Harta Kekayaan Bupati Indramayu Naik Rp 1 Miliar, Wakilnya Turun Rp 1 Miliar
Setahun menjabat, harta Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar bertambah sekitar Rp 1 miliar, sementara harta wakilnya berkurang Rp 1 miliar.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
INDRAMAYU, KOMPAS — Laporan harta kekayaan Bupati Indramayu Nina Agustina meningkat sekitar Rp 1 miliar setelah menjabat satu tahun di salah satu daerah termiskin di Jawa Barat itu. Sementara harta Wakil Bupati Lucky Hakim berkurang Rp 1 miliar.
Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikutip Kompas, Kamis (13/10/2022), Nina memiliki total harta Rp 32,7 miliar. Jumlah itu berdasarkan laporan Nina pada 31 Maret lalu untuk periode tahun 2021.
Harta itu, antara lain, berasal dari 25 tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor dan Surabaya senilai Rp 31,3 miliar, harta bergerak Rp 5,6 miliar, surat berharga Rp 1,2 miliar, dan kas sekitar Rp 48,9 juta. Laporan harta kekayaan itu juga mencatatkan utang Nina sebesar Rp 5,5 miliar.
Harta kekayaan Nina yang mencapai Rp 32,7 miliar pada 2021 itu meningkat sekitar Rp 1 miliar dibandingkan sebelum menjabat sebagai bupati. Berdasarkan laporan pada 27 Agustus 2020 dalam LHKPN, harta anak mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar itu tercatat Rp 31,3 miliar.
Angka itu berasal dari 16 tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor dan Surabaya dengan nilai mencapai Rp 27,7 miliar. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mempunyai harta bergerak Rp 6,9 miliar, surat berharga Rp 3,3 miliar, dan kas Rp 39,1 juta. Utangnya tercatat Rp 6,7 miliar.
Sementara harta kekayaan Lucky Hakim setelah setahun menjabat wakil bupati tercatat Rp 11,7 miliar tahun 2021. Harta itu, antara lain, berasal dari delapan tanah dan bangunan yang tersebar di Cianjur, Sukabumi, Depok, Jakarta Barat, Bekasi, dan Indramayu. Nilainya mencapai Rp 13,4 miliar.
Artis nasional ini juga memiliki alat transportasi senilai Rp 305 juta, harta bergerak Rp 411 juta, kas Rp 260 juta, dan harta lainnya Rp 600 juta. Setelah dipotong utang Rp 3,2 miliar, kekayaan Lucky sebesar Rp 11,7 miliar. Angka ini berkurang dibandingkan sebelum menjabat sebagai wakil bupati.
Dalam laporan 7 September 2020 di LHKPN, total harta Lucky tercatat Rp 12,2 miliar. Harta itu terdiri atas tujuh bangunan dan tanah di Cianjur, Sukabumi, Depok, Jakarta Barat, dan Bekasi senilai Rp 10,9 miliar. Lucky juga mempunyai dua mobil dan satu sepeda motor senilai Rp 305 juta.
Lucky juga melaporkan harta bergerak Rp 411 juta, kas Rp 260 juta, dan harta lainnya Rp 600 juta. Meski demikian, ia juga memiliki utang Rp 200 juta. Setelah setahun menjabat wabup, utang Lucky melonjak hingga Rp 3,2 miliar.
Dalam peringatan Hari Jadi Ke-495 Indramayu, Jumat (7/10/2022), Bupati Nina mengatakan sudah banyak prestasi yang ia torehkan setahun terakhir. ”Indramayu dapat prestasi terbaik 1 untuk pertumbuhan PMA (penanaman modal asing). Ini bukti Indramayu tujuan investasi yang nyaman,” katanya.
Pihaknya juga memastikan pengelolaan anggaran akuntabel dan transparan. Salah satu buktinya, Indramayu meraih opini wajar tanpa pengecualian atas hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2021.
Koordinator Umum Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) Masdi menilai, kenaikan harta kekayaan Bupati berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. ”Sementara Indramayu termasuk daerah sangat miskin. Ini sangat miris,” ujarnya.
Angka kemiskinan di Indramayu tercatat tertinggi ketiga di Jabar pada September 2021. Sekitar 13,04 persen dari penduduk 1,8 juta jiwa di Indramayu tergolong miskin. Angka kemiskinan itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 12,7 persen. Adapun dua daerah termiskin lainnya ialah Kuningan dan Kota Tasikmalaya.
Sementara Indramayu termasuk daerah sangat miskin. Ini sangat miris.
Masdi juga menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) daerah pada 2021 yang mencapai Rp 240 miliar. Padahal, lanjutnya, anggaran itu bisa digunakan untuk pembangunan, termasuk memperbaiki jalan rusak di Indramayu. ”Bisa jadi tahun ini masih ada silpa kalau kinerja pemkab belum maksimal,” ujarnya.