jika masalah di Kadin dibiarkan berlarut-larut, kondisi tersebut bisa berdampak pada aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia di Jakarta, Sabtu (14/9/2024), telah memunculkan polemik dan dualisme kepengurusan. Sejumlah pengurus Kadin daerah pun terbelah menyikapi hasil munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid itu.

Di sisi lain, Arsjad menyebut, munaslub yang dilakukan sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kadin itu ilegal. Arsjad juga mengklaim dirinya masih merupakan Ketua Umum Kadin yang sah sesuai aturan yang berlaku.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie (kanan), didampingi pengurus Kadin Bambang Soesatyo (tengah) dan Menkumham Supratman Andi Agtas memberi keterangan kepada wartawan terkait hasil Munaslub Kadin di Jakarta, Minggu (15/9/2824).

Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur Dayang Donna Faroek menyatakan, pengurus Kadin Kaltim menolak pelaksanaan Munaslub Kadin Indonesia yang memutuskan Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Donna pun turut hadir dalam pernyataan pers Arsjad Rasjid pada Minggu (15/9/2024) sebagai bentuk dukungan.

”Kadin Kaltim memberikan dukungan penuh kepada Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid untuk segera melakukan konsolidasi organisasi,” kata Donna saat dihubungi dari Balikpapan, Senin (16/9/2024).

Baca juga: Soal Dualisme Kadin, Pengurus Daerah Terbelah

Donna mengatakan, selama ini Arsjad Rasjid banyak menorehkan prestasi di Kadin Indonesia. Salah satunya, membuat Peta Jalan Indonesia Emas 2045. Selain itu, dia menyebut, di Kadin juga pernah ada dualisme yang sulit terselesaikan.

”Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, dualisme itu bisa diselesaikan. Ini berkat tangan dingin Arsjad Rasjid dalam memimpin Kadin,” kata Donna.

Donna pun meyakini, pengurus Kadin Kaltim berada di posisi yang benar sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022. Dia pun berharap pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan undang-undang.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Dua Ketua Umum Kadin. Anindya Bakrie (kiri) terpilih jadi Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, Sabtu (15/9/2024). Padahal, Arsjad Rasjid (kanan) masih menjadi Ketua Umum Kadin 2021-2026 menurut Munas Kadin 2021.

Sementara itu, pengurus Kadin Provinsi Lampung mendukung Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melalui munaslub. Pergantian pucuk pimpinan organisasi ini dinilai penting sebagai strategi melancarkan kerja sama dengan pemerintahan baru.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Provinsi Lampung Romi Junanto Utama mengatakan, usulan untuk munaslub muncul setelah pengurus Kadin Lampung menggelar rapat pleno diperluas, beberapa waktu lalu. Ia menyebut, rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 80 persen pengurus Kadin Lampung dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Baca juga: Mengapa Kadin Memiliki Dua Ketua Umum?

Dalam rapat tersebut, para pengurus dan anggota yang hadir sepakat mengusulkan munaslub. Selain itu, peserta rapat menentukan perwakilan Kadin Lampung yang akan mengikuti munaslub tersebut.

Menurut Romi, Kadin Lampung ikut mengusulkan digelarnya munaslub karena melihat dinamika organisasi. Salah satunya setelah Arsjad Rasjid terlibat politik praktis dengan menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat pemilihan presiden.

”Kami memandang perlu ikut ke gerbong pemerintahan yang baru untuk melancarkan kerja sama Kadin dengan pemerintah yang baru,” kata Romi saat dihubungi dari Bandar Lampung, Senin (16/9/2024).