Saat Presiden Gelar Rapat di IKN, Warga Butuh Saluran Komunikasi untuk Mengadu

Di saat petinggi negara rapat koordinasi di IKN, warga di sekitarnya butuh saluran komunikasi yang mudah.

KOMPAS/SUCIPTO

Kondisi sumur resapan warga di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/8/2024). Lokasi tersebut berjarak sekitar 25 kilometer dari Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN menjelang masa jabatannya berakhir. Di sisi lain, warga di lingkar IKN merasa saluran komunikasi mengenai pembangunan ibu kota baru masih minim. Warga lebih banyak menyelesaikan masalahnya sendiri.

Misalnya saja Ratna (bukan nama sebenarnya), warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Tempat tinggal perempuan 43 tahun itu berjarak sekitar 25 kilometer dari Istana Garuda IKN.

Ia mengatakan, sebelum tahun 2022 keluarganya memanfaatkan air Sungai Pemaluan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Kendati airnya kekuningan, setelah didiamkan beberapa jam, air tersebut bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan domestik.

Namun, sejak pembangunan di IKN dimulai pada 2022, air di Sungai Pemaluan jadi lebih keruh kecokelatan. Merasa sulit digunakan, sejumlah warga terpaksa putar otak. Mereka buat sumur resapan.

”Karena kami belum punya uang untuk gali sumur, kami beli air tandon. Airnya dari Embung Bentayan di Pemaluan,” kata Ratna, dihubungi dari Balikpapan, Kamis (12/9/2024).

KOMPAS/SUCIPTO

Kondisi Sungai Pemaluan dengan air kecokelatan di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sungai ini berjarak sekitar 25 kilometer dari Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia bercerita, air dari Embung Bentayan dijual pengusaha berkisar Rp 65.000-Rp 85.000 per tandon atau sekitar 1.200 liter.

Namun, Ratna bercerita, embung tersebut belakangan terlihat mengering. Ia menduga pemasok air menjual air di Embung Bentayan untuk berbagai kebutuhan pembangunan di IKN.

Akibatnya, ia kerap tak kebagian air saat air tandon di rumahnya habis. Ia akhirnya mencari tahu pemasok air di daerah lain untuk membeli air tandon.

”Kemarin dapat dari Desa Bukit Raya, antar ke kami harganya lebih mahal karena jauh, Rp 100.000-Rp 150.000 per tandon,” keluhnya.

Ia mengaku tak masalah dengan pembangunan IKN dan kegiatan kenegaraan di ibu kota baru. Namun, ia berharap ada saluran komunikasi yang mudah diakses bagi warga sepertinya untuk berkeluh-kesah ke pemerintah.

”Kantor IKN kan adanya di Balikpapan, 100 kilometer dari tempat kami. Kalau kami mau mengadu, ke mana juga bingung,” keluhnya.

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang warga berjalan di kebun sawit milik warga di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/8/2024). Lokasi tersebut berjarak sekitar 25 kilometer dari Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal serupa juga dilontarkan warga Kelurahan Pemaluan lain, Darman (53). Setelah rumah dan kebunnya diganti rugi pemerintah, ia membeli lahan baru tak jauh dari rumah lamanya.

Namun, setelah mengurus surat tanah, ia kecewa karena ia hanya mendapatkan sertifikat hak pakai, bukan sertifikat hak milik. Status tersebut membuatnya hanya bisa mengelola lahan tersebut paling lama 30 tahun.

Ia khawatir saat membangun permukiman baru di lahan tersebut dan terkena pembangunan untuk kepentingan IKN di kemudian hari. Dengan demikian, ia mesti berpindah lagi.

”Kalau ada tempat untuk bertanya dari pemerintah dan Otorita IKN, kami kan bisa tanya langsung kalau kantornya ada di sekitar sini,” katanya.

Kendati lahannya sudah diganti rugi untuk pembangunan jalan bebas hambatan IKN segmen 6A, Darman sampai saat ini belum mengetahui lahan mana saja yang bakal terdampak pembangunan IKN. Oleh karena itu, ia tetap membeli lahan di sekitar Kelurahan Pemaluan.

KOMPAS/SUCIPTO

Warga menunggu namanya dipanggil saat mengantre untuk menerima nilai ganti rugi lahan, tanaman, dan bangunan yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan seksi 6B, salah satu proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Kompas.id mengakses peta investasi digital IKN di portal petalikn.web.id/map/. Dari sana bisa terlihat berbagai peruntukan lahan di kawasan IKN dengan luas sekitar 250.000 hektar.

