Inggris Bantu Semarang Kembangkan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Pemerintah Inggirs bakal membantu mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan di Kota Semarang, Jateng. Kawasan Kota Lama menjadi salah satu titik yang diprioritaskan. Hal itu untuk menunjang kenyamanan masyarakat.
Oleh
KRISTI DWI UTAMI
·4 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Inggris akan membantu Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan, terutama di Kawasan Kota Lama melalui sejumlah program. Sistem transportasi berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi polusi di suatu daerah
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, dalam kunjungan kerjanya ke Kawasan Kota Lama, Semarang, Selasa (17/1/2023), terkesan dengan kawasan wisata unggulan Kota Semarang tersebut. Jenkins menilai, Kota Lama memiliki potensi yang besar sebagai pusat industri kreatif.
Sebagai kawasan wisata unggulan, kawasan Kota Lama perlu didukung dengan fasilitas layanan transportasi publik yang baik dan berkelanjutan. Sistem transportasi berkelanjutan adalah yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi generasi yang akan datang.
Sistem transportasi berkelanjutan akan membuat pengunjung menjadi lebih nyaman beraktivitas di kawasan tersebut. Dengan demikian, hal itu diharapkan bisa mendongkrak tingkat kunjungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.
Inggris berniat untuk membantu mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Semarang. Menurut Jenkins, akan ada dua proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Inggris bersama dengan perusahaan-perusahaan asal Inggris.
”Proyek yang pertama adalah untuk membantu menghubungkan transportasi publik dengan pusat-pusat kota, termasuk salah satunya kawasan Kota Lama. Kedua, mengembangkan kawasan berorientasi transit di Semarang,” kata Jenkins, Selasa.
Salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek itu adalah ARUP, perusahaan asal London, Inggris, di Jakarta. Pemerintah Inggris mendanai ARUP untuk menjalakan sejumlah program di kawasan Kota Lama.
Program itu adalah membuat jalur penyeberangan yang aman untuk para pejalan kaki, merevitalisasi halte dan pelayanan bus rapid transit (BRT), membuat koridor yang aman untuk pejalan kaki, membuat peta atau papan interpretasi yang inklusif, membuat jalur dan fasilitas pendukung bersepeda, serta mengaktivasi ruang-ruang antarbangunan.
Khusus untuk pelayanan BTR, ARUP berencana mengembangkan fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan pejalan kaki dari halte-halte BRT, seperti di halte Tawang dan Pengapon menuju kawasan Kota Lama. Jika kawasan pejalan kaki nyaman, suasana di lokasi-lokasi itu juga diyakni akan semakin hidup.
Proyek yang pertama adalah untuk membantu menghubungkan transportasi publik dengan pusat-pusat kota, termasuk salah satunya kawasan Kota Lama.
Senior Transport Planner di ARUP Indonesia Gandrie Ramadhan mengungkapkan, dalam menjalankan proyek tersebut, ada berbagai tantangan yang mungkin akan dihadapi. Tantangan terbesarnya adalah kemungkinan adanya penolakan dari pemilik usaha lokal atau komunitas. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang cukup dengan masyarakat dan konsolidasi antarpemangku kepentingan.
”Arup bersama dengan Kotakita akan membantu mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan ini di tujuh lokasi, tapi diprioritaskan di kawasan Kota Lama atas masukan dari sejumlah pihak. Semoga, pada Maret mendatang sudah ada suatu perubahan, tidak harus yang besar, tapi harapannya bisa direplikasi dan dikembangkan,” tutur Gandrie.
Pemerintah Kota Semarang menyambut baik rencana Pemerintah Inggris membantu mereka. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan mengatakan, pemilihan kawasan Kota Lama sebagai prioritas karena ke depan, masyarakat diharapkan berkunjung ke kawasan tersebut tanpa kendaraan pribadi.
”Kami sudah menyediakan transportasi massal, yakni BRT yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Ke depan, akan kami terapkan pembatasan bahkan larangan untuk kendaraan pribadi melintas di kawasan ini karena bangun-bangunan di kawasan ini rentan rusak manakala ada getaran-getaran yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan yang melintas,” ucap Danang.
Selain dengan Pemerintah Kota Semarang, kerja sama juga akan dijalin oleh Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan PT Kereta Api Indonesia.
Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Inggris akan membantu melakukan studi fisibilitas dalam pembangunan kawasan berorientasi transit. Kawasan itu akan dibangun di satu atau dua koridor perkeretaapian perkotaan yang sedang direncanakan oleh PT KAI di Jateng.
Selain itu, akan ada pendampingan terkait peningkatan nilai lahan di sepanjang koridor jalur kereta api perkotaan.
Project Manager for Future Cities Partnering for Accelerated Climate Transitions Kedutaan Inggris Maria Herdanti menilai, selama ini, upaya itu belum dilakukan secara maksimal, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi Jateng, tetapi juga Pemerintah Indonesia.
”Sistem perkeretaapian perkotaan ini mahal, tidak semua pihak mampu membiayai. PT KAI perlu melangkah ke peningkatan nilai lahan supaya tidak hanya bergantung pada pendapatan tiket. Hasil dari peningkatan nilai lahan ini nantinya bisa untuk mendanai operasional kereta api ke depannya,” ujar Maria.
Kerja sama yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jateng dan PT KAI itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Inggris dan Kementerian Perhubungan pada Juli 2022. Proyek ini diharapkan bisa rampung pada akhir tahun ini.