DPR Minta Pemerintah Jelaskan Informasi Tenaga Kerja Asing Masuk RI di Tengah PPKM
Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah berikan penjelasan perihal isu masuknya tenaga kerja asing asal China ke Indonesia di tengah penerapan PPKM darurat. Terlebih di saat ini, banyak warga yang kehilangan pekerjaan.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, muncul isu masuknya tenaga kerja asing asal China ke Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu. Hal ini harus direspons oleh pemerintah dengan menjelaskan kebenaran informasi masuknya TKA ini agar tidak memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Anggota Komisi III DPR, yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021), di Jakarta, mengatakan, isu mengenai masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah kebijakan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakt (PPKM) darurat memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Bahkan, isu ini sempat menjadi topik utama (trending topic) di media sosial Twitter.
Jazilul mengatakan, pemerintah harus tegas dalam membuat sebuah kebijakan. Jika isu puluhan TKA asal China masuk ke Indonesia di tengah PPKM darurat benar adanya, hal ini bisa memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
”Kebijakan PPKM darurat ini harus diikuti dengan contoh dan keteladanan di tempat lain, termasuk para TKA. Saya belum mengecek kebenaran dari gambar-gambar adanya TKA yang masuk di tengah PPKM darurat ini. Tetapi, jika itu benar, itu bagian dari memprovokasi keadaan. Masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid.
Jazilul mengatakan, pemerintah, termasuk petugas keimigrasian, harus memberikan penjelasan sedetail mungkin benar atau tidaknya berita puluhan TKA asal China masuk ke Indonesia di tengah PPKM darurat.
”Katakanlah itu memang ada TKA yang datang, maka jangan didiamkan. Toh, memang tidak ada kebijakan penutupan bandara internasional. Kalau didiamkan, menjadi pro-kontra. Bagaimana spirit masyarakat bisa terjaga, sementara mereka melihat ada TKA bebas masuk. Nyatakan saja bahwa ini legal, ini boleh, memenuhi syarat, misalnya, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kalau sekarang ini, kan, malah menjadi fitnah,” ucapnya.
Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Sebab, tidak semua TKA masuk itu salah. Katakan saja lalu lintas penerbangan luar negeri ini dibuka.
Menurut Jazilul, dalam membuat sebuah kebijakan, apalagi yang sangat strategis, seperti PPKM darurat, salah satu kunci suksesnya adalah ada keteladanan dari pejabat yang mengeluarkan kebijakan, dalam hal ini pemerintah.
”Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Sebab, tidak semua TKA masuk itu salah. Katakan saja lalu lintas penerbangan luar negeri ini dibuka. Tunjukkan saja prosedurnya dan mereka yang masuk ini memang sudah aman dari Covid-19. Kalau tidak dijelaskan, yang muncul adalah rasa ketidakpercayaan publik,” ucapnya.
Sebelumnya, ramai diberitakan puluhan TKA masuk ke Indonesia melalui Bandara International Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (3/7/2021) pukul 20.25 Wita, dari Jakarta. Mereka menggunakan pesawat Citilink QG-426 di tengah masa PPKM darurat wilayah Jawa-Bali.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan, jika Pemerintah Indonesia terus memberikan izin kepada TKA di tengah meledaknya Covid-19 dan terus bertambahnya jumlah pengangguran akibat PHK, kebijakan ini merupakan anomali.
”Pemerintah anomali, aneh bin ajaib. Berulang kali terjadi orang-orang asing dari luar negeri dan TKA bisa masuk ke Indonesia ketika pembatasan kedatangan dari luar negeri diberlakukan. Padahal, pembatasan dilakukan untuk mencegah masuknya virus Covid-19 varian baru dari luar negeri. Akibatnya, kasus Covid-19 meledak, varian baru masuk,” katanya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah berdalih TKA tetap bisa masuk ke Indonesia ketika Covid-19 jika sesuai dengan peraturan presiden (perpres) untuk ditempatkan bekerja di proyek strategis nasional. Di sisi lain, kedatangan TKA menjadi sebuah ironi. Covid-19 membuat banyak orang alami pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran meningkat. Namun, TKA terus berdatangan.
”Kami heran dengan pemerintah. Alasan TKA bekerja di proyek strategis nasional karena tidak ada tenaga kerja Indonesia sesuai skill yang dibutuhkan. Ini menghina kualitas anak negeri! Masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki skill mumpuni, tetapi mereka belum dioptimalkan,” katanya.
Anggota DPR asal dapil DI Yogyakarta ini mengingatkan, walaupun izin telah diberikan sesuai dengan aturan, pemerintah lupa mengenai norma kepatutan.
Kami heran dengan pemerintah. Alasan TKA bekerja di proyek strategis nasional karena tidak ada tenaga kerja Indonesia sesuai skill yang dibutuhkan. Ini menghina kualitas anak negeri.
Menurut informasi, lanjut Sukamta, 20 TKA datang ke Bantaeng, Sulsel, untuk bekerja di smelter nikel milik PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng. Kedatangan 20 TKA ini menambah jumlah TKA di Sulsel. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, selama semester I tahun 2021 saja sudah ada 228 TKA masuk ke Sulsel.