Kendati Rawan Digugat Uni Eropa, Indonesia Tetap Bakal Stop Ekspor Bauksit pada Juni 2023
Untuk kesekian kali, Presiden Jokowi menyatakan akan menyetop ekspor bauksit pada pertengahan tahun 2023. Ini diharapkan bisa mendorong industrialisasi bauksit dalam negeri dan mendongkrak ekosistem mobil listrik.
Oleh
SUCIPTO
·4 menit baca
KOMPAS/SUCIPTO
Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023).
BALIKPAPAN, KOMPAS — Untuk kesekian kali, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyetop ekspor bauksit pada pertengahan tahun 2023. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong industrialisasi bauksit dalam negeri, mendongkrak ekosistem mobil listrik, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
Jokowi mengatakan, sebelumnya Indonesia adalah eksportir ketiga terbesar bahan mentah bauksit. Sementara itu, Indonesia ada di urutan ke-31 eksportir panel surya. Adapun China ada di posisi ke-18 eksportir bauksit. Namun, China berada di posisi pertama eksportir panel surya di dunia. Padahal, kata Jokowi, bahan mentah panel surya, salah satunya bauksit, berasal dari Indonesia.
”Artinya, barang kita 90 persen kita ekspor ke RRT (China), dan dia jadi nomor satu. Mau kita teruskan? Oleh sebab itu, nikel pada 2020 kita stop (ekspor). Bauksit pertengahan tahun ini,” kata Presiden saat memberi sambutan pada Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023).
Muktamar itu dihadiri pula oleh Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Untuk diketahui, bauksit adalah bagian dari mineral kritis yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, dan industri baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik dan storage pembangkit energi baru terbarukan. Presiden mengatakan, ekosistem bijih baterai diproyeksikan bakal besar. Sebab, itu akan berkembang menjadi ekosistem produsen mobil listrik.
AFP/MANAN VATSYAYANA
Sopir truk mengawasi proses pemuatan bauksit di area penimbunan bauksit di Bukit Goh, Pahang, 13 Oktober 2015.
Jokowi mengatakan, nikel, tembaga, timah, bauksit, dan semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik bahannya tersedia di Indonesia. Ia menambahkan, yang dibutuhkan negeri ini adalah mengintergrasikan nikel yang ada di Sulawesi Tengah, tembaga di Sumbawa dan Papua, timah di Bangka Belitung, serta bauksit di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.
Jika diintergeasikan dengan baik, itu bisa membentuk ekosistem besar mobil listrik. Kendaraan listrik, kata Jokowi, semua negara bakal membutuhkannya. Intinya, Indonesia berupaya melakukan hilirisasi sumber daya alam. Dengan begitu, Indonesia tak lagi melulu mengekspor bahan mentah, tetapi juga barang setengah jadi hingga barang jadi yang punya nilai tambah.
”Kalau kita melakukan hilirsiasi nikel menjadi EV baterai bisa menghasilkan 67 kali nilai tambah. Bauksit menjadi panel surya bisa 194 kali,” kata Jokowi.
Salah satu lokasi penambangan bauksit di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, saat dipotret dari udara, Minggu (1/5). Maraknya penambangan bauksit di Pulau Bintan menimbulkan kerusakan lingkungan, di antaranya pembabatan hutan dan bakau, sedimentasi di kawasan pantai, dan pencemaran lingkungan akibat limbah pencucian bauksit.
Ia yakin hal itu akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Contohnya, saat Indonesia menyetop ekspor nikel pada 2020. Sebelumnya, ekspor nikel hanya bernilai Rp 17 triliun. Saat ekspor nikel disetop dan menumbuhkan industri pengolahan, seperti baja, pada 2022 ekspor nikel Indonesia mencapai Rp 450 triliun.
Dengan hilirisasi mineral kritis, kata Jokowi, kesempatan kerja akan lebih banyak tersedia. Kendati demikian, ada beberapa kritik untuk kebijakan ini. Salah satunya, meningkatnya ekspor produk turunan mineral kritis menjadi keuntungan perusahaan besar. Jokowi menanggapinya dengan menyatakan bahwa negara diuntungkan melalui pajak.
”Dari sinilah negara mendapatkan pendapatan dan ditransfer lagi ke daerah untuk dana desa (dan) bansos. Dari situ dapatnya,” katanya.
Digugat
Tantangan menyetop ekspor mineral kritis adalah gugatan dari Uni Eropa. Itu terjadi saat Indonesia menyetop ekspor nikel pada 2020 yang mana Uni Eropa merupakan salah satu importirnya. Meski Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, kata Jokowi, Indonesia tetap maju untuk banding.
Menyetop ekspor bauksit pada Juni 2023 juga diperkirakan bakal mendapat gugatan kembali dari Uni Eropa. Namun, kata Jokowi, itu tidak mengurungkan niat menyetop ekspor bauksit. Saat bertemu Uni Eropa, Jokowi menyampaikan, Indonesia tidak menutup diri untuk kerja sama. Namun, Jokowi meminta jangan memaksa Indonesia untuk ekspor barang mentah.
Kalau kita melakukan hilirsiasi nikel menjadi EV baterai bisa menghasilkan 67 kali nilai tambah. Bauksit menjadi panel surya bisa 194 kali.
Ia memberi opsi agar Uni Eropa mengolah nikel dan bauksit di Indonesia. Itu bisa dilakukan dengan mendirikan perusahaan di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan yang sudah eksis di Indonesia, atau bekerja sama dengan badan usaha milik negara.
”Karena, dari situlah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan kesempatan kerja seluas luasnya bagi rakyat kita,” kata Jokowi.