Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan infrastruktur transportasi, yang memadai. Bandara perairan berpeluang besar dibangun.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia butuh infrastruktur transportasi yang menghubungkan wilayah Nusantara. Pembangunan bandara perairan (water aerodrome) berpeluang dikembangkan.
Saat ini terdapat lima bandara perairan yang sudah memiliki register. ”Yakni di Benete dan Pulau Moyo di Nusa Tenggara Barat, di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), di Pulau Bawah (Kepulauan Riau), serta di Banyuwangi (Jawa Timur),” kata Prasetiyohadi, Kepala Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan Direktorat Bandar Udara, dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bali, Tuban, Kuta, Badung, Selasa (26/9/2023).
Diskusi itu bertema Perencanaan Standarisasi Layanan untuk Meningkatkan Keselamatan, Keamanan, dan Ekosistem pada Bandar Udara Perairan dalam Rangka Peningkatan Konektivitas Antarwilayah dan Pariwisata Indonesia”.
Rencana lokasi pembangunan bandara perairan sesuai dengan rencana strategis perhubungan udara 2020-2024, di antaranya berlokasi di Papua Barat, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.
Selain untuk meningkatkan konektivitas antardaerah, khususnya ke wilayah Indonesia dengan pulau-pulau terluar dan terdepan, pembangunan bandara perairan beserta pesawat terbang laut (seaplane) akan mendukung pengembangan potensi daerah kepulauan, termasuk juga untuk pengembangan potensi wisata.
Pantai Kuta, Bali
Khususnya bagi Bali, pembangunan bandara perairan akan menopang pengembangan pariwisata. Wisatawan akan mendapatkan lebih banyak pilihan untuk mencapai destinasi.
Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Novyanto Widadi mengatakan, pengembangan moda transportasi pesawat terbang laut menjadi pilihan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pembangunan bandara perairan dan pengembangan pesawat terbang laut di Indonesia juga akan mendukung peluang investasi dan pariwisata, selain dapat meningkatkan konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). ”Sebagai bisnis model, (bandara perairan) ini berpeluang dikembangkan di negara kepulauan,” ujar Novyanto.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan, sebagai destinasi, Bali butuh infrastruktur transportasi yang terkoneksi, mulai darat, laut, dan udara. Bali juga mengarah pada pembangunan struktur ekonomi yang berkelanjutan, selain mengandalkan sektor pariwisata.
Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bali AgustinusBudi Hartono menambahkan, pembangunan bandara baru di Bali utara belum dapat terwujud sampai saat ini. Sementara pengembangan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menghadapi keterbatasan karena lokasi bandara dikelilingi daerah permukiman.
Bandara I Gusti Ngurah Rai direncanakan sebagai bandara superhub. Bandara ini menghubungkan dengan bandara-bandara di sekitarnya, dan mendukung transportasi logistik dan komoditas.
Bali memiliki sejumlah lokasi yang berpotensi sebagai lokasi bandara perairan. Agustinus menyebut ada di Bali selatan ataupun di Bali utara. Selain perlu disesuaikan dengan peraturan tata ruang wilayah dan zonasi, pembangunan bandara perairan juga perlu regulasi dan pertimbangan dari kementerian terkait, antara lain, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.