Ribuan TPS Rawan, Polda Maluku Kirim Pasukan Bantu Pengamanan
Sebanyak 1.699 TPS di Maluku dikategorikan rawan. Status ini bisa naik menjadi sangat rawan apabila cuaca buruk terjadi.
AMBON, KOMPAS — Ribuan tempat pemungutan suara atau TPS di Provinsi Maluku dinilai rawan sehingga membutuhkan tambahan pasukan pengamanan dari pihak kepolisian dan tentara agar pemilu berjalan lancar. Kerawanan datang dari masalah geografis, gangguan keamanan, dan potensi konflik antardesa. Tidak hanya itu, sejumlah tempat pemungutan suara di beberapa kabupaten kepulauan juga belum memiliki pengawas.
Dalam arahannya di Ambon, Maluku, Senin (5/2/2024), Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Lotharia Latif menjelaskan, di Maluku terdapat 1.699 TPS yang dikategorikan rawan, lalu sebanyak 103 TPS sangat rawan, dan 3.813 TPS kurang rawan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pihaknya pun akan mengirim pasukan tambahan di beberapa kabupaten dan kota.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pemilu 2024 kali ini dilaksanakan ditengah masuknya musim barat di wilayah Maluku sehingga meningkatkan intensitas hujan dan gelombang tinggi. Untuk itu, status TPS kateogri rawan bisa naik menjadi sangat rawan apabila cuaca memburuk. Mobilisasi pasukan akan dimulai pada 7-12 Februari 2024 mendatang. Kehadiran personel kepolisian juga untuk memastikan pengiriman logistik ke pulau-pulau terluar bisa dilakukan tepat waktu.
”Sebanyak 1.046 anggota Polri membantu pengamanan TPS dan 559 anggota untuk pengamanan di markas. Wilayah lautnya hingga 92 persen, pengiriman logistik menjadi tantangan. Kami mendapat bantuan 500 pelampung dari Markas Besar Polri,” ucapnya.
Baca juga: Pendekatan Berbasis Komunitas Bantu Pengawasan Pemilu di Kepulauan Maluku
Menurut data Komisi Pemilihan Umum Maluku, jumlah daftar oemilih tetap Pemilu 2024 sebanyak 1.314.012 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 5.622 titik. Terdapat sekitar 1.300 pulau di daerah ini, dengan luas daratan yang hanya 7 persen dari total luas wilayah.
Selain kerawanan akibat cuaca dan wilayah geografis, juga ancaman keamanan dari terorisme, penyebaran berita bohong, dan lainnya. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk waspada karena adanya potensi sekelompok orang yang menjadikan momen pemilu untuk menyebarkan hoaks atau berita bohong.
Selain pihak kepolisian, TNI juga menyiagakan pasukan untuk pengamanan Pemilu 2024 mendatang. Panglima Daerah Militer XVI Pattimura Mayor Jenderal Syafrial menjelaskan, pihaknya bersama dengan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara menerjunkan 9.963 tentara untuk mengamankan ribuan TPS pada hari pemilihan minggu depan. Di tengah ancaman cuaca buruk, pihaknya menyebut distribusi logistik belum menemui kendala karena dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya.
”Kami imbau masyarakat agar datang memilih untuk membantu menyukseskan pemilu mendatang,” ujarnya.
Kepala Kepolisian Resor Kota Ambon dan Pulau Lease Komisaris Besar Driyano Andri menjelaskan, di wilayahnya, sumber kerawanan juga datang dari potensi konflik yang terjadi karena gesekan antarkelompok yang berbatasan. Hal ini didasarkan dari kemajemukan identitas masyarakat antardesa di wilayah Maluku. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun narasi damai untuk pemilu mendatang.
”Kemajemukan itu kita jadikan sumber persatuan, bukan perpecahan,” ucapnya.
TPS rawan bisa naik jadi TPS sangat rawan bila cuaca semakin buruk.
Permasalahan lain yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemilu di wilayah dengan karakteristik geografis menantang adalah perekrutan pengawas TPS. Anggota Bawaslu Maluku, Stevin Melay, menjelaskan, masih ada sembilan TPS yang belum memiliki pengawas. TPS tersebut adalah 1 TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya, 3 TPS di Kabupaten Maluku Tengah, 1 TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan 4 TPS di Kabupaten Buru.
Secara rinci, kekosongan di Kabupaten Maluku Tengah terjadi di Desa Laha, Desa Ulahalan, dan Desa Lahakaba. Sementara di Kabupaten Maluku Barat Daya ada di Pulau Wetar. Di Kepulauan Tanimbar kekosongan ada di TPS khusus. Lalu di Pulau Buru ada kekosongan di 1 TPS di Kecamatan Waepo dan 3 di Kecamatan Waplau.
Baca juga: Kondisi Geografis Jadi Tantangan Pemilu 2024 di Maluku
Proses pengisian TPS yang nihil pengawas masih dilakukan. Bawaslu Maluku menargetkan seluruh TPS akan terisi pada Rabu (7/2/2024) mendatang. Para pengawas yang baru terpilih nantinya akan langsung diberikan bimbingan teknis agar dapat memantau pelaksanaan pemilu dengan profesional.
”Jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan sudah membuka rekrutmen tahap kedua dan telah ada beberapa yang mendaftar untuk TPS kosong tersebut,” ujarnya.