Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8/2024) ditindaklanjuti secara berbeda oleh DPR pada hari selanjutnya. Putusan MK memberikan peluang lebih luas kepada semua partai politik (parpol) untuk mengajukan calon gubernur dan bupati/wali kota. Sementara putusan di Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) DPR mengkhususkan penurunan ambang batas minimal persentase daftar pemilih tetap (DPT) hanya untuk parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD. Jika putusan MK diterapkan, akan semakin banyak parpol di DPRD yang dapat mengajukan sendiri calon kepala daerah tanpa harus berkoalisi.
