SEMARANG, KOMPAS — Pengurus Partai Persatuan Pembangunan di daerah Jawa Tengah yang terdiri dari pengurus di 35 kabupaten dan kota solid dan menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan. Semua kepengurusan daerah PPP mengaku solid memihak kepemimpinan DPP PPP Romahurmuziy atau Romy.
Hal itu ditegaskan Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie, Minggu (15/10), ketika bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah di Jalan Veteran, Semarang. Masruhan hadir didampingi sejumlah pengurus DPW PPP dan diterima komisi hukum KPU Jateng, Moh Hakim Djunaedi.
”Kedatangan kami ke KPU sekadar memastikan penyerahan berkas pengurus di tingkat wilayah sesuai hasil pendaftaran DPP PPP di KPU pusat. Jadi, pengurus memastikan tidak ada dualisme PPP di Jawa Tengah,” kata Masruhan Samsurie.
Sekretaris DPW PPP Jateng Abdul Syukur menyatakan, awalnya pengurus menyiapkan data pengurus sebanyak 46.000 orang. Namun, mengingat KPU mensyaratkan pengurus yang terdaftar harus sudah memiliki KTP elektronik, terpaksa jumlahnya disesuaikan menjadi 38.000 orang saja.
Dari pendataan pendaftaran parpol di KPU, ujar Abdul Syukur, program KTP elektronik belum sepenuhnya tuntas. Dari jumlah penduduk di Jawa Tengah sekitar 34 juta orang, ternyata belum semua warga, juga pengurus partai politik termasuk PPP hingga di tingkat ranting, memiliki KTP elektronik.
Saat ini, PPP Jateng memiliki delapan kursi di legislatif Jateng. Dengan target meraih posisi tiga besar pada Pemilu 2019, tentu PPP akan meningkatkan jumlah kursi legislatif menjadi minimal 14 kursi di parlemen Jateng. Hasil survei lembaga Indikator, Jakarta, jika pemilu diselenggarakan pada Oktober 2017, perolehan PPP secara nasional di peringkat kelima dari sejumlah parpol lainnya.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PPP Jawa Tengah Abdul Azis mengemukakan, konflik dualisme selama 2,5 tahun di tubuh PPP ternyata membuat pengurus di tingkat daerah makin solid. Hal ini karena faktor kepemimpinan Romy yang dinilai dapat memberikan ketegasan dalam menjaga roh PPP sebagai partainya umat Islam dari kota besar hingga pelosok desa.
Pada kesempatan itu, Moh Hakim Djunaedi menyatakan, beberapa hari ini pihaknya banyak kedatangan pihak atau kelompok yang mengaku pengurus parpol PPP dari kubu Djan Faridz. Namun, mereka mundur setelah mendapatkan penjelasan bahwa keputusan KPU hanya mengakui PPP dari kubu Romy sesuai dengan hasil pendaftaran di KPU pekan ini.
”Terkait PPP, KPU sudah tegas hanya menerima pendaftaran PPP dari satu kubu saja, yakni PPP yang dipimpin Romy sesuai dengan keabsahan pengurus yang pertama mendaftar di KPU dan data sudah lengkap dan jelas,” kata Moh Hakim Djunaedi.