Presiden: Kotak Kosong Ada Proses Demokrasi

Presiden Joko Widodo berpendapat demokrasi tetap berjalan di pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mimbar di bawah tenda pendaftaran Pilkada 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/9/2024). KPU Surabaya memperpanjang waktu pendaftaran pilkada Kota Surabaya pada 2-4 Februari. Perpanjangan tersebut dilakukan menyusul sampai dengan saat ini tidak ada calon lain yang mendaftar, kecuali Eri Cahyadi- Armuji.

SURABAYA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan, proses demokrasi tetap berjalan dalam pemilihan kepala daerah meski dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong. Pengamat menilai, calon tunggal, terutama dari petahana, berisiko memicu politik transaksional.

”Kotak kosong ada proses demokrasinya,” ujar Presiden seusai meninjau harga pangan di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Pemungutan suara pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024. Pilkada serentak berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota atau 545 lokasi pemerintahan wilayah.

Menurut Komisi Pemilihan Umum, pilkada dengan calon tunggal terjadi di 41 provinsi dan kabupaten/kota. Satu provinsi ialah Papua Barat. Selain itu, di 35 kabupaten dan 5 kota.

Di Jatim, calon tunggal terjadi di dua kota, yakni Surabaya dan Pasuran, lalu tiga kabupaten, yakni Gresik, Ngawi, dan Trenggalek.

Baca juga: Mengapa Kotak Kosong di Pilkada Masih Banyak Setelah MK Permudah Syarat Pencalonan?

Di Surabaya, calon tunggal ialah petahana Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji dari PDI-P. Di Trenggalek ada pasangan Bupati Mochamad Nur Arifin dari PDI-P dan Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara dari PKB.

Sementara itu, di Ngawi maju pasangan Bupati Ony Anwar Harsono dan Wakil Bupati Dwi Riyanto Jatmiko dari PDI-P.

Di Gresik, petahana yang maju ialah Bupati Fandi Akhmad Yani dari PDI-P. Pasangannya ialah Ketua Partai Gerindra Gresik Asluchul Alif.

Di Kota Pasuruan, yang maju adalah petahana Wakil Wali Kota Adi Wibowo dari PDI-P dengan Mokhamad Nawawi dari PKB yang mundur dari pelantikan anggota DPRD Kota Pasuruan.

”Kenyataan demokrasi di lapangan ada kotak kosong. Seperti itu baik di provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Presiden.

AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (becak kiri) dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (becak kanan) dalam kirab budaya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Rabu (28/8/2024). Eri-Armuji diyakini menjadi calon tunggal pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk Surabaya dengan dukungan semua partai politik.

Secara terpisah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, peneliti senior Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi (Pusad) Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengatakan, calon tunggal terutama dari petahana berisiko memicu politik transaksional saat menang dan kembali memerintah.

”Apalagi petahana yang mendapat dukungan absolut atau penuh dari semua partai politik, misalnya terjadi di Surabaya,” kata Satria, yang juga Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

”Masih relevan adagium Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton), power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutety, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Nah, dalam situasi pilkada, akankah dukungan absolut memicu korup?” ujar Satria.

Baca juga: Jadi Calon Tunggal, Eri-Armuji Bakal Lawan Kotak Kosong di Pilkada Surabaya

Dalam penelitian Pusad, lanjut Satria, kecenderungan koruptif terjadi karena kontestasi berkelindan dengan kebutuhan logistik atau biaya tinggi. Untuk pemilihan kepala desa di Jatim, seorang calon rata-rata mengeluarkan Rp 2 miliar-Rp 3 miliar.

Untuk bupati atau wali kota, biaya politik yang dikeluarkan bisa menembus Rp 100 miliar, terutama untuk honor saksi, kampanye, dan mobilitas massa.

Seperti diketahui, Eri-Armuji mendaftar ke KPU Kota Surabaya dengan mendapat dukungan dari 18 parpol peserta Pemilu 2024.

Sepuluh parpol pemilik kursi di DPRD Kota Surabaya, sedangkan delapan lainnya nonparlemen.

Masa pendaftaran 27-29 Agustus 2024 telah diperpanjang dua kali sampai 4 September 2024, tetapi tetap tidak ada penantang yang muncul.

Surabaya, ibu kota Jatim, adalah pusaran ekonomi regional termasuk kawasan timur Indonesia. Pertarungan kepentingan ekonomi-politik, lanjut Satria, begitu ketat dan mungkin keras.

”Surabaya juga dikenal sebagian warganya crazy rich. Pasti ada naga-naga atau pemodal besar yang mampu membiayai calon politik dan ingin diakomodasi kepentingannya,” katanya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Panitia pemungutan suara (PPS) memperlihatkan kotak suara yang masih kosong saat simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

Inisiator Nol Sampah Surabaya, Hermawan Some, mencurigai, pembangunan kawasan Surabaya barat dan timur tidak lepas dari kepentingan pemilik modal yang berpotensi mencengkeram pemerintahan di Surabaya. Surabaya barat dan timur sudah menjadi lokasi pembangunan kompleks-kompleks perumahan elite dan mewah oleh konglomerasi besar developer.

”Terus ada rencana reklamasi Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) untuk Surabaya Waterfront Land yang akan menjadi proyek strategis nasional seperti PIK Jakarta. Sejauh ini, pemerintahan Eri-Armuji mengakomodasi. Keputusan politik yang mengakomodasi kepentingan pemodal jelas mengancam pelestarian lingkungan,” kata Some, Dewan Pengarah Aliansi Zero Waste Indonesia.