Dunia usaha baru mau bernapas setelah dua tahun lebih dihantam pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah memberi relaksasi untuk pemulihan ekonomi, bukan malah membebani dengan biaya tinggi.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Kalangan pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau memprotes langkah Badan Pengusahaan Batam menaikkan tarif bongkar muat kontainer di Pelabuhan Batu Ampar. Kebijakan itu dinilai berlawanan dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana, Sabtu (1/7/2023), mengatakan, perwakilan Kadin Kepri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri akan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengadukan persoalan tersebut. Tarif kontainer yang tinggi dinilai sangat menghambat pertumbuhan industri ekspor di Kepri.
”Dunia usaha baru mau bernapas setelah dua tahun lebih dihantam pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah memberi relaksasi untuk pemulihan ekonomi, bukan malah membebani dengan biaya tinggi,” kata Ma’ruf.
Ia menjelaskan, tarif pengiriman kontainer ukuran 20 kaki dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, ke Singapura naik 14 persen dari 500 dollar AS menjadi 570 dollar AS. Adapun tarif pengiriman kontainer ukuran 40 kaki dengan tujuan yang sama naik 11 persen dari 720 dollar AS menjadi 800 dollar AS.
Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan, kenaikan biaya kontainer di Batam sangat tidak masuk akal karena biaya pengiriman kontainer di tempat lain justru sedang turun. Ia menduga, kenaikan tarif itu disebabkan banyaknya oknum yang bermain di pelabuhan.
Rafki mencontohkan, pada 2023, biaya pengiriman kontainer ukuran 20 kaki dari Singapura menuju Los Angeles, AS, turun 72 persen dari 5.909 dollar AS menjadi 1.683 dollar AS. Adapun pengiriman kontainer ukuran 40 kaki dengan asal dan tujuan yang sama turun 71 persen dari 7.209 dollar AS menjadi 2.058 dollar AS.
”Sejak awal, sudah umum diketahui tarif kontainer di Batam jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain. Jika masalah ini dibiarkan terus, investasi di Batam bakal menurun,” ujar Rafki.
Jika masalah ini dibiarkan terus, investasi di Batam bakal menurun.
Menurut dia, persoalan tingginya tarif pengiriman kontainer dari Batam sudah puluhan tahun dikeluhkan pengusaha. Berkali-kali pula pemerintah pusat dan daerah berjanji akan menyelesaikannya, tetapi tak satu pun jadi kenyataan.
Pada Februari 2019, misalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar masalah di pelabuhan itu dituntaskan dalam jangka waktu sebulan. Namun, hingga kini, Batu Ampar tetap tidak banyak berubah.
Tidak berdampak
BP Batam sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan tarif bongkar muat di pelabuhan. Salah satunya adalah mendatangkan ship to shore (STS) crane dari Korea Selatan untuk mempercepat proses bongkar muat dari semula 4-8 kontainer per jam menjadi 35 kontainer per jam.
”STS crane akan mempersingkat waktu tunggu atau dwelling time di pelabuhan. Hal itu berpengaruh pada penurunan biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh pengusaha,” kata Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar lewat pernyataan tertulis pada 26 Mei lalu.
Menanggapi hal itu, Ma’ruf mengatakan, perbaikan kualitas layanan setelah pengoperasian STS crane belum terbukti. Alih-alih menurunkan biaya pengiriman kontainer, yang kini terjadi justru sebaliknya.
”Pemerintah dulu bilang Batam akan dijadikan hub logistik internasional, tetapi sampai sekarang tarif kontainernya, kok, makin tinggi terus. Ini, kan, dua hal yang berlawanan,” ucapnya.
Lewat pernyataan tertulis, Ketua Dewan Pengawas BP Batam Susiwijono Moegiarso menyatakan, penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas dilakukan untuk mendorong kelancaran bongkar muat dan lalu lintas barang di Pelabuhan Batu Ampar. Berbagai aspek telah dipertimbangkan secara matang untuk memastikan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.