Perusakan Fasilitas Palapa Ring Timur Paling Banyak Terjadi di Papua
Ulah vandalisme atau perusakan fasilitas Palapa Ring Timur terjadi sejak tahun 2019 hingga awal tahun ini di Papua dan Papua Barat. Total 174 kasus terjadi di dua provinsi tersebut.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Sepanjang tahun 2019 hingga Januari 2021, tercatat telah terjadi 174 ulah vandalisme atau perusakan fasilitas Palapa Ring Timur di wilayah Papua dan Papua Barat. Kasus ini merupakan yang terbanyak dari empat wilayah di timur Indonesia yang dilintasi jaringan internet serat optik tersebut.
Demikian fakta yang disampaikan PT Palapa Timur Telematika (PTT) dalam webinar dengan topik penjelasan aksi vandalisme atas fasilitas Palapa Ring Timur, Rabu (20/1/2021), dari Jakarta. Narasumber webinar ini berasal dari PT Palapa Timur Telematika, yakni General Manager Operasi Widodo Yuli Prasetyo, Manajer Proyek Herald Napitupulu, dan Direktur Operasional Eddy Siahaan.
Widodo memaparkan, 90 persen dari 174 aksi vandalisme fasilitas Palapa Ring Timur terjadi di Provinsi Papua dan sisanya di Provinsi Papua Barat. Sementara, aksi tersebut belum ditemukan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku, yang juga masuk dalam jaringan Palapa Ring Timur.
Ulah vandalisme yang terbaru dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan membakar fasilitas base transceiver station (BTS) Palapa Ring Timur di dua lokasi di Kabupaten Puncak pada 3 Januari 2021. Kedua fasilitas itu adalah BTS 4 yang terletak di Distrik Omukia dan BTS 5 di wilayah Muara, Distrik Mabuggi.
”Di Papua, mayoritas aksi vandalisme terjadi di wilayah pegunungan. Aksi vandalisme meliputi menghalangi lokasi pemasangan fasilitas, pemutusan kabel fiber optik, dan yang terberat aksi perusakan perangkat menara di Kabupaten Puncak awal bulan ini,” kata Widodo.
Ia menuturkan, vandalisme pada proyek Palapa Ring Timur menyebabkan layanan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut mengalami kendala. Pemerintah dan PTT sedang melakukan proses pemulihan terhadap fasilitas yang rusak tersebut.
”Proses perbaikan fasilitas yang dirusak akan memakan waktu serta mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk material, pekerja, dan transportasi logistik. PTT mengharapkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak agar proses perbaikan dan pemeliharaan berjalan lancar,” kata Widodo.
Sementara itu, Herald mengatakan, PTT sebenarnya telah melakukan usaha-usaha yang signifikan untuk menjaga keamanan aset dan infrastruktur Palapa Ring Timur. Namun, upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti gangguan keamanan serta kondisi geografis dan jalan yang belum memadai sehingga tidak dapat diakses kendaraan bermotor.
”Kami telah memasang CCTV (kamera pemantau) untuk pengawasan, pagar listrik, serta membangun pos TNI di area itu. Namun, lokasi fasilitas itu di wilayah pegunungan tinggi yang sulit dijangkau kendaraan darat serta jarak tempuh yang jauh dan tidak berada di lingkungan permukiman warga,” ungkap Herald.
Eddy menambahkan, Palapa Ring Timur adalah proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan pemda dan masyarakat setempat. Karena itu, fasilitas tersebut harus mendapatkan prioritas pengamanan.
”Kami akan terus berkoordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat serta mengedukasi masyarakat secara terus-menerus agar aksi vandalisme tidak lagi terjadi di masa mendatang,” tambahnya.
Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan, pembakaran fasilitas Palapa Ring, yakni BTS 4 dan BTS 5, sangat berdampak bagi masyarakat setempat. Sebab, masyarakat kembali mengalami kesulitan mengakses internet seperti zaman dulu.
Ia mengatakan, Pemkab Puncak sudah berencana melaksanakan kegiatan belajar dan layanan pemerintahan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas Palapa Ring tersebut. Fasilitas tersebut pun baru diresmikan pada Desember 2020.
”Saya sangat sedih dengan aksi pembakaran dua BTS ini. Rencana kami melaksanakan pelayanan publik via daring gagal terlaksana. Masyarakat Puncak tak bisa mengalami kemajuan akibat aksi ini,” ungkap Willem.
Ia mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memindahkan lokasi kedua BTS itu ke tempat yang lebih aman dan dekat dengan aparat keamanan. ”Kami berharap adanya evaluasi untuk pemasangan fasilitas Palapa Ring di Puncak. Sebaiknya melibatkan pemda setempat dan aparat keamanan sebelum pemasangan BTS,” ujarnya.