Tim Gabungan Masih Berjuang Padamkan Titik Api di Kalsel
Strategi penanganan karhutla tahun ini harus bisa berdampak lebih efektif. Pengalaman tragedi asap tahun-tahun yang lalu jadi pelajaran penting.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·4 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Kebakaran gambut di Kalimantan Selatan belum jinak meski upaya pemadaman darat dan udara sudah dilakukan sekaligus. Tim gabungan hingga kini masih berjuang di lapangan.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan, semua pemangku kepentingan terkait terus berupaya meredakan kebakaran di wilayah itu. Pihaknya bersinergi dengan TNI/Polri serta pemerintah kabupaten/kota. ”Dari total 1.100 hektar lahan yang rawan terbakar, masih tersisa sekitar 790 hektar yang harus terus dijaga dan dibasahi,” kata Sahbirin lewat keterangannya di Banjarbaru, Kamis (5/10/2023).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong turun langsung memimpin pemadaman kebakaran gambut di Kalsel, Minggu hingga Selasa (1-3/10/2023). Alue didampingi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol Nurofiq.
”Lahan gambut yang terbakar hanya bisa dipadamkan dengan pembasahan terus-menerus. Untuk itu, kita harus melakukan segala upaya dengan bekerja sama dan keroyokan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu api padam dan karhutla tertangani,” kata Alue.
Pemprov Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel sudah mendirikan lima posko lapangan untuk tangani karhutla. Lokasinya di Banjarbaru (2 posko), Banjar (1), Tanah Laut (1), dan Barito Kuala (1). Salah satu posko di Banjarbaru ditempatkan sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Menurut Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar, semua pihak harus bersinergi dalam penanganan karhutla dan kabut asap karena kemarau kali ini bertepatan dengan fenomena El Nino. Dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, titik api tahun ini jauh lebih banyak.
Berdasarkan data Sipongi KLHK, luas area yang mengalami kebakaran di Kalsel tahun ini 24.588,89 hektar. Naik signifikan dibandingkan dengan luas karhutla tahun 2022 yang hanya 429 hektar. Pada 2021, luas kebakaran 8.625 hektar dan tahun 2020 seluas 4.017 hektar.
Roy mengatakan, strategi penanganan kali ini harus lebih efektif. Misalnya, ada penanggungjawab untuk setiap lokasi rawan karhutla. Ada lokasi yang menjadi tanggung jawab pemprov, tanggung jawab TNI/Polri, Pemkot Banjarbaru, Pemkab Banjar, Pemkot Banjarmasin, dan para sukarelawan.
”Kita harus berbagi tanggung jawab agar penanganannya lebih efektif. Di setiap lokasi disiapkan personel, peralatan, hingga kebutuhan logistik dan suplemen untuk para petugas,” katanya.
Komandan Kodim 1006/Banjar Letnan Kolonel Kav Zulkifer Sembiring menyampaikan, zona penanganan karhutla di ring 1 kawasan bandara akan dibagi menjadi enam sektor, yaitu sektor SPBU A, sektor SPBU C, sektor SPBU L, sektor hutan lindung, sektor Kabupaten Banjar, dan sektor Banjarbaru.
”Pembagian sektor ini lengkap dengan jumlah alat, personel, hingga kebutuhan BBM,” katanya.
Zulkifer menyebut rencana aksi ini dirumuskan dengan memperhatikan situasi karhutla yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir di ring 1 kawasan bandara. Di setiap sektor disiapkan peralatan, seperti mesin pompa air, mesin pompa apung, mesin pompa portabel, dan bak terpal penampungan air.
”Penanganan di ring 1 bandara bersifat permanen karena lahannya gambut, sedangkan penanganan di tempat lain bersifat insidental,” katanya.
Siap mendukung
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhamad Hilman menyatakan turut mendukung rencana aksi tersebut. ”Kami siap, baik personel maupun lainnya. Posko kami di wilayah Cindai Alus akan tetap berkoordinasi dengan posko induk di wilayah bandara,” katanya.
Soal pembagian tanggung jawab penanganan karhutla, direspons positif oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah. Pembagian itu dinilai akan lebih optimal hasilnya. ”Selama ini kami terus bekerja dalam upaya pemadaman titik api. Insya Allah, kami siap dari segi dana, personel, dan peralatan,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Thamrin juga menyanggupi implementasi rencana aksi yang disusun Pemprov Kalsel. Banjarmasin telah berstatus siaga darurat kabut asap sejak 1 Agustus lalu. Status Siaga ditetapkan hingga 31 Oktober.
”Kabut asap akibat karhutla membuat udara Banjarmasin menjadi sangat tidak sehat. Dari Juni sampai dengan Oktober, ada 32 kejadian karhutla di Banjarmasin dengan luas 5,29 hektar,” katanya.
Seyogianya lahan-lahan yang menjadi titik rawan kebakaran sudah diinventarisasi supaya ada langkah antisipasi.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menilai, pemerintah masih gagap menangani karhutla di Kalsel. Padahal, karhutla sudah bukan fenomena baru.
”Karhutla di Kalsel itu sudah ada dari dulu. Ketika kemarau pasti karhutla, kemudian ketika hujan pasti banjir. Begitu terus berulang,” ujarnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menurut Kisworo, pemerintah harusnya punya tahap-tahap penanganan bencana. Bagaimana penanganan bencana sebelum, saat, dan sesudah kejadian.
Namun, pemerintah nyatanya masih belum menangani dengan baik masalah karhutla. Akibatnya, terjadi kebakaran berulang setiap tahun di wilayah-wilayah yang sama.
”Pemerintah masih belum mampu memperkecil dampak karhutla. Seyogianya lahan-lahan yang menjadi titik rawan kebakaran sudah diinventarisasi supaya ada langkah antisipasi,” katanya.