Namun, Darman mengaku belum pernah mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut.

Kompas.id memberi tautan portal tersebut ke Darman. Namun, ia kebingungan saat harus membaca peta tersebut.

Oleh karena itu, Darman berharap ada fasilitas bagi warga sepertinya untuk bisa mengetahui apakah lahannya kelak terdampak pembangunan IKN.

KOMPAS/SUCIPTO

Sertifikat tanah hak pakai milik Darman (53), warga di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/8/2024). Lokasi rumahnya berjarak sekitar 25 kilometer dari Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

”Itu penting buat kami. Kalau kami kena gusur, kami bisa pilih tempat yang aman, enggak harus pindah-pindah lagi,” katanya.

Lantaran keterbatasan informasi yang ia terima dari pemerintah, Darman menyiapkan diri dengan bertanya kepada kenalannya soal lahan. Ia bersiap jika suatu saat nanti lahan yang ia tempati bakal terkena proyek IKN lagi.

Dengan membekali diri dengan informasi semacam itu, Darman setidaknya bisa berhitung di mana ia bisa tinggal saat pembangunan melebar ke tempat tinggalnya saat ini. Sebab, lahan di sekitar Pemaluan harga pasarannya melambung sejak ada IKN, bisa mencapai Rp 1 juta per meter.

Rapat transisi

Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan, ia menggelar rapat pada Kamis (12/9/2024) untuk membahas dua hal. Pertama, membahas persiapan transisi ke presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, Jokowi menyampaikan arahan kepada TNI dan Polri mengenai pilkada serentak di bulan November 2024. ”Saya tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik (dan) sosial supaya semua berjalan dengan baik, lancar, aman,” kata Jokowi di Istana Presiden IKN, Kamis.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ia hadir di IKN untuk undangan rapat paripurna yang dipimpin Jokowi dan Ma’ruf Amin. Ia menyatakan, rapat akan membahas transisi kepemimpinan yang digelar di Istana Garuda IKN.

Apakah masih yakin berkantor di sana, sedangkan banyak fasilitas pendukung yang belum selesai? Jelas ini adalah pemborosan anggaran.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo mencoba kursi di ruang konferensi pers di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (29/7/2024). Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana (kanan).

Kementerian ATR/BPN sendiri, kata dia, akan menyelesaikan sejumlah target yang sudah ditetapkan sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Ia pun sudah menyiapkan referensi yang bisa digunakan pemerintahan selanjutnya untuk melihat program yang sudah dijalankan.

”Itu penting untuk mengetahui mana saja (program) yang sedang berproses dan yang sudah tercapai untuk dilanjutkan,” kata AHY.

Baca juga: Tak Hanya Berkantor di IKN, Presiden Dijadwalkan ”Groundbreaking” Investasi Kedelapan

Beban anggaran

Pokja 30, organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam advokasi penggunaan dana publik, menilai, kegiatan Presiden di IKN dalam jangka waktu lama akan jadi beban anggaran negara. Sebab, Presiden pasti akan membawa berbagai staf dan tim keamanan yang tak sedikit.

Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo mengatakan, rapat kabinet pasti akan dihadiri menteri yang disertai rombongan yang tak sedikit. Kegiatan tersebut, lanjut Buyung, tentu saja menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN PUPR

Perkembangan terbaru foto kondisi Istana dan Kantor Presiden di IKN dilihat dari arah depan, di Kalimantan Timur, Rabu (24/7/2024).

Menurut dia, anggaran untuk kegiatan di IKN semestinya digunakan untuk prioritas kepentingan publik yang lebih mendesak. Ia menekankan pentingnya transparansi ke warga sekitar agar warga tak gamang di tengah pembangunan IKN.

”Apakah masih yakin berkantor di sana, sedangkan banyak fasilitas pendukung yang belum selesai? Jelas ini adalah pemborosan anggaran,” ujar Buyung.

Di tengah rapat dan koordinasi kenegaraan yang memakan biaya tak sedikit itu, warga di sekitarnya berharap pemerintah hadir di tengah kegalauan yang mereka hadapi. Jangan biarkan pembayar pajak menyelesaikan masalahnya sendiri.

Baca juga: Mengapa Presiden Harus Berkantor di IKN?