Kekurangan Perumahan di Jateng Capai Ratusan Ribu Unit

”Backlog” perumahan di Jateng tergolong tinggi. Tanpa intervensi, butuh waktu puluhan tahun untuk mengatasinya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (20/4/2017).

SEMARANG, KOMPAS — Ketimpangan antara penyediaan dan kebutuhan rumah atau backlog di Jawa Tengah mencapai ratusan ribu unit. Kondisi itu terjadi karena keterbatasan lahan dan rendahnya daya beli masyarakat. Penyediaan rumah untuk mengatasi backlog di Jateng terus diupayakan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perumahan Sederhana Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto mengatakan, backlog di Jateng pada tahun 2024 mencapai 324.855 unit. Angka itu tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan kapasitas penyediaan rumah di Jateng yang rata-rata mencapai belasan ribu unit per tahun.

”Pada tahun 2023, penyediaan rumah di Jateng sebanyak 15.547 unit. Angka ini naik dari penyediaan rumah pada tahun 2022, yakni 14.937 unit. Sementara itu, penyediaan rumah di Jateng hingga April 2024 mencapai 3.707 unit,” ucap Eko saat dihubungi, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Potongan 2,5 Persen Memberatkan, Tak Semua Karyawan Butuh Tapera

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari ini menyebabkan longsornya talut perumahan bersubsidi di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2017).

Eko berharap, penyediaan rumah di Jateng pada 2024 bisa mencapai lebih dari 15.000 unit. Dengan kemampuan penyediaan rata-rata 15.000 unit per tahun, backlog di Jateng baru akan terkejar setelah 21 tahun.

”Kami mendorong anggota asosiasi untuk mempercepat pembangunan dan pembebasan lahan. Dengan demikian, setiap bulan, progres penyediaan dan serapan rumah subsidi lebih besar lagi,” ucapnya.

Brebes, Kabupaten Tegal, dan Klaten menjadi tiga wilayah dengan backlog perumahan paling tinggi. Backlog di Brebes sebesar 22.453 unit, sementara di Kabupaten Tegal dan Klaten berturut-turut sebanyak 22.106 unit dan 21.634 unit.

Menurut Eko, ada berbagai kendala yang dihadapi Apernas Jateng dalam penyediaan rumah sederhana. Kendala utamanya adalah sulitnya mendapatkan lahan. Selain itu, harga lahan ataupun material juga terus meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah. Penyelarasan harga rumah subsidi dengan harga lahan bahan material diharapkan Eko bisa dilakukan pemerintah.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di Desa Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/8/2015).

Tantangan lain yang juga dihadapi Apernas adalah kondisi ekonomi masyarakat yang kini tengah sulit. Masih rendahnya upah minimum di Jateng di tengah terus meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat pekerja terhadap rumah lesu.

Program wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang bakal diterapkan pemerintah dinilai Eko bisa membantu mempercepat penurunan backlog di Jateng. Potongan wajib yang diterapkan sebesar 3 persen (2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung pelaku usaha) menjadi stimulan bagi pekerja untuk memiliki ataupun merenovasi rumah.

”Tabungan itu bisa dipakai oleh mereka di tahun, misalnya, kelima atau kesepuluh untuk membeli rumah atau renovasi rumah ataupun untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan papan. Tinggal itu nanti skema yang ada mengikuti dari Badan Pengelola Tapera,” ujar Eko.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebuah promosi penawaran kredit perumahan yang dipasang di salah satu stan di Mal Ciputra, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/8/2023). Pameran tersebut menawarkan hunian dari skala mewah, menengah, hingga bersubsidi bagi masyarakat yang mencari tempat tinggal atau investasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng Arief Djatmiko mengatakan, backlog perumahan sebanyak 324.855 unit tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Brebes, Kabupaten Tegal, dan Klaten menjadi tiga wilayah dengan backlog perumahan paling tinggi. Backlog di Brebes sebesar 22.453 unit, sementara di Kabupaten Tegal dan Klaten berturut-turut sebanyak 22.106 unit dan 21.634 unit.

”Selama ini, banyak kendala yang menjadi tantangan untuk mengatasi krisis kesenjangan kepemilikan dan kebutuhan rumah di Jateng. Kendala utamanya, data (backlog) terus berkembang karena jumlah orang tiap tahun pasti bertambah. Itu masih belum ditambah dengan adanya urbanisasi,” tutur Arief.

Menurut Arief, pihaknya telah melakukan berbagai intervensi untuk menekan backlog. Upaya itu adalah menyelenggarakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan mempermudah kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat. Selain itu, ada juga program Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng (memperbaiki rumah bersama) dan Tuku Lemah Oleh Omah (beli tanah dapat rumah).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kawasan perumahan berada di bukit yang sebagian lerengnya ambles dan longsor karena tanah gerak di Perumahan Ungaran Asri Regency, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/1/2023).

Pemerintah bakal melaksanakan program Tapera pada 2027. Program itu untuk mendorong pembiayaan perumahan secara gotong royong. Melalui upaya itu, backlog di Indonesia yang mencapai 12,71 juta unit diharapkan bisa dikikis.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera berperan dalam penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan. Peserta yang termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan, bangun, dan renovasi rumah dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar (Kompas, 28/5/2024).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Iklan rumah bersubsidi yang saat ini banyak menawarkan hunian di wilayah Semarang atas di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Potongan 2,5 Persen Memberatkan, Tak Semua Karyawan Butuh Tapera

Masyarakat yang masuk kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera sepanjang telah menjadi peserta Tapera. Adapun peserta yang tidak memanfaatkan pembiayaan perumahan akan menyimpan dana sebagai simpanan yang bisa diambil setelah kepesertaan berakhir.

Di Jateng, program Tapera ditolak oleh pengusaha ataupun pekerja. Mereka menganggap beban potongan 3 persen yang diterapkan terlalu memberatkan. Sebagian pekerja yang sebenarnya tidak menginginkan menabung untuk membeli ataupun merenovasi rumah melalui Tapera juga menolak jika kebijakan itu diterapkan untuk seluruh pekerja, tanpa mempertimbangkan ingin atau tidaknya mereka mengikuti program tersebut.