Muhammadiyah Siap Kelola Tambang, Haedar: Kami Tak Mengejar Keuntungan

Haedar Nashir menyatakan, Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan dalam pengelolaan tambang.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) dengan didampingi Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy dalam konferensi pers seusai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024), di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Sleman, DIY.

SLEMAN, KOMPAS — Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah telah memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

”Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, insya Allah Muhammadiyah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers seusai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024), di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Haedar menyatakan, Muhammadiyah ingin mewujudkan pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial. ”Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan masyarakat dan pro-lingkungan hidup,” ujarnya.

Haedar mengakui, tidak mudah mengelola tambang yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Namun, dia menyebut, selama ini Muhammadiyah memiliki pengalaman mengelola unit usaha di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perhotelan.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadiri konferensi pers seusai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024), di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

”Maka, menjadi tantangan bagi kami jika IUP (izin usaha pertambangan) ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami. Kami akan mengelolanya dengan cara saksama dan mengeliminasi hal-hal yang problematik,” ungkap Haedar.

Secara khusus, Haedar juga berharap Muhammadiyah bisa mengembangkan model reklamasi tambang yang bisa memulihkan kondisi lingkungan area tambang dengan baik. Hal ini karena Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi yang mempunyai program studi pertambangan, kehutanan, pertanian, dan teknik lingkungan, yang bisa memberi saran terkait reklamasi.

Baca juga: Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Bentuk Tim Pengelola Diketuai Muhadjir Effendy

Di sisi lain, Haedar menyatakan, jika nantinya Muhammadiyah menemukan situasi yang tak memungkinan pengelolaan tambang yang mendukung keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup, organisasi tersebut siap mengembalikan IUP yang diterima.

”Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial, lingkungan hidup, dan berbagai aspek lainnya, kita juga secara gentlemen dan bertanggung jawab untuk mengembalikan IUP,” paparnya.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kiri) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers seusai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024), di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jemaah dan dakwah jemaah.

”Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit. Keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” paparnya.

Kerja sama

Dalam mengelola tambang, Mu'ti menambahkan, Muhammadiyah akan melibatkan sejumlah pihak, misalnya kalangan profesional dari kader Muhammadiyah, masyarakat sekitar area tambang, dan perguruan tinggi. Pengelolaan tambang itu juga akan dilakukan dengan teknologi untuk meminimalkan kerusakan alam.

”Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” ujar Mu'ti.

Baca juga: Gelar Konsolidasi Nasional, Muhammadiyah Bahas Konsesi Tambang

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjuk rasa dari Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi menggelar aksi protes saat berlangsung kegiatan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

Di sisi lain, Mu'ti menyebut, Muhammadiyah juga bakal bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, serta keberpihakan kepada masyarakat.

”Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan,” tutur Mu'ti.

Baca juga: Muhammadiyah Bakal Umumkan Hasil Konsolidasi Nasional, Prabowo Tak Jadi Hadir

Untuk mengelola tambang tersebut, Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang diketuai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy dengan Muhammad Sayuti selaku sekretaris.

Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial, lingkungan hidup, dan berbagai aspek lainnya, kita juga secara gentlemen dan bertanggung jawab untuk mengembalikan IUP.

Adapun anggota tim itu adalah Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjuk rasa dari Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi menggelar aksi protes saat berlangsung kegiatan Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

Mu'ti menambahkan, Muhammadiyah juga akan membentuk badan usaha untuk mengelola tambang. ”Jadi, kalau nanti kami mengelola tambang ini, akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah. Insya Allah kami memiliki pengalaman dan sumber saya untuk mengelola itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Mu'ti mengaku belum bisa memastikan di mana wilayah tambang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah. Menurut dia, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait.