Nina-Lucky Pimpin Indramayu, Segudang Masalah Menunggu
Segudang masalah menunggu solusi dari Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Nina Agustina-Lucky Hakim. Mulai dari persoalan banjir, pembebasan lahan megaproyek pertamina, hingga korupsi.
INDRAMAYU, KOMPAS — Nina Agustina-Lucky Hakim resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2026. Segudang masalah pun mendesak diselesaikan, mulai dari ancaman banjir, pembebasan lahan megaproyek Pertamina, hingga tata kelola pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Nina-Lucky di Gedung Merdeka Bandung, Jumat (26/2/2021) pagi. Gubernur juga mengukuhkan empat pimpinan daerah lain. Acara disiarkan langsung secara virtual.
Nina-Lucky ditetapkan sebagai pemimpin sekitar 1,7 juta warga Indramayu setelah meraup suara terbanyak dalam Pilkada 2020. Pasangan ini meraih 313.768 suara, mengalahkan tiga kandidat lain. Mereka adalah Daniel Mutaqien Syafiuddin-Taufik Hidayat (243.151 suara), Muhamad Sholihin-Ratnawati (223.247), dan Toto Sucartono-Deis Handika (73.494).
Baca juga : Tumbangnya Dua Dinasti di Jawa Barat Setelah 20 Tahun Berkuasa
Pertama kali ikut Pilkada Indramayu, Nina, anak mantan Kepala Polri Jenderal Da’i Bachtiar, serta artis Lucky Hakim langsung mengalahkan petahana. Taufik Hidayat adalah Pelaksana Tugas Bupati Indramayu, menggantikan Supendi yang terjerat kasus korupsi.
Sementara Daniel merupakan anak dari pasangan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance dan Anna Sophanah. Keduanya berkuasa hampir 20 tahun. Kemenangan Nina-Lucky yang didukung PDI-P, Gerindra, Nasdem, dan Perindo meruntuhkan dinasti Yance sekaligus dominasi Golkar.
Pengukuhan Nina-Lucky menandakan babak baru pemerintahan Indramayu. Namun, segudang masalah telah menunggu mereka. Salah satunya, persoalan banjir. Awal Februari lalu, banjir menerjang 22 dari 31 kecamatan di Indramayu. Banjir tidak hanya merendam 57.050 rumah, tetapi juga lahan tambak dan pertanian.
Seluas 9.890,77 hektar lahan budidaya perikanan terendam. Kerugian petambak lebih dari Rp 82,5 miliar. Mereka kehilangan potensi panen 6.567 ton perikanan budidaya yang tersapu banjir. Sawah seluas 13.677 hektar juga tergenang. Kerugian petani mencapai Rp 24,4 miliar. Sayangnya, sangat sedikit petani dan petambak yang mengikuti asuransi.
Selain merugikan petani, lumbung pangan nasional juga terancam. Indramayu berkontribusi terhadap 30 persen budidaya perikanan di Jabar. Dengan luas 114.000 hektar, Indramayu juga menjadi lumbung padi. Produksinya bisa mencapai 1,7 juta ton gabah.
Sebagai daerah hilir sungai, Indramayu belum bebas dari ancaman banjir karena hujan belum usai. Hujan deras, pendangkalan sungai, dan tanggul jebol turut memicu banjir. Banjir berasal dari luapan sejumlah sungai, yakni Cimanuk, Cikeruh, Cibuaya, Cikamangi, Cipunagara, dan Cipancuh.
Baca juga : Petambak dan Petani Indramayu Rugi Lebih Seratus Miliar
”Tanggul di Desa Puntang (Kecamatan Losarang) mulai rusak lagi, padahal sudah diperbaiki. Kalau jebol, banjir lagi,” kata Yanto (30), warga setempat.
Losarang menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir. Air bahkan masuk ke pekarangan rumah keluarga Nina di Desa Krimun, Losarang. Selain jalur pantura Losarang yang sempat terendam, seluas 3.816 hektar tambak juga kebanjiran.
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengatakan, pemerintahan di Indramayu terus berganti, tetapi masalah banjir tetap awet. Nelayan, petambak, dan petani yang paling merugi akibat banjir.
Selain mengusulkan sarana pemecah ombak untuk mencegah banjir rob, pihaknya juga mendorong bupati baru mengevaluasi pembangunan di Indramayu. ”Misalnya, pembangunan properti yang marak. Apakah itu mengurangi resapan air?” kata Budi yang tinggal di Indramayu.
