Asa Kesejahteraan Pekebun dari Peremajaan Sawit Rakyat
Program peremajaan sawit rakyat berpotensi berdampak positif pada kesejahteraan petani.
Industri perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini menjadi salah satu sumber pendapatan devisa serta menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi sekitar 17 juta keluarga petani dan karyawan. Asa kesejahteraan pekebun pun membentang luas lewat program peremajaan sawit rakyat.
Sakino, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Gajah Mada di Desa Telagasari, maju dan naik ke panggung, Rabu (24/4/2024). Ia menjadi orang pertama yang dipersilakan pembawa acara untuk memberikan sambutan.
Hari itu tengah dilakukan kick off penanaman perdana program peremajaan sawit rakyat (PSR) jalur kemitraan binaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan tumpang sari padi gogo di Desa Telagasari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru, Kalimantan Selatan.
”Saya agak gugup karena harus berbicara di hadapan orang-orang penting. Tadi malam, sampai-sampai tidak bisa tidur. Saya akan coba gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal,” kata Sakino mengawali sambutannya di tengah perkebunan sawit di Telagasari, sekitar 300 kilometer dari Kota Banjarmasin.
Pertama-tama, ia mewakili pengurus dan anggota KUD Gajah Mada, yang berjumlah sedikitnya 5.300 orang, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Ucapan yang sama diutarakan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, Gapki, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta PT Tapian Nadenggan. Semua pihak berperan atas kolaborasi mewujudkan program PSR yang pro-rakyat.
”Kami di sini sudah bahagia karena sawit. Dengan program PSR atau replanting yang pro-rakyat, maka itu akan membuat kehidupan masyarakat di sini semakin meningkat,” ujarnya.
Menurut Sakino, anggota KUD Gajah Mada tersebar di 13 desa dalam tiga kecamatan di Kotabaru. Luas lahan sawit milik anggota KUD mencapai 7.200 hektar (ha). KUD Gajah Mada saat ini menerima program PSR jalur kemitraan karena menjadi mitra binaan PT Tapian Nadenggan, Grup Sinar Mas.
”Untuk program PSR, kami dibantu pembiayaan Rp 30 juta per hektar. Mudah-mudahan, subsidi ini bisa ditingkatkan menjadi Rp 60 juta per hektar sehingga masyarakat yang mengusahakan sawit semakin sejahtera,” katanya.
Baca juga: Jalan Berliku Kelapa Sawit dari Loyang Menjadi Emas
Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari menyebutkan, hingga April 2024, pihaknya telah menyalurkan dana untuk belanja program PSR sebesar Rp 9,3 triliun. Program PSR disalurkan melalui dua jalur, yaitu jalur dinas dan jalur kemitraan.
”Penyaluran program PSR melalui jalur kemitraan semakin tinggi realisasinya. Ini dalam rangka mendorong percepatan PSR,” ujar Sunari.
Ia mengatakan, program PSR jalur kemitraan antara KUD Gajah Mada dan PT Tapian Nadenggan direalisasikan pada kebun sawit rakyat seluas 720,6 ha dengan melibatkan 347 pekebun.
”Melalui kegiatan ini, diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan pekebun,” katanya.
Jika tak ada perubahan, lanjut Sunari, terhitung 1 Mei 2024 akan diberlakukan aturan baru yang mempermudah perusahaan maupun pekebun untuk mengakses dana program PSR. Dana program tersebut juga akan naik dua kali lipat, dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektar, dengan maksimum 4 hektar per orang.
Menurut Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian Ardi Praptono, program PSR merupakan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas serta kualitas sawit. Hal itu dilakukan melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih berkualitas serta menerapkan good agriculture practices (GAP).
Sejak 2017, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan rekomendasi teknis seluas 337.647 ha untuk 150.770 pekebun. Khusus di Kalsel, telah diterbitkan rekomendasi teknis seluas 5.989 ha untuk 3.089 pekebun. Capaian ini masih perlu terus didorong agar konsistensi pemenuhan produksi bahan baku terus terjaga dan berkelanjutan.
