PPKM Level 4 di Balikpapan Diperpanjang, Mobilitas Warga Masih Tinggi

Meskipun angka kasus harian Covid-19 di Balikpapan menurun, PPKM level 4 di kota ini diperpanjang. Penyebabnya, mobilitas warga masih tinggi dan belum maksimalnya penerapan protokol kesehatan di tingkat masyarakat.

KOMPAS/SUCIPTO

Ketua Pedagang Pasar Rapak Fatmawati (48) menerima uang dari pembeli dengan mengenakan pelindung wajah dan masker di Pasar Rapak, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (26/7/2020).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Meskipun angka kasus harian Covid-19 menurun, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, diperpanjang. Akademisi mengingatkan, pelacakan kasus tak kendur sekaligus menggencarkan vaksinasi sesuai prioritas.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, berdasarkan hasil penilaian pemerintah pusat, pemberlakuan PPKM level 4 di ”Kota Minyak” diperpanjang sampai 20 September 2021. Pihaknya akan mengawasi kegiatan masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

”Kesadaran warga yang utama. Tidak ada pelonggaran selama PPKM level 4. Kita belum tahu indikatornya apa (PPKM diperpanjang), mungkin karena vaksinasi kita belum di atas 50 persen,” ujar Rahmad di Balikpapan, Selasa (7/9/2021).

Dalam dua minggu terakhir, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat, kasus harian Covid-19 menunjukkan penurunan. Pada 27 Agustus 2021, misalnya, terdapat penambahan 127 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah itu perlahan menurun. Pada 7 September 2021 terdapat 48 kasus positif baru.

Baca juga: Salah Satu Masyarakat Punan di Kaltara Resmi Memiliki Hutan Desa

KOMPAS/SUCIPTO

Siswa disambut kepala sekolah saat baru tiba di pintu gerbang SDN 21 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (11/1/2021). Pembelajaran tatap muka di sekolah ini dilaksanakan setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 dan berdasarkan jajak pendapat orangtua siswa.

Dengan diperpanjangnya pembatasan kegiatan ini, rencana pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP di Balikpapan kembali tertunda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan memastikan kesiapan sekolah dan memasifkan vaksinasi bagi siswa.

”Nanti di sela-sela tanggal 7-20 September kita coba simulasi (pembelajaran tatap muka) dahulu ke beberapa sekolah. Itu untuk memastikan dan menyiapkan penerapan protokol kesehatan,” ujar Kepala Dinas Dikbud Balikpapan Muhaimin.

Baca juga: Belum Semua Cair, Nakes di PPU Berharap Insentif Tak Lagi Molor

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, indikator perpanjangan PPKM ini bukan semata dari aspek kesehatan. Sejumlah hal yang mendukung risiko peningkatan kasus juga menjadi penilaian. Sebab, jika dilihat dari indikator keterisian tempat tidur rumah sakit dan persentase kesembuhan, Balikpapan sudah mencukupi untuk pelonggaran kegiatan.

Andi mengatakan, dari pemaparan pemerintah pusat, ada indikator mobilitas penduduk dan penerapan protokol kesehatan warga Balikpapan yang juga menjadi dasar memperpanjang PPKM. Untuk itu, ia berharap masyarakat bisa menaati protokol kesehatan selama pembatasan kegiatan ini.

”Untuk PPKM bukan semata capaian indikator kesehatan. Ada juga penilaian penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) itu,” kata Andi.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana kios sayur di Pasar Klandasan Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2020).

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Samarinda, Ike Anggraeni, mengatakan, pemerintah berperan besar dalam menekan mobilitas warga. Hal itu turut mendukung kepatuhan publik, kunci utama menekan penularan Covid-19.

Ike menjelaskan, itu perlu didukung komunikasi kebijakan dan pemantauan yang ketat oleh pemerintah di tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu tetap memastikan vaksinasi, pelacakan kasus, dan pemeriksaan berjalan baik dan tepat sasaran.

”Belajar dari Selandia Baru, keberhasilan mereka, selain kepatuhan publik, juga pola komunikasi dengan jelas terkait dengan arah kebijakan dari pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami alasan pengambilan kebijakan tersebut,” ujar Ike.