Penyaluran Bansos di Sumbar Tersendat Validasi Data
Hingga hari kedelapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak Covid-19 di Sumbar belum disalurkan.
Oleh
YOLA SASTRA
·4 menit baca
PADANG, KOMPAS — Hingga hari kedelapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak Covid-19 di Sumbar belum disalurkan. Penyaluran bantuan tersendat sulitnya proses validasi data di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Rabu (29/4/2020), mengatakan, bansos belum dicairkan karena masih menunggu data dari kabupaten/kota. Sejauh ini, dari 19 kabupaten/kota, baru 4 kabupaten yang menyerahkan data, yaitu Padang Panjang, Pariman, Sawahlunto, dan Agam.
”Data yang masuk itu sudah diproses di keuangan. Mungkin besok sudah bisa dikirim lewat pos dan diantar petugas pos ke rumah penerima masing-masing, Rp 1,2 juta per keluarga untuk dua bulan. Kami masih menunggu data kabupaten/kota lainnya,” kata Irwan.
Di Sumbar, ada tujuh jenis bantuan untuk warga, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, antara lain bantuan program keluarga harapan, sembako, prakerja, bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Provinsi Sumbar, dan pemkab/pemkot. Satu keluarga mendapat satu jenis bantuan.
Irwan mengatakan, total keluarga yang mendapat bansos hampir 1,3 juta keluarga. Adapun jumlah semua keluarga di Sumbar sekitar 1,6 juta keluarga. Satu keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp 600.000 per bulan untuk tiga bulan.
Irwan memaklumi lamanya proses validasi data di tingkat kabupaten/kota. Sebab, pemerintah pusat berpesan agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih sehingga ada keluarga yang mendapat dua jenis bantuan. Proses validasi data menjadi kesulitan di lapangan.
Ternyata data di Kemensos, satu pertiganya sudah tidak cocok lagi dengan yang ditemui RT/RW di lapangan.
Irwan menjelaskan, RT/RW atau petugas lainnya harus mengecek data satu per satu. Mereka harus memastikan tidak ada penerima PKH, masuk ke bantuan kartu prakerja atau lainnya. Masalahnya, daerah tidak tahu siapa saja warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan kartu prakerja. Begitu pula dengan bantuan dari Kementerian Sosial. Daerah sudah mendapatkan data penerima tetapi satu pertiga dari data itu tidak lagi cocok dengan kondisi lapangan.
”Yang membuat lama karena data harus hati-hati agar tertib dan terintegrasi. Beratnya di lapangan, ternyata data di Kemensos, satu pertiganya sudah tidak cocok lagi dengan yang ditemui RT/RW di lapangan. Contoh, A namanya ada dari pusat. Ketika dicek ternyata A sudah mampu. Sementara itu, ada yang tidak mampu tidak masuk di data itu,” ujar Irwan.
Terkait masalah data Kemensos, kata Irwan, pemerintah daerah mengunci dulu rekening penerima yang tidak relevan. Provinsi segera mengirimkan surat kepada kementerian untuk menanyakan apakah bantuan bagi penerima tidak relevan itu bisa dialihkan kepada warga lainnya.
Keluarga yang belum menerima bantuan dari kementerian akan dibantu pemerintah provinsi.
Irwan melanjutkan, keluarga yang belum menerima bantuan dari kementerian akan dibantu pemerintah provinsi. Jika masih ada warga terdampak yang belum dapat, akan dibantu kabupaten/kota. Irwan menambahkan, provinsi menyediakan anggaran Rp 250 miliar untuk bantuan sosial, yaitu Rp 215 miliar untuk bantuan Rp 600.000 per bulan dan Rp 35 miliar untuk bantuan sembako.
Kepala Bagian Humas Kabupaten Pesisir Selatan Rinaldi mengatakan, pendataan bansos di Kabupaten Pesisir Selatan sudah selesai. Kamis (23/4/2020), pemkab sudah mengirimkan data kepada Kemensos dan Selasa (28/4/2020) malam sudah mengirimkan data kepada Pemprov Sumbar. ”Kami kabupaten/kota kelima yang mengirimkan data ke provinsi,” kata Rinaldi.
Rinaldi melanjutkan, total ada sekitar 70.741 keluarga sebagai daftar penerima bansos. Rinciannya 11.337 keluarga bantuan provinsi, 20.830 keluarga bantuan Kemensos, 16.000 keluarga bantuan kabupaten, 14.558 keluarga bantuan PKH dan sembako, dan 8.016 keluarga dari tambahan bantuan sembako kabupaten.
Rinaldi mengatakan, untuk data yang dikirimkan ke Kemensos, baru 17.000 keluarga yang terverifikasi. Ia berharap proses verifikasi bisa segera selesai dan bantuan bisa dicairkan dalam waktu dekat. Selain semua bantuan tersebut, nagari-nagari di Pesisir Selatan juga akan memberikan bantuan langsung tunai bagi keluarga terdampak yang tidak tercakup oleh bantuan sebelumnya.
Hingga Rabu, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar menunjukkan jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 145 orang. Dari total kasus positif itu, 15 orang meninggal, 24 orang sembuh, 42 orang dirawat di rumah sakit, 38 orang isolasi mandiri, dan 26 diisolasi di Balai Pelatihan Kesehatan Sumbar. Kasus pertama di Sumbar ditemukan pada 26 Maret 2020. Adapun kluster penularan Covid-19 terbesar ditemukan di Kota Padang, yakni di Pasar Raya Padang.