Amran Sebut Ia Diperintah Presiden Terpilih Percepat Optimasi Lahan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman bergerak cepat bangun program optimasi lahan di Kalteng untuk capai lumbung pangan.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
HUMAS KEMENTAN RI
Lahan food estate di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, saat difoto dari udara, Rabu (28/8/2024). Kementan bakal segera melaksanakan program optimasi lahan di Kalteng dengan luas mencapai 500.000 hektar.
KUALA KAPUAS, KOMPAS — Menteri Pertanian Amran Sulaiman inginkan program optimasi lahan di Kalimantan Tengah direalisasikan segera. Ia bahkan mengaku diperintah presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah berencana mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan sawah yang sudah ada dengan luas mencapai lebih kurang 500.000 hektar atau hampir seukuran Pulau Bali.
Hal itu disampaikan Amran di sela-sela kunjungannya ke Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Rabu (28/8/2024). Amran menggelar rapat koordinasi dengan tema ”Optimasi Lahan Food Estate untuk Peningkatan Produksi Padi Nasional”, di Kuala Kapuas.
Amran mengungkapkan, perlu gerak cepat untuk mewujudkan lumbung pangan nasional. Ia bahkan mengaku sudah mendapat perintah dari presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan program pangan tersebut.
”Presiden terpilih memerintah saya untuk bergerak cepat atasi darurat pangan, kenapa? Karena persoalan pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial,” kata Amran.
Amran menambahkan, di Kalteng pihaknya akan memulai dengan optimalisasi lahan sawah dengan luas mencapai lebih kurang 500.000 hektar. Namun, untuk tahun pertama di seluruh Indonesia total luas lahan yang akan dioptimalkan mencapai 1 juta hektar atau hampir dua kali ukuran Pulau Bali.
HUMAS KEMENTAN RI
Menteri Pertanian Amran Sulaiman berbincang dengan petani di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Rabu (28/8/2024).
”Gerakan ini sudah lama direncanakan sejak zaman kemerdekaan. Namun, kita baru mulai hari ini dan harus berhasil. Mudah-mudahan dua hingga tiga tahun ke depan ini menjadi kenyataan dan kita tidak perlu mengimpor beras,” kata Amran.
Dari data yang dihimpun Kompas, dalam paparan Amran di Palangka Raya pada kunjungan Selasa (20/8/2024), optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah akan dilaksanakan di beberapa wilayah, antara lain Pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi.
Dalam paparannya, Amran menyebutkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi lahan untuk perluasan pertanian sebesar 2,4 juta hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Namun, dalam paparan tersebut tertulis kebutuhan program ini hanya 621.684 hektar atau sama dengan 1,1 ukuran luas Pulau Bali.
Sumber yang sama menunjukkan, 621.684 hektar itu tersebar di seluruh wilayah Kalteng, dengan Kabupaten Katingan sebagai wilayah dengan lahan paling luas dengan total 192.920 hektar. Diikuti Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.
Presiden Joko Widodo memantau saluran irigasi di wilayah bekas PLG Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kamis (9/7/2020).
Lahan yang digunakan ada tiga jenis, yakni area penggunaan lain (APL), kawasan hutan produksi (HP), dan kawasan hutan produksi konversi (HPK). Di Kabupaten Kapuas, lokasi yang dikunjungi Amran, pemerintah bakal memanfaatkan Blok B dan Blok C lahan bekas proyek lahan gambut sejuta hektar (PLG) 1997 era Presiden Soeharto.
Lahan yang sama juga digunakan untuk food estate. Total setidaknya terdapat 15.000 hektar di kawasan itu yang bakal digunakan, khususnya di daerah irigasi rawa di Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Melihat hal itu, Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi mengungkapkan, pemanfaatan lahan, khususnya lahan gambut, perlu menyesuaikan dengan fungsi lahan. Gambut selama ini terbukti tidak berhasil untuk pertanian monokultur, seperti program-program pemerintah sejak 25 tahun lalu, PLG, cetak sawah 2017, lalu food estate 2020. Semuanya berujung kegagalan dan bencana.
”Terkait pemanfaatan lahan, seharusnya jangan di lahan gambut. Lebih baik kawasan itu (gambut) dijadikan kawasan konservasi. Berbagai kajian membuktikan, area gambut dalam tidak cocok untuk digunakan lahan pertanian, khususnya padi,” ujar Habibi.
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
Salah satu kanal primer di lahan bekas PLG tahun 1995 di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Kanal itu, menurut rencana, bakal direhabilitasi untuk keperluan program lumbung pangan.
Habibi menambahkan, pemerintah seharusnya melibatkan banyak pihak dalam pemilihan lahan. Dengan demikian, banyak aspek jadi pertimbangan, mulai dari aspek lingkungan hidup hingga aspek sosial budaya.
”Libatkan masyarakat dulu, khususnya masyarakat adat. Jadi, pertimbangan utamanya jangan dulu luas lahan tersisa atau produktivitas, tetapi dilihat dulu lahannya mampu atau tidak. Instansi dan akademisi yang selama ini memperhatikan gambut juga harus dilibatkan,” kata Habibi.
Habibi mengingatkan, ambisi untuk membangun kawasan pangan yang membuat banyak aspek diabaikan. ”Dampaknya akan ke program pangan itu sendiri,” katanya.
