Pemerintah Dorong Produk Dalam Negeri Tersertifikasi Masuk E-katalog
Potensi belanja pemerintah mencapai Rp 1.200 triliun. Produsen didorong sertifikasi TKDN dan produk masuk e-katalog.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·2 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Kementerian Perindustrian kembali menggelar acara temu bisnis atau business matching guna mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dalam pelaksanaan temu bisnis (business matching) 2024, Kementerian Perindustrian menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pelibatan kementerian dan lembaga dalam acara temu bisnis menjadi upaya meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri berkualitas dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Acara business matching bertujuan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Kami bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan badan sebagai para pengguna anggaran di pusat ataupun di daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, dengan para produsen penyedia barang dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto dalam jumpa pers acara Business Matching 2024 di The Meru Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024).
Business matching atau temu bisnis digelar Kementerian Perindustrian untuk mendukung industri kecil dan menengah di Indonesia mengambil bagian dalam program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan temu bisnis diinisiasi mulai 2022 di Bali.
Temu bisnis tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Dalam jumpa pers acara Business Matching 2024 di Sanur, Kota Denpasar, Sekjen Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto menyebutkan, terdapat potensi sekitar Rp 1.200 triliun dari belanja pemerintah yang dapat diserap. Anggaran itu terdapat di kementerian, lembaga, badan usaha, ataupun pemerintah daerah, yang dapat diserap produsen penyedia barang dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lebih lanjut, Eko menyatakan, Kementerian Perindustrian mendorong para penyedia barang dan produsen di dalam negeri mengurus sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan memasukkan produknya ke aplikasi belanja pemerintah atau katalog elektronik (e-katalog).
Eko juga menyarankan produsen memasukkan informasi detail mengenai spesifikasi produk, harga, dan ketersediaan barang di e-katalog, selain kapasitas produksi, kecepatan produksi, dan penyesuaian (kustomisasi) produk dengan kebutuhan pembeli.
Acara temu bisnis yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berlangsung mulai Senin sampai Kamis (7/3/2024). Acara dirangkai dengan pameran, gelar wicara, dan penyerahan penghargaan penggunaan produk dalam negeri, juga diikuti kalangan pemerintah daerah dan BUMN. Pameran diikuti 182 usaha dan asosiasi dari 18 kluster industri binaan Kemenperin.
Ketika memberikan sambutannya di awal acara temu bisnis, Senin, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan, acara temu bisnis ini mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Harapannya ialah dapat mempertemukan pemerintah dan badan usaha sebagai pemilik anggaran dengan kalangan produsen.
Suharti mengatakan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sebagai substitusi produk impor akan berdampak langsung terhadap penguatan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja serta efek pengganda fiskal lainnya, termasuk membuka peluang investasi.
Suharti menambahkan, Kemendikbud menampilkan produk-produk inovasi hasil program penelitian dan program kerja sama dengan sektor industri serta pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam ajang Business Matching 2024 di Bali.
Sementara itu, ditemui terpisah dalam pameran Business Matching 2024, Ketua Indonesian Nonwoven Association (INWA), yang juga Direktur Operasional PT Delapan Empat Sakti, Velda Agustino, mengungkapkan, acara temu bisnis sebagai implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mendukung pemerintah berbelanja barang dan jasa di dalam negeri. “Dalam kondisi saat ini, program ini sangat membantu kami di industri dalam negeri,” katanya.
Kementerian Perindustrian mendorong para penyedia barang dan produsen di dalam negeri untuk mengurus sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan memasukkan produknya ke aplikasi belanja pemerintah atau katalog elektronik (e-katalog).
Velda menambahkan, program P3DN dari pemerintah itu juga diharapkan mendorong perusahaan dalam negeri agar merangkul kalangan produsen bahan baku ataupun produsen bahan setengah jadi di Indonesia sehingga nilai TKDN pada produk jadi, yang dibeli pemerintah, juga menjadi lebih tinggi. Velda juga menyatakan program sertifikasi TKDN masih perlu disosialisasikan ke kalangan produsen penyedia barang dan jasa dalam negeri.
“Kami juga berharap pemerintah mewajibkan perusahaan pemenang tender pengadaan barang dan jasa mengajak perusahaan penyuplai barang dalam negeri,” ujar Velda.