Bahas PSN Rempang, Airlangga Pastikan Xinyi Lanjutkan Investasi Pabrik Kaca

Meskipun menghadapi penolakan warga, investor asal China akan tetap melanjutkan pembangunan pabrik kaca di Rempang.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Warga membentangkan spanduk tolak relokasi seusai pentas seni dan budaya Melayu di Dataran Muhammad Musa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/11/2023).

BATAM, KOMPAS — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan investor asal China, Xinyi International Investments Limited, tetap melanjutkan pembangunan pabrik kaca di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Adapun warga dan aktivis meminta pemerintah mengevaluasi proyek yang bakal menggusur masyarakat adat tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (12/7/2024), menyatakan, persoalan terkait penolakan warga terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City akan ditangani secara bertahap. Hal itu diungkapkan Airlangga seusai menggelar rapat tertutup di gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga memastikan Grup Xinyi, investor asal China, akan tetap melanjutkan investasi di Rempang. Dalam pembangunan tahap pertama PSN Rempang Eco City, Xinyi akan membangun pabrik kaca di lahan seluas 2.300 hektar.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) memberikan keterangan pers seusai melakukan rapat tertutup bersama forum komunikasi pimpinan daerah di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (12/7/2024).

”Saya rasa itu, ya, kalau saya ketemu Xinyi di Gresik (Jawa Timur) juga mereka sudah investasi. Mereka akan melanjutkan investasi (di Rempang),” kata Airlangga.

Pembangunan pabrik kaca oleh Xinyi akan menggusur 855 keluarga di lima kampung di Pulau Rempang. Sejak medio 2023, warga berulang kali menggelar protes untuk menolak rencana pemerintah menggusur kampung adat Melayu tersebut.

Salah satu warga di kampung terdampak, Wadi (50), menyatakan, mayoritas warga menolak keras rencana penggusuran untuk PSN Rempang Eco City. Menurut dia, warga tidak ingin kampung leluhur mereka yang sudah ditinggali selama puluhan hingga ratusan tahun itu terhapus dari sejarah.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menyatakan, jumlah warga yang bersedia direlokasi untuk PSN Rempang Eco City hanya 11 persen dari total 855 keluarga. Data tersebut diungkap Johanes pada 22 Mei 2024 setelah memonitor rekomendasi korektif dari Ombudsman RI kepada BP Batam.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Boy Even Sembiring menilai, pemerintah seharusnya mengevaluasi PSN Rempang Eco City yang ditolak warga. Ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi konflik agraria di Rempang saat sidang tahunan di MPR pada 18 Agustus nanti.

”Pemerintah seharusnya mengabaikan investasi yang ditolak rakyat. Jika proyek terus dipaksa, rentan terjadi pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang,” ujar Boy.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Evaluasi PSN Rempang Eco City

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Warga membentangkan spanduk penolakan relokasi terkait Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (16/6/2024).

Rumah relokasi

Menurut Airlangga, hal utama yang menjadi bahasan utama dalam rapat terkait PSN Rempang Eco City hari ini adalah soal ketersediaan anggaran untuk pembangunan rumah relokasi beserta infrastruktur pendukungnya. Ia juga meminta forum komunikasi pimpinan daerah di Kepri untuk koordinasi secara rutin agar pembangunan PSN bisa dikebut.

Airlangga meminta semua pihak perlu menjaga agar situasi tetap harmonis dan kondusif agar investasi bisa masuk. Ia menyebut, saat ini Indonesia lebih diminati oleh investor daripada negara-negara di Eropa sekalipun.

Baca juga: Proyek Kejar Tayang di Rempang

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Progres pembangunan rumah contoh relokasi warga terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kampung Tanjung Banun, Pulau Rempang, Batam, Selasa (5/3/2024).

”Jadi, momentum ini jangan diganggu karena negara lain tidak semuanya bisa (menarik investasi),” kata Airlangga.

Lewat keterangan tertulis, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menyatakan, hingga 11 Juli ada 138 keluarga di lima kampung di Rempang yang telah pindah ke hunian sementara. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 96 rumah relokasi bisa selesai pada September 2024.