Pembangunan Pabrik Pengolahan Ubi di Papua Mangkrak
Pembangunan pabrik pengolahan ubi jalar di Papua terbengkalai. Padahal, proyek tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan perekonomian petani setempat.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pembangunan pabrik pengolahan ubi milik Pemerintah Provinsi Papua di daerah Arso IV, Kabupaten Keerom, mangkrak. Pembangunan pabrik yang dimulai sejak 2017 itu terkendala anggaran. Pemprov Papua berupaya menggandeng pihak ketiga untuk mengoperasikan pabrik itu.
Dari pantauan Kompas di lokasi pabrik, Minggu (1/11/2020), kondisi pabrik dan rumah yang disiapkan untuk pegawai tampak tidak terawat. Rumput dan ilalang pun menutupi area jalan masuk ke pabrik.
Di dalam bangunan pabrik, alat-alat pengolahan ubi tampak berkarat dan masih tersimpan dalam peti karena belum digunakan sama sekali. Alat-alat tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perindustrian sejak tahun 2010.
Masyarakat setempat pun memanfaatkan area di sekitar pabrik seluas 10 hektar ini sebagai lokasi untuk menggembalakan ternak sapi karena banyaknya rumput dan ilalang.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Laduani Ladamay, saat ditemui, di Jayapura, Rabu (4/11/2020), mengakui, pabrik tersebut belum beroperasi hingga kini. Penyebabnya, belum tersedia anggaran yang cukup agar pabrik bisa segera beroperasi.
”Total investasi untuk pabrik pengolahan ubi tersebut mencapai Rp 120 miliar. Sementara, anggaran yang dicairkan baru mencapai sekitar Rp 20 miliar untuk pembukaan jalan dan sejumlah bangunan,” ujar Laduani.
Ia menuturkan, Pemprov Papua akan berupaya mencari solusi agar pabrik tersebut dapat berfungsi mengelola pangan lokal yang begitu berlimpah. Salah satunya dengan menggandeng pihak ketiga untuk mengelola pabrik tersebut.
”Kami telah berkoordinasi dengan pemda setempat dan salah satu koperasi milik masyarakat di Keerom terkait pengelolaan pabrik tersebut. Pabrik ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi terbengkalai,” tutur Laduani.
Ketua DPRD Kabupaten Keerom Bambang Mujiono mengatakan, pihaknya berharap pabrik bisa digunakan sesuai kebutuhan petani. ”Di Keerom, banyak warga yang memiliki lahan singkong dengan hasil produksi yang berlimpah. Seharusnya pabrik ini bisa mengolah produksi singkong warga,” tutur Bambang.
Asisten III Setda Provinsi Papua yang juga Penjabat Sementara Bupati Keerom Ridwan Rumasukun mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan instansi terkait di Pemprov Papua agar pabrik ini bisa beroperasi. ”Pemerintah telah mengeluarkan banyak uang untuk menyediakan lahan, peralatan, dan membangun sejumlah fasilitas pabrik. Seharusnya pabrik ini tak boleh terbengkalai begitu saja,” ujarnya.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Alexander Sinuraya mengatakan, pihaknya masih mempelajari penyebab pabrik belum dapat beroperasi. Hal ini untuk melihat ada tidaknya potensi pelanggaran hukum dalam masalah ini.