Presiden Minta Desa Adat Dilibatkan dalam Pengelolaan Pura Besakih
Presiden Joko Widodo, Senin (13/3/2023), meresmikan kawasan Pura Agung Besakih, Bali, yang baru selesai ditata. Diharapkan pengelolaan kawasan pura itu dilakukan profesional. Desa adat dan masyarakat juga dilibatkan.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR
Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti penataan kawasan Pura Agung Besakih, Bali, Senin (13/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Pura Besakih kini siap menerima umat Hindu yang akan bersembahyang dan berwisata. Ke depan, pengelolaan pura tersebut harus dijalankan profesional dan melibatkan desa adat serta masyarakat.
Revitalisasi kawasan Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem, Bali, itu rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Senin (13/3/2023). Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan dan penandatanganan prasasti.
Hadir pula dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan, membangun fasilitas yang bagus dan megah lebih mudah daripada mengelola dan merawatnya. Karena itu, Presiden meminta supaya fasilitas yang sudah dibangun dengan dana besar tersebut dikelola dengan baik dan profesional.
”Harus disiapkan manajemen dengan kompetensi yang baik sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada,” tutur Presiden.
Tari Baris mengawali acara peresmian penataan kawasan Pura Agung Besakih, Senin (13/3/2023).
Tak hanya itu, Presiden menegaskan agar pengelolaan kawasan pura itu diharapkan melibatkan Desa Besakih dan Desa Adat Besakih. Pengelola juga harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Dengan demikian, Pura Agung Besakih bisa dijaga dan dirawat dengan penuh hormat. Pengunjung yang datang pun akan bisa merasakan aura kesuciannya.
Pemujaan utama
I Wayan Koster menambahkan, Pura Agung Besakih di lambung Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama, terpenting, serta tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir atau dia yang mahatinggi, mahamulia, dan mahaagung. Sementara Pura Besakih disebut huluning Bali Raj atau hulu Kerajaan Bali dan pusat dunia.
Presiden menegaskan agar pengelolaan kawasan pura itu diharapkan melibatkan Desa Besakih dan Desa Adat Besakih.
Karena itu, di masa Kerajaan Bali kuno, Pura Agung Besakih dianggap sebagai kawasan suci untuk memohon kerahayuan hidup. Wilayah ini juga dilarang untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapa pun.
Dia mengakui, Pura Agung Besakih sudah lama dalam kondisi tidak memadai untuk persembahyangan. Karena itu, pembangunan dilakukan secara komprehensif baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. ”Total anggaran untuk membangun semua fasilitas sebesar Rp 911 miliar yang bersumber dari APBN PUPR sebesar Rp 428 miliar dan APBD semesta berencana Provinsi Bali Rp 483 miliar,” tutur Koster.
Presiden Joko Widodo dan Nyonya Iriana disambut tarian saat tiba di kawasan Pura Agung Puri Besakih, Bali, Senin (13/3/2023).
Pembangunan pura ini dimulai 18 Agustus 2021 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. ”Adapun peresmian dilakukan Presiden ketujuh RI (Presiden Jokowi),” ujar Koster.
Dalam pelaksanaannya, penataan kawasan Pura Agung Besakih yang sekaligus untuk perlindungan terhadap kawasan cagar budaya itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pekerjaan penataan dilaksanakan di dua area, yaitu Area Manik Mas dan Area Bencingah.
Secara teknis, kegiatan penataan tersebut dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor pelaksana dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai konsultan manajemen konstruksi dengan kontrak tahun jamak 2021-2022.
Pembangunan pura ini dimulai 18 Agustus 2021 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Penataan tersebut mencakup Pura Titi Gonggang, Pura Manik Mas, Pura Melanting Manik Mas, Pelinggih Tulak Tanggul, Patung Padma Bhuvana di Bencingah, kawasan parkir Kedungdung dengan kapasitas 250 bus, gedung parkir area Manik Mas berupa gedung empat lantai, dan fasilitas tiket elektronik. Selain itu, disiapkan 292 kios dan 198 los untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bangunan wantilan/pesandekan, Bale Gong, Wiyata Graha dengan 215 tempat duduk dan ada tempat penayangan video dokumenter.
Disediakan pula fasilitas pendukung berupa jalan utama desa atau margi agung, kendaraan listrik, 274 bilik toilet, kantor Desa Besakih, kantor Desa Adat Besakih, kantor Bumdes Besakih, SD Negeri 6 Besakih, Puskesmas Besakih, dan rumah untuk tenaga medis.
Presiden Joko Widodo meminta kawasan Pura Agung Besakih yang sudah direvitalisasi agar dikelola dengan profesional dan dirawat supaya tetap menjadi tempat suci yang dihormati umat Hindu. Hal ini disampaikan dalam peresmian penataan kawasan Pura Agung Besakih, Senin (13/3/2023).
Dalam keterangan tertulis yang diterima harian Kompas, Basuki Hadimuljono menyebutkan, pekerjaan fisik penataan kawasan tidak menyentuh area bangunan utama Pura Besakih yang digunakan sebagai tempat ibadah. Sebab, penataan kawasan ini untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung yang beribadah dan berwisata.
Untuk itu, dibuat alur masuk dan keluar yang berbeda bagi pengunjung. Dengan demikian, tidak ada penumpukan pengunjungan di dalam kawasan pura, terutama saat ada upacara besar dan pura sangat ramai. Sirkulasi jalan untuk kendaraan juga diatur.
