Dorong Warga Tempati Kompleks Relokasi Banjir, Pemkot Manado Buka Trayek Angkot Baru
Pemkot Manado meneken kerja sama dengan Perum Damri untuk membuka trayek angkutan kota bagi warga kompleks relokasi banjir bandang 2014. Langkah ini diharapkan mendorong masyarakat untuk segera bermukim di sana.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Pemerintah Kota Manado meneken kerja sama dengan Perusahaan Umum Damri untuk membuka trayek angkutan kota bagi masyarakat korban banjir bandang 2014 yang kini tinggal di kompleks relokasi. Langkah ini diharapkan mendorong masyarakat untuk segera bermukim di kompleks yang tergolong jauh dari pusat kota itu.
Trayek Damri tersebut menghubungkan Perumahan Relokasi, Rekonstruksi, dan Rehabilitasi Pascabencana di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, dengan Plaza Marina di Kecamatan Wenang. Lima mobil berjenis van yang berkapasitas 15 penumpang akan mengisi rute sepanjang 15 kilometer tersebut.
Pada acara peresmian di Pandu, Rabu (11/5/2022), Wali Kota Manado Andrei Angouw mengatakan, sebanyak 2.054 rumah telah berdiri sejak 2017 dan siap ditempati para korban banjir bandang. Total dana APBN yang dikucurkan untuk itu mencapai Rp 213,3 miliar. Namun, hingga kini, hanya 700-an rumah yang terisi.
”Makanya, banyak warga yang tidak mau ke sini karena biaya transportasinya sangat besar. Melalui kerja sama dengan Damri, kita harap semakin banyak masyarakat yang mau tinggal di sini,” kata Andrei.
Tarif perjalanan dengan van Damri ditetapkan Rp 10.000 per penumpang. Menurut Andrei, tarif ini hanya sepertiga dari biaya yang selama ini dikeluarkan warga untuk naik angkot alias mikro, ditambah lagi ojek untuk ke tujuan yang sama. Mereka bahkan harus berjalan lebih dari 1 kilometer ke jalan yang dilalui mikro.
Layanan Damri ini dibuka sejak pukul 06.00 hingga 21.00 Wita. Karena fleksibilitas serta fasilitas yang lebih baik seperti pendingin ruangan, Andrei berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya dan sedikit demi sedikit meninggalkan kendaraan pribadi.
”Negara maju adalah negara yang rakyatnya kaya, tetapi naik kendaraan umum, bukan miskin tetapi punya kendaraan pribadi. Karena itu, pemerintah harus menyediakan transportasi yang baik, efisien, dan efektif. Kendaraan umum pun harus aman dan menyelamatkan masyarakat dari risiko kecelakaan,” kata Andrei.
Meity Kalengkongan (54), warga kompleks relokasi, menyebut pembukaan trayek Damri Pandu-Plaza Marina adalah solusi yang telah dinanti-nanti. Sebab, setahun setelah memutuskan meninggalkan rumah lamanya yang pernah hancur ditimbun longsor di Kelurahan Dendengan Dalam, mobilitasnya terhambat oleh ketiadaan transportasi umum.
”Saya berjualan di rumah. Saat stok dagangan habis, saya tidak bisa langsung pergi ke Pasar 45 di pusat kota karena tidak ada transportasi umum. Mau naik ojol (ojek online) juga mahal sekali. Jadi (trayek) Damri ini pasti akan memudahkan hidup kami. Harganya juga terjangkau,” ujar Meity.
Data pada April 2019, terdapat 4.507 unit mikro yang melalui 17 trayek di Manado. Jumlah angkot aktif 2.726 mobil. Jumlah tersebut mungkin telah berkurang akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun, hingga kini belum ada trayek mikro yang menghubungkan Pandu dengan pusat kota.
Subsidi
General Manager Perum Damri Manado Ivan Poluan mengatakan, tarif Rp 10.000 yang ditetapkan merupakan hasil penjajakan pendapat ke masyarakat. Tanpa subsidi operasional dari pemerintah kota, biaya perjalanan satu orang bisa mencapai Rp 60.000. Selisih Rp 50.000 itulah yang disubsidi pemerintah kota, sekalipun belum diketahui totalnya.
”Tarifnya memang sangat mahal karena kami harus berinvestasi pada penyediaan kendaraan, kemudian juga perawatan dan bahan bakar. Jadi, memang biaya operasionalnya besar. Tetapi, kalau tarifnya ditetapkan lebih dari Rp 10.000, terlalu berat untuk masyarakat,” kata Ivan.
Di tengah tingginya biaya operasional, kendaraan Damri nantinya hanya boleh mengangkut penumpang di titik keberangkatan dan kedatangan, yaitu kompleks relokasi pandu dan Plaza Marina. Namun, penumpang boleh turun di mana pun di sepanjang trayek. Kebijakan ini, kata Ivan, ditetapkan untuk menghindari gesekan dengan para pengemudi mikro yang telah beroperasi di wilayah yang ramai di kota.
Direktur Utama Perum Damri Setia Milatia Moemin mengatakan, subsidi lambat laun akan berkurang seiring meningkatnya keterisian (load factor). Operasional akan bersifat sepenuhnya komersial jika minat masyarakat Pandu terhadap trayek Damri meningkat.
”Ini bergantung pada dinamika masyarakat. Yang bisa kami jamin adalah angkutan kami berkeselamatan. Kami sudah memiliki sertifikat keselamatan. Ini akan kami jaga sebagai bentuk kredibilitas kami,” katanya.
Adapun Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXII Sulut Renhard Ronald yakin trayek ini akan bertahan lama karena murah dan tidak berimpitan dengan trayek mikro. ”Intinya, kami mau membantu mobilitas masyarakat yang mau bekerja, belanja, dan beraktivitas lainnya,” ujarnya.