Megaproyek Pertamina
Persoalan mendesak lainnya adalah pembebasan lahan untuk Petrochemical Complex tahap I. Megaproyek dengan investasi sekitar Rp 100 triliun ini dibangun atas kerja sama Pertamina dan China Petroleum Corporation Taiwan.
Pembangunannya membutuhkan lahan 331,92 hektar di lima desa di Balongan, yakni Sukaurip (35,44 hektar), Tegal Sembadra (45,21 hektar), Sukareja (86,47 hektar), Balongan (31,08 hektar), dan Majakerta (108,2 hektar). Satu desa lainnya, yakni Limbangan (25,5 hektar), berada di Kecamatan Juntinyuat.
Pembebasan lahan tahap pertama dilakukan di Sukaurip, Tegal Sembadra, dan Sukareja, seluas 167,12 ha. Ini sesuai Keputusan Gubernur Jabar Nomor 593/Kep.1000-Pemksm/2019 pada 10 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Petrochemical Complex di Indramayu.
Namun, warga belum sepakat dengan harga penggantian lahan yang dinilai rendah, berkisar Rp 240.000-Rp 400.000 per meter persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembebasan lahan di Tuban yang berkisar Rp 500.000-Rp 800.000 per meter persegi. Lahan warga Indramayu pun ditaksir ulang.
”Katanya, kepastian harga turun 15 Januari lalu, tapi sekarang belum ada. Warga sampai bertanya, kien dolanan tah (rencana pembebasan lahan ini main-main saja),” ujar Penjabat Kuwu (Kepala Desa) Sukaurip Warsono. Menurut dia, kepastian harga turun setelah Nina dilantik sebagai bupati.
Baca juga : Mimpi Balongan Ingin Bahagia Seperti Tuban
”Informasinya, harga pembebasan lahan yang baru nanti sudah final. Enggak tahu naik atau tidak. Semoga warga bisa menerima,” ucapnya. Apalagi, megaproyek itu diprediksi bisa menyerap 250 pekerja pada tahap prakonstruksi, sekitar 20.000 orang saat konstruksi, dan 2.500 pekerja pascakonstruksi.
Persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi juga menanti Nina-Lucky. Tingkat kemiskinan, misalnya, tercatat 11,11 persen tahun 2019. Angka ini jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Jabar, yakni 6,91 persen.
Korupsi pun beberapa kali menjerat pejabat Indramayu. Eks Bupati Supendi, misalnya, ditangkap Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) terkait proyek infrastruktur, pertengahan Oktober 2019. Ia menyusul Yance yang terlibat perkara korupsi pembebasan lahan pembangkit tenaga uap di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, tahun anggaran 2004. Negara merugi Rp 4,1 miliar akibat kasus korupsi itu.
Sebelumnya, Nina berjanji mengubah tata kelola pemerintahan yang tidak melayani publik sepenuh hati. Pegawai tidak boleh ABS (asal bapak senang). ”Kalau (pegawai) enggak kerja baik, untuk apa ’dipelihara’?” ujar Nina yang sebelumnya berprofesi sebagai kurator ini.
Nina juga memastikan tidak akan menjadi ”boneka” ayahnya jika terpilih sebagai bupati. Kebijakan pemerintah, katanya, harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Untuk memantau kinerja, pihaknya menyiapkan aplikasi respons cepat atas keluhan warga. ”Nomor HP saya sudah menjadi nomor sejuta umat,” ucapnya.
Baca juga : Muluskan Skenario Langit, Mencari Dukungan Semesta
Dalam sambutannya, Gubernur Ridwan Kamil meminta bupati dan wakil bupati baru menjaga integritas. ”Godaan akan banyak selama jadi pemimpin. Sejarah membuktikan, banyak pemimpin berguguran karena tidak menjaga integritas. Bangun sistem integritas,” tutur Emil, sapaan Ridwan.
Emil juga mendorong kepala daerah baru beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dan menyukseskan vaksinasi Covid-19. Targetnya, 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi. Daerah yang memiliki lahan pertanian juga diharapkan bisa swsembada pangan. Sektor pangan bisa bertahan di tengah pandemi.
”Semoga bisa menjadi pemimpin yang memberikan solusi, bukan meminta-minta,” ucapnya.
Selamat bertugas, Bupati-Wakil Bupati Indramayu Nina-Lucky.
Semoga bisa menjadi pemimpin yang memberikan solusi, bukan meminta-minta.