Kerja Sama Indonesia-Korsel Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik di Bali
Bali menjadi lokasi proyek uji coba pengembangan ekosistem dan infrastruktur bus listrik hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·4 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Global Green Growth Institute, yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan, mengembangkan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik di Bali. Kerja sama itu merupakan bagian dari upaya Indonesia menuju target emisi nol bersih (net zero emission) tahun 2060.
Nota kesepahaman kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) itu ditandatangani Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati bersama Country Representative GGGI in Indonesia, Jaeseung Lee, di Denpasar, Rabu (13/12/2023).
Vivi mengatakan, transformasi ekonomi hijau merupakan bagian strategi transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Dia menyebut, diperlukan akselerator untuk mendorong transformasi ekonomi hijau.
”Arah pembangunan ke depan lebih menekankan dekarbonisasi, antara lain dengan transisi energi bersih,” katanya.
Vivi menambahkan, sektor transportasi menjadi penghasil emisi kedua terbesar setelah pembangkit listrik. Oleh karena itu, perlu upaya mendorong peralihan transportasi publik agar bisa ramah lingkungan.
”Transportasi di Bali masih sangat tergantung pada penggunaan bahan bakar fosil, yang berimplikasi pada emisi karbon dari transportasi,” kata Vivi.
Oleh karena itu, Vivi menuturkan, Bappenas menyambut baik proyek e-mobility yang menyediakan bus listrik dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto mengatakan, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia masih lambat. Padahal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Suharto menambahkan, pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia mencapai 8 persen tiap tahun. Sementara itu, penambahan infrastruktur jalan rata-rata hanya 1 persen per tahun. Kondisi itu menyebabkan kemacetan di berbagai kota besar di Indonesia dan berdampak buruk secara ekonomi.
Pemerintah, menurut Suharto, sudah berupaya mendorong pergeseran dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan publik melalui berbagai cara. Salah satunya adalah mengembangkan angkutan publik perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS). Skema BTS sudah dijalankan di 11 kota besar, termasuk Denpasar dan sekitarnya.
Transportasi di Bali masih sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil, yang berimplikasi pada emisi karbon dari transportasi.
Suharto menyebut, peluncuran proyek uji coba sistem kendaraan listrik di Bali sejalan dengan rencana pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai angkutan publik.
Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta menyatakan, Bali sudah memiliki regulasi dan rencana aksi daerah terkait penggunaan kendaraan listrik untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2045.
Samsi menyebut, pemerintah telah merancang zonasi kendaraan listrik di enam lokasi di Bali, yakni Kuta, Nusa Dua, Sanur, Ubud, Nusa Penida, dan Besakih. Dia menambahkan, dipilihnya Bali sebagai lokasi proyek uji coba sistem kendaraan listrik oleh Bappenas bersama GGGI sangat mendukung upaya Bali menuju emisi nol bersih.
Country Representative GGGI in Indonesia, Jaeseung Lee, mengatakan, inisiatif proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali merupakan dukungan GGGI terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia menuju target emisi nol bersih.
”Saat ini, fokus dunia pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk mengadopsi e-bus, yang dimulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” ujarnya.
Keterangan dari GGGI menyebutkan, proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali dibiayai Korea Selatan melalui GGGI untuk jangka tiga tahun sampai 2027.
Program uji coba di Bali yang bernilai sekitar 8,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 137,553 miliar itu mencakup studi kelayakan, pelaksanaan, dukungan finansial, dan penyediaan bus listrik berikut ekosistem pendukung, misalnya stasiun pengisian daya, di area Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, serta Klungkung.
Direktur Biro Perubahan Iklim dan Kerja Sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan Suy Hyun Lee menyatakan, Pemerintah Korea Selatan mendukung upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target emisi nol bersih.
Komitmen Indonesia itu dinilai akan berdampak terhadap target global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih. ”Kerja sama ini menjadi bagian kemitraan strategis antara Pemerintah Republik Korea dan Indonesia, yang telah terjalin selama 50 tahun,” kata Suy Hyun Lee.