Optimalisasi Pengawasan Pilkada lewat Rumah Data Bawaslu
Program ini menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan transparansi dan optimalisasi pengawasan pilkada di Jawa Timur.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·2 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur meluncurkan aplikasi Rumah Data. Program ini menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan transparansi dan optimalisasi pengawasan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Jatim A Warits mengatakan, Rumah Data Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan penyimpanan data bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Bawaslu Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan dan mengembangkan Rumah Data untuk pemilihan serentak 2024. Dokumen yang disimpan nantinya lebih beragam,” ujar Warits pada acara peluncuran Rumah Data di Surabaya, Rabu (14/8/2024).
Sebelumnya, aplikasi Rumah Data digunakan dalam Pemilu 2024 untuk menyimpan Form A. Aplikasi ini kemudian dikembangkan untuk menyimpan hasil pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024 lalu.
File yang disimpan, antara lain, dokumentasi formulir C-hasil, kejadian khusus, daftar hadir, dan foto KTP elektronik DPK yang ada di TPS. Saat Pemilu 2024 lalu, aplikasi Rumah Data mampu mengumpulkan ratusan ribu laporan hasil pengawasan.
Acara ini dihadiri langsung oleh 4.477 peserta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, 176 Bawaslu kabupaten dan kota di Jatim, 1.998 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 1.998 sekretariat Panwascam, dan pemantau pemilu di Jawa Timur.
Bawaslu yang terbuka akan membuat publik semakin percaya pada kualitas pemilihan serentak 2024.
Menurut Warits, Rumah Data akan menyimpan Form A, imbauan, saran perbaikan, laporan, temuan, rekomendasi, hingga data sengketa pemilu. Juga akan terkoneksi dengan laman Bawaslu kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur.
Masyarakat dapat mengakses informasi di aplikasi tersebut untuk mengetahui tentang kinerja yang telah dicapai oleh pengawas pemilu seluruh Jawa Timur. Hal ini sebagai pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada publik. ”Bawaslu yang terbuka akan membuat publik semakin percaya pada kualitas pemilihan serentak 2024,” kata Warits.
Sementara itu, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan ada lima jenis pemilihan umum pada tahun ini, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Saat ini mulai memasuki pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Ini pertama kalinya pemilihan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, berbeda dengan pemilu tahun 2020 lalu yang menggunakan pola serentak bergelombang. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama untuk mengawasi pemilu demi mewujudkan demokrasi atas penyaluran hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya.
”Yang perlu saya sampaikan, data ini paling penting. Ibarat mau bertempur atau berjuang, harus punya data. Ini akan dijadikan sebagai kompas untuk melaksanakan tugas-tugas di masa datang,” ucap Herwyn.
Rumah Data bukan sekadar penampung data, melainkan aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan, seperti Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, Sigap Lapor, dan Sistem Informasi Aplikasi Pengawas Pemilu (SIAPP). Data yang masuk ke aplikasi akan diolah untuk dijadikan bahan dalam menyusun strategi termasuk mengantisipasi potensi kerawanan pemilu.
Dengan data ini, bisa diketahui apa saja tren pelanggaran pemilu yang terjadi di Jatim. Isu-isu apa yang berkembang di masyarakat selama pemilu. Artinya, dengan berbasis data yang akurat, Bawaslu bisa memprediksi apa yang akan terjadi atau indeks kerawanan pemilihan dan menyusun strategi pengawasannya.
”Data yang terkumpul di Rumah Data juga bisa digunakan oleh Bawaslu kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk menghadapi sengketa pemilu,” ucap Herwyn.