Pilgub Jatim, Harapan Baru untuk Ekonomi dan Sosial
Masyarakat berharap Pilkada Jawa Timur melahirkan perbaikan ekonomi dan kebijakan inklusif untuk kesejahteraan bersama.
Oleh
DAHLIA IRAWATI
·2 menit baca
MALANG, KOMPAS – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan segera berlangsung. Masyarakat berharap pemimpin terpilih dapat mengatasi berbagai tantangan, terutama di sektor ekonomi dan sosial. Harapannya, kesejahteraan lebih merata di provinsi bagian timur Pulau Jawa ini.
Dosen Ekonomi Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang saat ini berada di angka 6 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5 persen.
”Pertumbuhan ekonomi Jatim harus digenjot, terutama dengan keberadaan infrastruktur seperti JLS (Jalan Lingkar Selatan). Pemprov Jatim perlu mendorong agar pemerintah kota dan kabupaten segera merealisasikan infrastruktur pendukung agar fungsi JLS maksimal. Dengan begitu, perekonomian desa-desa setempat akan terdongkrak,” ujar Wildan, Sabtu (14/9/2024).
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan Pemprov Jatim menghadapi pelemahan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional. ”Penurunan pertumbuhan global ini harus disikapi dengan cepat untuk menghindari meningkatnya pengangguran dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Menurut Wildan, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mempersempit kesenjangan ekonomi di Jawa Timur, yang saat ini tecermin dari rasio gini yang mencapai 3. ”Harus ada kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Di sisi lain, Kertaning Tyas, pegiat sosial dari komunitas disabilitas di Malang, menekankan pentingnya inklusivitas dalam kebijakan pemerintah daerah. Ia berharap gubernur terpilih akan menempatkan isu disabilitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan.
”Perlu revisi atau upgrade Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas karena banyak poin dalam perda lama yang tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” katanya.
Kertaning juga menyoroti praktik baik yang telah diinisiasi komunitas, seperti posyandu disabilitas di tingkat desa yang belum terakomodasi dalam regulasi formal. ”Saat ini, terapi untuk disabilitas hanya ada di faskes tingkat dua, padahal kami sudah menginisiasi terapis di desa. Akan lebih baik jika inisiatif ini diatur dalam perda atau peraturan gubernur,” tuturnya.
Harapan-harapan ini mencerminkan sebagian kecil dari suara masyarakat Jatim yang menginginkan pemimpin baru yang tanggap terhadap tantangan ekonomi dan inklusivitas sosial. Pemilihan ini diharapkan menjadi momentum bagi perubahan nyata di provinsi ini.
Pilgub Jatim akan diikuti tiga pasangan calon. Ketiga pasangan itu, pertama, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Keduanya merupakan petahana yang didukung oleh 15 partai politik dalam Pilkada Jatim 2024.
Partai pendukung pasangan itu adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Perindo. Selain itu, ada Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garuda, dan Partai Prima.
Selain itu, ada pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Lalu, ada pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).