Redam Inflasi sejak Awal Tahun, Kalsel Gelar Operasi Pasar
Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar operasi pasar barang kebutuhan pokok di Kotabaru dan Banjarmasin. Ini untuk meredam inflasi sejak dini pada tahun 2023.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS – Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar operasi pasar barang kebutuhan pokok di Kotabaru dan Banjarmasin untuk meredam inflasi pada awal tahun 2023. Dua kota tersebut diprioritaskan karena kerap masuk 10 besar kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada 2022.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Birhasani, Rabu (25/1/2023), mengatakan, operasi pasar barang kebutuhan pokok dilaksanakan di Pasar Limbur, Kotabaru, pada 24-26 Januari dan di Taman Siring 0 Kilometer Banjarmasin pada 27-29 Januari. Pelaksanaan operasi pasar ini sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam rangka meredam laju inflasi di Kalsel.
Pada Desember 2022, Kalsel tercatat mengalami inflasi sebesar 6,99 persen secara tahunan berdasarkan gabungan tiga kota inflasi di Kalsel, yaitu Banjarmasin (6,98 persen), Tanjung (5,01 persen), dan Kotabaru (8,65 persen). Inflasi Kalsel itu berada di atas target inflasi sebesar 3,0 plus minus 1 persen.
”Operasi pasar ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di Kalsel sejak dini. Pada bulan Januari, kegiatan ini dilaksanakan di Kotabaru dan Banjarmasin, kemudian berlanjut ke Tanjung dan kabupaten/kota lain pada bulan-bulan berikutnya,” kata Birhasani.
Setidaknya ada 10 jenis barang kebutuhan pokok yang dijual murah kepada masyarakat, yaitu beras premium, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan gula pasir. Selain itu, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah keriting.
”Semua barang ini dijual dengan harga subsidi sehingga bisa lebih murah dibandingkan harga di pasaran,” ujar Birhasani.
Kami terus bahu-membahu membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini.
Menurut dia, dalam operasi pasar selama dua hari di Kotabaru, terlihat antusiasme warga mendatangi lokasi operasi pasar sejak dibuka pada pukul 07.30 Wita. Mereka memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga.
”Ini adalah kolaborasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kami terus bahu-membahu membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini,” katanya.
Birhasani memastikan, pemerintah provinsi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalsel akan terus melakukan operasi pasar secara terencana, terukur, relevan, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga akan selalu menjamin dan menjaga ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.
”Operasi pasar sejak dini adalah bukti keseriusan dan upaya konkret TPID untuk meredam inflasi. Mudah-mudahan kegiatan operasi pasar ini bisa menurunkan inflasi di Kalsel. Harapannya, inflasi Kalsel ke depan lebih rendah dan harga barang kebutuhan pokok juga stabil,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 90 kota inflasi di Indonesia, inflasi Kotabaru merupakan yang tertinggi di Indonesia. Tingkat inflasi Kotabaru pada Desember 2022 mencapai 8,65 persen secara tahunan. Adapun Banjarmasin dengan tingkat inflasi sebesar 6,98 persen berada pada urutan ke-13 secara nasional.
Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif mengemukakan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru. Hal itu, antara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), faktor cuaca, dan kenaikan tarif angkutan udara.
Selain itu, ada pula faktor penurunan produksi beras lokal akibat serangan tungro. ”Kami akan siapkan rencana aksi terukur agar pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan optimal,” ucapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo, yang meninjau operasi pasar di Kotabaru, mengatakan, operasi pasar merupakan aksi nyata TPID melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga. Ini sekaligus bagian dari strategi pengendalian inflasi dari sisi keterjangkauan harga.
”Ke depan, sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif akan terus diperkuat. Ini untuk memastikan inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0 plus minus 1 persen pada semester II-2023,” katanya.