Nadiem Makarim: Merdeka Belajar Dekatkan Pendidikan Sesuai Cita-cita Ki Hadjar Dewantara
Hari Pendidikan Nasional 2023 dijadikan momentum untuk merefleksikan perjuangan tranformasi pendidikan lewat Merdeka Belajar. Anak-anak Indonesia berhak merasakan kemerdekaan belajar dan bercita-cita yang sesungguhnya.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Selama tiga tahun terakhir, dengan gerakan Merdeka Belajar, transformasi pendidikan di berbagai sekolah dan daerah dari ujung barat sampai timur Indonesia diyakini sudah mulai membawa pendidikan bangsa ini semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan sejatinya menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat.
”Selama tiga tahun terakhir, perubahan besar terjadi di mana-mana. Transformasi masif pendidikan ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerja sama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sehingga kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Upacara Hardiknas 2023 dengan tema ”Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar” dilakukan secara luring dan daring. Seluruh peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia.
Di tahun ini, Mendikbudristek memakai pakaian adat dari Provinsi Aceh. Sebanyak 443 pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendikbudristek serta perwakilan peserta didik mengikuti upacara secara luring.
Ada juga sebanyak 1.000 peserta yang hadir secara daring, terdiri dari peserta didik berprestasi, duta teknologi, guru dan kepala sekolah penggerak, mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Laskar Rempah, serta mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Nadiem memaparkan, sudah ada 24 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan Kemendikbudristek untuk menuntun pada pendidikan yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara. Anak-anak Indonesia kini bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri.
Selain itu, para kepala sekolah dan kepala daerah juga kini lebih mudah melakukan pemantauan pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan data Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan.
Para guru kini dapat berbagi dan berkarya dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat dengan berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka.
Lebih lanjut, Nadiem mengutarakan, Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi. Bahkan, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar.
Disediakan juga perluasan program beasiswa untuk memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di jenjang perguruan tinggi, kata Nadiem, para mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka.
Transformasi untuk pendanaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi juga sudah berjalan dan memberikan dampak baik karena fleksibilitas pemanfaatannya. Ada dana bantuan operasional sekolah (BOS) majemuk, dana padanan atau matching fund untuk mendanai riset guna menghasilkan banyak inovasi, hingga Dana Indonesiana yang fleksibel untuk mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya yang mendukung pemajuan kebudayaan.
”Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Perjalanan dan perjuangan untuk mewujudkan Merdeka Belajar harus kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita. Kita ingin mendidik generasi Pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan,” ujar Nadiem.
Secara tepisah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap kualitas pendidikan di Tanah Air setelah pandemi Covid-19 melandai. Peringatan Hardiknas 2023 harus dijadikan momentum untuk merefleksikan berbagai kebijakan pendidikan baik pusat maupun daerah, apakah sudah berdampak positif secara signifikan terhadap kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di setiap daerah, termasuk kualitas dan kesejahteraan guru atau belum.
”Hardiknas 2023 hendaknya dipandang sebagai momen refleksi bersama atas semua kebijakan pendidikan di tanah air, pendidikan kita mau dibawa ke mana? Apalagi, pemilu sudah di depan mata, nanti ganti pemerintah ganti kebijakan lagi,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.
Satriwan mendesak Kemendikbudristek serta seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan obyektif terhadap seluruh episode Merdeka Belajar.
”Evaluasi ke-24 (episode) Merdeka Belajar sangat penting mengingat tahun depan pemilu. Sejak dulu, pergantian pemerintahan, ganti menteri pasti ganti kebijakan. Jadi, tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional. Jangan sampai hanya berganti merek kebijakan, tapi substansi sesungguhnya sama. Jangan sampai klaim perubahan inovasi pendidikan yang terjadi malah involusi atau kemandekan pendidikan,” kata Satriwan
Satriwan menambahkan, P2G meminta Kemendikbudristek untuk menuntaskan peta jalan pendidikan nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia jangka panjang. Peta jalan ini harus lahir dari pemikiran semua pemangku kepentingan pendidikan secara partisipatif, obyektif, dan transparan.
”Jika pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) dapat melahirkan peta jalan pendidikan nasional, ini akan menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia,” kata Satriwan.