Pupuk Tak Tersedia, Petani di Lokasi ”Food Estate” Kebingungan
Program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah sudah dimulai sejak Presiden mulai menanam padi perdana pada awal Oktober lalu. Namun, petani kini resah karena pupuk tak tersedia.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·4 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Petani di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, menunggu ketersediaan pupuk. Mereka sudah menanam padi di lahan lebih kurang 1.200 hektar. Namun, sejak penanaman pada awal Oktober hingga kini, pupuk tak kunjung ada.
Belanti Siam merupakan salah satu bagian dari proyek food estate yang digagas pemerintah. Kawasan itu mestinya mendapatkan prioritas ketersediaan pupuk dan alat pertanian lain dalam rangka memperlancar program food estate.
Salah satu petani yang masih menanti pupuk adalah Tiono (59), pemilik 8 hektar sawah di Desa Belanti Siam. Tiono, pada Rabu (4/11/2020) siang, melihat lagi sawahnya yang ia tanami padi jenis Impari-43. Ia mulai menanam di sawahnya itu pada Rabu, 7 Oktober 2020 lalu, tetapi hingga kini belum sawahnya belum dipupuk.
Sawahnya sempat menjadi simbol dimulainya program food estate karena hari itu Presiden Jokowi langsung yang melakukan penanam perdana. Pondok tempat Jokowi dan beberapa menteri dan pejabat lain berdiskusi pun dibuat di sawahnya.
Sekarang umur padinya sudah hampir satu bulan. Menurut Tiono, seharusnya umur padi 3-4 minggu sudah mulai dipupuk. ”Ini di kios-kios biasa saya beli sudah tidak ada yang jual karena katanya ada bantuan, saya harap bisa cepat supaya bisa dipupuk,” kata Tiono.
Tiono mulai kebingungan dan sudah membuat laporan ke beberapa pihak, mulai dari pemerintah desa hingga pejabat kabupaten. Bahkan, anaknya yang bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Pulang Pisau pun tak bisa memberi jawaban pasti.
Tiono mengungkapkan, satu hektar sawahnya membutuhkan setidaknya 200 kilogram pupuk urea dan 300 kilogram pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK) jenis phonska yang merupakan pemberi vitamin atau unsur hara pada tanahnya. Pemupukan biasanya ia lakukan setelah proses pengairan.
”Ini belum dipupuk sama sekali, saya khawatir ini nanti hasilnya gagal atau tidak sesuai keinginan pemerintah,” ungkap Tiono.
Hal serupa juga diungkapkan Sumardi dari Kelompok Tani Belanti Siam I. Sumardi menjelaskan, sebelum ada program strategis nasional lumbung pangan di desanya, ia kerap memesan pupuk dari toko terdekat yang biasa menyediakan pupuk. Namun, setelah ada program itu, kios terdekat tidak lagi menjual pupuk.
”Ini, kan, pakai pesan di Jawa sana atau di Banjarmasin. Jadi kalau tidak ada yang pesan, kios di sini gak jual. Ini semua kelompok tani, kan, menunggu pupuk dari pemerintah. Kalau pupuk terlambat, harusnya kami bisa diberitahu agar kami bisa pesan sendiri,” ungkap Sumardi.
Sawah di sini semua cepat-cepat dibajak, ada yang baru panen beberapa bulan lalu dibajak lagi supaya bisa cepat tanam, masih ada yang menggunakan pupuk masa tanam yang lalu, tetapi sekarang sudah habis semuan pupuknya.
Sumardi menjelaskan, untuk memesan pupuk biasanya satu keluarga atau kelompok tani membuat surat yang ia biasa disebut Surat Rencana Penggunaan Pupuk. Surat itu diberikan ke salah satu distributor pupuk di desanya yang juga merupakan toko-toko penjual pupuk dan beragam kebutuhan pertanian.
”Selama ada program ini kami gak buat surat itu untuk pemesanan, jadi ya berharap dari pemerintah saja,” ungkap Sumardi.
Sumardi mengungkapkan, pihaknya sudah mulai menanam sejak 19 Oktober lalu karena diminta proses penanaman dilakukan dengan cepat. Bahkan, sawahnya dibantu dibajak oleh para tentara.
”Sawah di sini semua cepat-cepat dibajak, ada yang baru panen beberapa bulan lalu dibajak lagi supaya bisa cepat tanam, masih ada yang menggunakan pupuk masa tanam yang lalu, tetapi sekarang sudah habis semuan pupuknya,” kata Sumardi.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan program food estate tahap pertama akan dilaksanakan di lahan seluas sebesar 30.160 hektar. Rinciannya, 10.160 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kapuas. Dari dua kabupaten itu total terdapat 13 kecamatan yang terlibat.
Melihat hal itu, Pelaksana Tugas Gubernur Kalteng Habib Said Ismail menjelaskan, pihaknya baru saja berkoordinasi dan membuat pertemuan dengan pihak Kementerian Pertanian soal penyediaan pupuk. Dalam waktu dekat, pupuk akan didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan.
”Memang betul, pupuk urea dan NPK sampai saat ini belum ada, padahal padi yang kemarin ditanam (para pejabat) sudah mulai berbuah,” kata Habib.
Habib menambahkan, pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Pertanian dan mendengarkan penjelasan keterlambatan datangnya pupuk. Menurut dia, hal tersebut hanya persoalan koordinasi dan dalam waktu dekat pupuk bisa segera digunakan para petani di lokasi food estate. ”Secepatnya akan didistribusikan,” ujar Habib.