96 Persen Lahan Sawah di Lokasi Food Estate Kalteng Sudah Ditanami Padi
Sejumlah menteri mengunjungi lokasi Food Estate di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mereka ingin memastikan program strategis nasional itu berjalan dengan baik.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·4 menit baca
KAPUAS, KOMPAS — Area lumbung pangan di Kalimantan Tengah sudah hampir sepenuhnya tertanami padi. Namun, masih tersisa lebih kurang 1.000 hektar di Desa Bentuk Jaya, Kabupaten Kapuas, yang belum tertanami lantaran masih terendam air.
Program strategis nasional Lumbung Pangan atau yang biasa disebut Food Estate sudah dimulai sejak Oktober tahun lalu. Program tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, dengan total luas lahan mencapai 30.160 hektar. Rinciannya, seluas 10.160 hektar di Pulang Pisau lalu 20.000 hektar di Kapuas. Jumlah total luasan itu hampir sama dengan setengah luas Provinsi DKI Jakarta.
Program yang disebut menjadi program superprioritas itu pada Selasa (6/4/2021) dikunjungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mereka didampingi oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan beberapa pejabat daerah.
Rombongan pejabat itu mengunjungi salah satu lokasi yang sedang disiapkan untuk program lumbung pangan, yakni Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Sugianto Sabran dalam paparannya menjelaskan, saat ini sudah 29.032,5 hektar atau 96,3 persen wilayah Food Estate di tahap awal sudah ditanami padi dari target 30.160 hektar. Sisa wilayah yang belum tertanami padi berada di Desa Bentuk Jaya yang dikunjungi lantaran terendam banjir dan merupakan kawasan rawa gambut.
Kawasan yang terendam itu, lanjut Sugianto, mulai mengalami kerusakan sejak tahun 2005 karena beragam faktor. Lahan yang dulunya merupakan bagian dari proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar pada 1995 itu rentan terbakar dan kebanjiran.
”Ada kerusakan pintu air dan tanggul, di mana saluran primer dan sekunder mengalami pendangkalan sehingga menyebabkan banjir pada musim hujan, lalu kebakaran di musim kemarau. Wilayah itu sudah 15 tahun ditinggalkan tidak ditanami petani dan mereka beralih ke sektor lainnya,” ungkap Sugianto.
Sugianto menambahkan, beberapa bulan belakangan cuaca juga tidak mendukung dan menyebut adanya fenomena La Nina yang menyebabkan lahan cukup basah hingga terendam. Ketinggian permukaan air di lahan di desa itu, kata Sugianto, naik di kisaran 15-30 cm yang melebih standarnya 10 cm. ”Jadi, sulit untuk dapat ditanami padi varietas unggul khusus di 1.000 hektar di Desa Bentuk Jaya ini,” tutur Sugianto.
Melihat hal itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dirinya bakal menyiapkan agenda untuk membuat rapat terpadu guna mengambil tindakan dari masalah-masalah yang muncul di lapangan. Hal itu juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk memastikan program strategis nasional itu berjalan sesuai aturan.
”Kerjanya jangan setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh, tidak usah main-main. Presiden minta kami cek, makanya kami ke sini untuk melihat perkembangannya. Masalah yang sudah dijelaskan nanti diagendakan untuk dibahas agar menyelesaikan apa saja masalahnya,” kata Luhut.
Menurut Luhut, dari puluhan ribu hektar yang disiapkan untuk ditanami padi, wilayah Desa Bentuk Jaya merupakan yang paling parah kondisinya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR pun masih berupaya memperbaiki saluran irigasi di wilayah tersebut.
”Apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Pertanian sudah kelihatan hasilnya. Kami akan datang tiga bulan lagi. Tidak bisa hanya rapat di Istana lalu berhasil, makanya harus dicek detailnya,” kata Luhut.
Program Lumbung Pangan ini menurut rencana dilaksanakan di lahan yang sudah bersawah dan juga lahan baru dengan target mencapai lebih kurang 165.000 hektar. Semuanya berada di kawasan eks PLG Satu Juta Hektar yang didominasi lahan gambut.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Dimas Novian Hartono mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali pascapanen pada Februari lalu. Menurut dia, banyak petani di lokasi Food Estate mengalami kegagalan panen yang tentunya merugikan.
”Ini baru di lokasi sawah yang sudah dikelola masyarakat, apalagi ke depan yang akan dilakukan di lokasi baru yang bakal diperluas,” kata Dimas.
Menurut Dimas, masih banyak keluhan masyarakat terkait metode pengembangan program lumbung pangan tersebut. ”Petani perlu dilibatkan penuh karena mereka yang memahami kondisi tanah dan pola tanam yang selama ini sudah dijalankan,” katanya.