Presiden Minta Para Gubernur Dorong Belanja Masyarakat dan Hilirisasi
Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua gubernur mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hal itu dilakukan dengan mendorong belanja masyarakat dan memacu hilirisasi di berbagai sektor.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
BALIKPAPAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta para gubernur meningkatkan belanja masyarakat dan memberi jalan untuk hilirisasi di banyak sektor. Dua hal itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun ini.
”Kita harus mendorong masyarakat agar belanja bisa sebanyak-banyaknya untuk memicu pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Kegiatan tersebut ikut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.
Presiden menyatakan, untuk mendorong belanja masyarakat, pemerintah daerah bisa memberi kemudahan izin panggung seni budaya dan kegiatan olahraga. Selain itu, Presiden meminta pemerintah daerah menggencarkan promosi di sektor pariwisata. Agar dampak ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas, pemerintah daerah diminta melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perhelatan tersebut.
SUCIPTO
Suasana kios sayur di Pasar Klandasan Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2020).
Presiden mencatat, sedikitnya ada 3.000 kegiatan di bidang seni dan olahraga yang bakal digelar sepanjang tahun 2023. Ia berharap, kegiatan-kegiatan tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020.
Kegiatan-kegitan itu juga diharapkan bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat. Pada 2022, konsumsi rumah tangga Indonesia tumbuh 4,93 persen. Hal itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan diharapkan terus tumbuh ke depan.
"Dan kita harapkan di 2024 nanti, bisa muncul angka (pertumbuhan konsumsi rumah tangga) 5,4 persen," kata Presiden.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Presiden juga menginstruksikan agar pemda turut serta mendorong hilirisasi. Hal itu antara lain bisa dilakukan melalui investasi di bidang pengolahan barang mentah yang ada di setiap provinsi. Namun, hilirasasi itu bukan hanya di sektor penggalian dan pertambangan.
"Jangan hanya berfikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, dan perkebunan memiliki potensi yang besar juga," ungkap Presiden.
SUCIPTO
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat ditemui di kantornya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (6/1/2023).
Dana bagi hasil
Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor mengatakan, para gubernur siap menjalankan instruksi presiden. Selain itu, APPSI juga sedang membahas dua hal utama agar pemerintahan di daerah berjalan lebih leluasa dalam membangun daerah.
Dalam Rakernas 2023 APPSI, para gubernur membahas pendapatan daerah melalui dana bagi hasil. Menurut mereka, selama ini, jumlah dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat ke daerah belum memadai. Menurut Isran, hal itu menjadi salah satu kendala dalam membangun daerah.
“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) 70 persen dikelola pusat, sisanya 30 persen dibagikan ke daerah. Sementara sektor-sektor pelaksanaan pembangunan itu lebih banyak ada di daerah, sedangkan pusat hanya mengelola lima sampai enam sektor," kata Isran.
Selain itu, APPSI juga mendorong agar pemerintah jangan terburu-buru menghilangkan tenaga honorer. Isran menyebut, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih membutuhkan tenaga honorer dalam bekerja. Sebab, tenaga honorer tersebar di banyak sektor dan jumlahnya amat banyak.