”Para pekebun memegang peranan penting dalam industri perkebunan kelapa sawit. Saat ini, setidaknya, 42 persen dari luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan kebun sawit rakyat,” ucapnya.
Program utama
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, program PSR jalur kemitraan menjadi salah satu program utama. Program ini untuk membantu petani meremajakan tanaman sawit yang sudah tua, rusak, dan tidak produktif. Semua dilakukan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas dan produksi kelapa sawit secara nasional.
”Dalam lima tahun terakhir, produksi sawit secara nasional relatif stagnan, sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat. Mau tidak mau, kita harus meningkatkan produktivitas dari luas tanam yang ada karena saat ini tidak diizinkan lagi pembukaan lahan baru,” katanya.
Saat ini, kebun plasma pola perkebunan inti rakyat (PIR) maupun petani swadaya sudah memasuki masa peremajaan. Sebab, sebagian kebun sawit itu ditanam tahun 1980-an. Pemerintah dengan dukungan dana dari BPDPKS mengembangkan program PSR sejak 2017.
”Total calon lahan petani atau pekebun yang sudah lolos untuk mendapatkan program PSR dan bermitra dengan perusahaan saat ini lebih dari 52.000 ha dengan melibatkan lebih dari 150 lembaga pekebun dan ribuan petani,” ungkapnya.
Program PSR di Kotabaru kali ini diintegrasikan juga dengan padi gogo. Padi ditanam di sela-sela tanaman kelapa sawit. Ini bertujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sekaligus berperan menyediakan pangan masyarakat setempat.
Dari 52.000 ha tersebut, sekitar 1.800 ha melalui jalur kemitraan, yang merupakan mitra lima perusahaan anggota Gapki, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VI, PT Buana Wiralestari Mas, PT Ivomas Tunggal, dan PT Tapian Nadenggan. Tiga perusahaan di antaranya adalah Grup Sinar Mas.
”Program PSR di Kotabaru kali ini diintegrasikan juga dengan padi gogo. Padi ditanam di sela-sela tanaman kelapa sawit. Ini bertujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sekaligus berperan menyediakan pangan masyarakat setempat,” tuturnya.
Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus dalam sambutan yang disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemkab Kotabaru Johanuddin menyebutkan, potensi luas areal tanam padi gogo di Kotabaru sebesar 1.912 ha. Usulan tanam padi gogo dari beberapa gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk musim tanam padi tahun ini sebesar 46,5 ha.
”Target kami untuk program PSR jalur dinas pada 2024 sebesar 300 ha, yang tersebar pada enam gapoktan. Kami berharap program PSR dengan tumpang sari padi gogo dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun dan memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat,” katanya.
Baca juga: Agar Cekatan dan Tak Tumpang Tindih Mengelola Industri Sawit
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutan yang disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel Agus Dyan Nur menyebutkan, Kalsel merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Berbagai upaya dan inovasi serta kolaborasi harus dilakukan untuk mengembangkan dan mewujudkan ketahanan pangan.
Berdasarkan Data Statistik Perkebunan tahun 2023, Kalsel memiliki luas kebun kelapa sawit sebesar 443.802 ha yang diusahakan 89 perusahaan perkebunan besar swasta maupun negara. Sekitar 24 persen di antaranya atau mencapai 107.582 ha diusahakan oleh perkebunan rakyat.
”Pemerintah mendukung serta mendorong pemanfaatan dan optimalisasi lahan perkebunan kelapa sawit untuk tanaman pangan, seperti padi gogo maupun tanaman pangan lain yang sesuai dengan karakteristik lahan perkebunan sawit di suatu daerah,” katanya.
Program PSR dengan tumpang sari padi gogo bisa jadi momentum untuk mewujudkan sawit berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan. Potensi perkebunan sawit yang besar di Indonesia sebisa mungkin dioptimalkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Sawit Diandalkan untuk Perekonomian