Zona Hijau PMK, Lalu Lintas Ternak dan Daging ke Mentawai Masih Ditutup

Pemkab Kepulauan Mentawai hingga saat ini termasuk segelintir daerah di Sumbar yang merupakan zona hijau PMK. Sejak virus ini mewabah di Sumbar pada 12 Mei 2022, belum ada temuan kasus di Mentawai.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Ilustrasi. KMP Tanjung Burang bersandar di Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat, Jumat (16/4/2021).

PADANG, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, masih menutup lalu lintas hewan ternak berkuku belah menuju daerah itu untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kaki atau PMK. Daerah di bagian barat Sumbar itu masih zona hijau PMK.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai Hatisama Hura, Rabu (20/7/2022), mengatakan, hingga saat ini, daerah ini termasuk segelintir daerah di Sumbar yang merupakan zona hijau PMK. Sejak virus ini mewabah di Sumbar pada 12 Mei 2022, belum ada temuan kasus di Mentawai.

Baca juga : Pelajaran dari Wabah PMK

Hatisama melanjutkan, sejak adanya wabah PMK, dinas bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang menutup lalu lintas ternak dan bahan-bahan daging hewan kuku belah lainnya ke Mentawai. Balai melakukan pengawasan di pintu masuk ke daerah kepulauan itu, antara lain Pelabuhan Teluk Bungus dan Pelabuhan Muaro.

”Sekarang masih ditutup. Itu kami lakukan supaya jangan sampai ternak dan bahan-bahan (daging) tersebut menjadi pembawa virus PMK dari daerah tertular ke Mentawai. Namun, sebaliknya, ternak dan bahan-bahan itu bisa dikirim dari Mentawai ke luar,” kata Hatisama, Rabu sore.

Menurut Hatisama, kebijakan itu membuat kebutuhan ternak dan bahan-bahan daging di Mentawai berkurang. Pada Idul Adha, 10 Juli, misalnya, kebutuhan hewan kurban di daerah itu tidak tercukupi. Walakin, langkah itu mesti diambil untuk mencegah dampak yang lebih buruk.

DOKUMENTASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KEPULAUAN MENTAWAI

Ilustrasi. Ternak babi warga di Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin (20/1/2020). Ribuan babi mati di Pulau Sipora akibat terinfeksi virus flu babi Afrika atau ASF.

Hatisama berkaca pada virus demam babi Afrika atau African swine fever (ASF) yang mewabah di Mentawai pada 2020. Warga merugi karena sedikitnya 7.500 ternak babi mati akibat virus tersebut (Kompas, 10/3/2020). Saat itu, pemkab kecolongan karena hanya menutup lalu lintas ternak, sedangkan virus masuk melalui daging babi.

Kalau terjadi penyebaran PMK ke Mentawai, biaya yang dikeluarkan lebih besar dan penanganannya lebih sulit.

Angka kematian akibat virus PMK, kata Hatisama, tergolong rendah dan tidak menular ke manusia. Namun, angka kesakitan dan kecepatan penularannya tinggi sehingga tetap merugikan secara perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan tersebut terpaksa diambil.

Baca juga : Peternak Keluhkan Syarat Mengakses Kompensasi

”Kalau terjadi penyebaran PMK ke Mentawai, biaya yang dikeluarkan lebih besar dan penanganannya lebih sulit. Di sini populasi babi sekitar 10.000 ekor, tidak gampang menangani jika ada PMK. Apalagi, di sini daerah kepulauan, medannya sulit untuk ditempuh,” ujarnya.

Hatisama menambahkan, selain menutup lalu lintas ternak dan bahan-bahan daging hewan kuku belah, dinas juga terus memantau kondisi ternak masyarakat. Dinas bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain, seperti TNI, Polri, Pelni, Kantor Kemenag, dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Ilustrasi. Sapi-sapi di kandang UPT Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Kota Padang menunggu disuntik vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Rabu (29/6/2022).

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Sumbar, 20 Juli 2022 dini hari, tinggal dua daerah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang belum ada laporan kasus PMK. Selain Kepulauan Mentawai, daerah yang juga belum ada laporan kasus adalah Bukittinggi.

”Update situasi PMK Sumbar hingga 20 Juli pukul 00.00, yaitu 17 kabupaten/kota tertular, 123 kecamatan tertular, 396 desa/kelurahan tertular, 9.583 ternak sakit, 5 mati, 53 potong bersyarat, dan 2.810 sembuh,” kata M Kamil, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas PKH Sumbar.

Adapun tiga daerah di Sumbar dengan jumlah ternak terinfeksi PMK paling banyak adalah Pesisir Selatan 1.612 ekor, Padang Pariaman 1.372 ekor, dan Agam 1.155 ekor.