Puluhan Kursi Kosong di PPDB Jateng Dialihkan untuk Siswa Miskin

Kursi kosong tersedia di sejumlah sekolah negeri di Jateng karena faktor geografis. Kursi itu dialihkan ke siswa miskin.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Suasana pembelajaran tatap muka di SMAN 2 Tegal, Jawa Tengah, Senin (7/9/2020). Sekolah tersebut mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka selama dua pekan.

SEMARANG, KOMPAS — Puluhan kursi di sejumlah SMA/SMK negeri di Jawa Tengah belum terisi hingga berakhirnya masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024. Kursi-kursi tersebut akan dialihkan untuk siswa dari keluarga miskin sebagai salah satu upaya menekan angka putus sekolah.

Pada PPDB SMA/SMK 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 221.859 kursi dengan rincian 117.851 kursi untuk SMA dan 104.008 kursi untuk SMK. Jumlah itu lebih banyak dari kuota yang disediakan tahun sebelumnya, 220.525 kursi, dengan rincian 117.388 kursi untuk SMA dan 103.137 kursi untuk SMK.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Uswatun Hasanah mengatakan, hingga berakhirnya masa pemilihan dan pendaftaran sekolah pada Kamis (27/6/2024), tingkat keterisian SMA/SMK sesuai hasil PPDB mencapai 221.779 kursi atau 99,96 persen. Adapun sebanyak 78 kursi masih belum terisi.

Baca juga: PPBD SMA/SMK di Jateng Diluncurkan, Layanan Pengaduan Disiapkan

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Orangtua siswa duduk di ruang tunggu Posko Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Kota Semarang, Rabu (17/6/2020). PPDB Jateng berlangsung secara daring.

”Dari 78 kursi itu, dua kursi dari tingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, 76 kursi lainnya dari tingkat SMK. Persebarannya sedang diinventarisasi oleh cabang dinas pendidikan di masing-masing wilayah,” kata Uswatun, Rabu (3/7/2024).

Kosongnya puluhan kursi di SMA/SMK Negeri itu, menurut Uswatun, terjadi karena lokasi sekolah berada di daerah pinggiran dan tanpa ada akses transportasi umum, siswa kurang tertarik pada satuan pendidikan, dan sejumlah calon peserta didik di sekitar sekolah memilih untuk bersekolah di sekolah swasta atau madrasah. Khusus untuk SMK, sejumlah kursi kosong karena kurangnya minat calon peserta pada program keahlian yang masih tersedia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng diberi mandat untuk melakukan pengaturan terhadap kursi-kursi yang masih kosong tersebut. Mandat itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 12 Tahun 2024 tentang PPDB.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Calon peserta didik berkonsultasi dengan salah satu anggota panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 2 Tegal, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020). Calon pendaftar PPDB daring tingkat SMA di Kota Tegal mengalami kendala saat mendaftar.

”Kami memprioritaskan kursi yang masih kosong untuk calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dan belum terdaftar atau diterima di satuan pendidikan lain. Hal itu karena kami mempertimbangkan asas kemanfaatan terhadap fasilitas yang telah disediakan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga sekaligus untuk meningkatkan angka partisipasi kasar supaya angka tidak menlanjutkan sekolah berkurang,” ucap Uswatun.

Selain itu, calon peserta didik yang akan mengisi kekosongan kursi itu juga diutamakan berasal dari wilayah zonasi terdekat dengan sekolah tersebut. Pertimbangan lain akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah yang kursinya masih kosong tersebut, disesuaikan dengan kerangka penguatan manajemen berbasis sekolah.

Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng tersebut didukung oleh Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Siti Farida, kursi kosong di sekolah-sekolah negeri itu selayaknya diberikan kepada calon peserta didik dari keluarga miskin.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Suasana pembelajaran tatap muka di SMA Pius Tegal, Jateng, Senin (7/9/2020). Satu kelas berkapasitas 30 siswa hanya diisi 10 siswa untuk menjaga jarak antarsiswa.

”Kursi kosong harus diprioritaskan untuk warga miskin karena tidak boleh ada warga miskin yang tidak sekolah. Prioritaskan yang masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ujar Farida.

Delapan sekolah

Tidak hanya di tingkat SMA/SMK negeri, kekosongan kursi juga terjadi pada PPDB tingkat SMP di Kabupaten Jepara, Jateng. Di wilayah itu, ada delapan SMP negeri yang hingga pendaftaran PPDB daring ditutup pada 27 Juni 2024 masih memiliki sejumlah kursi kosong.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jepara, delapan sekolah yang masih kekurangan siswa itu adalah SMPN 1 Karimunjawa, SMPN 1 Nalumsari, SMPN 2 Batealit, SMPN 2 Donorojo, SMPN 2 Karimunjawa, SMPN 2 Kedung, SMPN 2 Keling, dan SMPN 4 Kembang. Menurut Kepala Bidang SMP Disdikpora Jepara Ahmad Nurrofiq, setiap sekolah kekurangan peserta didik berkisar 11-20 orang.

Kursi kosong harus diprioritaskan untuk warga miskin karena tidak boleh ada warga miskin yang tidak sekolah. Prioritaskan yang masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Siswa memilih ukuran seragam olahraga di halaman SMA Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (13/7/2020). Dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa juga diminta memillih ukuran seragam olahraga sesuai kondisi masing-masing.

”Faktor utama yang menyebabkan kursi di sejumlah sekolah masih kosong adalah letak geografis sekolah. Di SMPN 1 dan SMPN 2 Karimunjawa, misalnya, ada beberapa kursi yang kosong karena tidak mungkin ada peserta didik dari kecamatan lain yang mendaftar di dua sekolah itu. Lalu, di SMPN 2 Donorojo, itu letaknya juga di pojokan, sebelah utara-timur Jepara, perbatasan dengan Pati,” tutur Ahmad.

Ahmad mengatakan, sekolah-sekolah yang masih memiliki kursi kosong diberi kesempatan untuk melakukan PPDB secara luring hingga beberapa hari ke depan. Jika kekosongan masih terjadi sampai tahun ajaran baru dimulai, maka kursi-kursi itu disebut Ahmad akan dibiarkan kosong.

”Tahun-tahun sebelumnya juga begitu (dibiarkan kosong). Jumlah sekolah yang masih punya kursi kosong di tahun sebelumnya malah mencapai 11 sekolah. Faktornya juga sama, terkait letak geografis sekolah. Mau bagaimana pun, kami juga tidak bisa memaksakan sekolah untuk memenuhi kursi kosong itu karena kondisinya memang sulit,” ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Jateng Terima Berbagai Aduan soal PPDB