Menteri LHK Izinkan Jalan Alternatif Medan-Berastagi Dibangun Lintasi Kawasan Hutan
Menteri LHK memberi lampu hijau pembangunan jalan alternatif Medan–Berastagi dengan melintasi kawasan hutan. Jalur itu merupakan urat nadi ekonomi yang menghubungkan 11 kabupaten di Sumut dan Aceh dengan Kota Medan.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberi lampu hijau untuk pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi yang melintasi kawasan hutan. Pembangunan jalan alternatif itu dinilai perlu karena Jalan Medan-Berastagi yang ada sudah sangat padat dan sering macet berjam-jam. Padahal, jalan itu merupakan urat nadi ekonomi yang menghubungkan 11 kabupaten di Sumut dan Aceh dengan Kota Medan.
Senin (1/8/2022), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menemui langsung Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. Edy didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Bahar Siagian.
Edy mengatakan, mereka menemui Siti Nurbaya untuk mendapat persetujuan atas izin penggunaan kawasan hutan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Permohonannya sedang diproses di KLHK. ”Pada prinsipnya, Ibu Menteri LHK mendukung dan menyetujui proses perizinan karena dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Edy mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut akan membangun jalan alternatif dari Medan–Berastagi melalui Kabupaten Langkat. Jalan itu selama ini sudah dibuka, tetapi kondisinya masih kurang memadai karena pembangunan terhambat status lahan yang merupakan kawasan hutan.
Jalan alternatif itu meliputi Simpang Tugu Kol-Simpang Empat-Kuta Rayat-Perbatasan Langkat. Jalur dari Kuta Rayat hingga perbatasan Kabupaten Langkat sepanjang 12,6 kilometer merupakan kawasan hutan.
”Pembangunan jalan provinsi ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Provinsi Sumut. Anggaran pembangunan jalur alternatif ini sudah dilokasikan dalam skema tahun jamak pada APBD Provinsi Sumut,” kata Edy.
Pembangunan jalan alternatif itu dinilai perlu karena Jalan Medan-Berastagi yang ada sudah sangat padat dan sering macet.
Khusus untuk pembangunan jalan provinsi di Karo, Edy menyiapkan Rp 114,8 miliar. Edy menyebut, jalur itu sangat penting karena merupakan urat nadi perekonomian Sumut. Karo dan daerah di sekitarnya merupakan pemasok hasil pertanian, khususnya bahan pangan, untuk kawasan aglomerasi Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Jalan provinsi di Sumut total panjangnya 3.005 kilometer, tetapi 25 persen di antaranya rusak. Sumut juga punya 880 jembatan provinsi yang sebagian rusak. Dalam dua tahun ke depan, Sumut menyiapkan Rp 2,7 triliun untuk pembangunan 450 kilometer jalan, 389,2 meter jembatan, dan 71.000 meter drainase.
Secara terpisah, Ketua Ikatan Cendekiawan Karo Sumut Budi D Sinulingga mengatakan, pembangunan jalan alternatif itu sudah sangat lama ditunggu warga. Kondisi Jalan Medan-Berastagi sudah sangat padat meskipun dilakukan pelebaran di beberapa titik. Namun, di beberapa titik rawan, pelebaran jalan sudah mentok karena berada di bukit yang terjal dan tanjakan curam sehingga menjadi pemicu kemacetan.
”Pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi mutlak diperlukan. Kami sebelumnya mengusulkan jalan tol, jalan layang, dan jalan alternatif. Saat ini yang paling mungkin dilakukan pembangunan jalan alternatif,” kata Budi.
Budi mengatakan. Jalan Medan-Berastagi sepanjang 60 kilometer merupakan jalur perekonomian bagi 4,5 juta warga di 11 kabupaten, baik di Sumatera Utara maupun Aceh. Daerah itu meliputi Kabupaten Deli Serdang, Karo, Dairi, Samosir, Pakpak Bharat, Simalungun, Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, serta Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Simeulue di Aceh.
Kebutuhan pokok dari Medan dikirim ke daerah-daerah itu, sementara hasil bumi dari daerah dibawa ke Medan. Jalur ini juga merupakan jalur wisata ke Berastagi dan Danau Toba sisi utara, satu dari 10 destinasi wisata nasional. Kalau kemacetan terjadi, antrean kendaraan bisa sampai enam jam, dari seharusnya hanya 1,5 jam.