Ketidakpastian Hukum Ancam Iklim Usaha

Ketidakpastian hukum akibat revisi UU Pilkada memicu keresahan, pengusaha khawatirkan dampak buruk bagi iklim usaha.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Massa mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (22/8/2024). Unjuk rasa tersebut menuntut penurunan Presiden Joko Widodo dan mengecam DPR yang akan merevisi keputusan MK terkait Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Isu ketidakpastian hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Pilkada memicu keresahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Para pengusaha memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dapat merusak keyakinan investor dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional, terutama di tengah situasi politik yang memanas.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, isu ketidakpastian hukum yang terjadi pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Pilkada oleh DPR bisa berdampak pada iklim berusaha di Tanah Air. Apalagi, saat ini isu ketidakpastian hukum itu telah menyulut keresahan sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, penyelenggaraan pilkada yang kondusif dibutuhkan sebagai syarat menjaga keyakinan investor dan kepercayaan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah dan elite partai politik diharapkan bisa menjaga kondusivitas situasi dan tidak menambah ketidakpastian hukum.

”Isu ketidakpastian hukum ini harus dijawab bersama karena ini bisa menyangkut kondisi dunia usaha juga nantinya. Ini menyangkut tingkat kepercayaan dari investor terhadap pasar keuangan kita dan kondisi ekonomi kita. Kami sangat berharap elite politik bisa menjaga situasi kondusif,” kata Sarman.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjuk rasa dari sejumlah elemen menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (22/8/2024).

Ia mengingatkan, saat ini sedang banyak tekanan ekonomi yang mesti dihadapi pelaku usaha. Keresahan kondisi sosial dan politik di dalam negeri serta ketidakpastian hukum dikhawatirkan hanya akan menambah tekanan terhadap ekonomi.

”Jakarta ini kota jasa, kota dagang. Kalau sampai isu ini menyulut aksi unjuk rasa terhadap isu UU Pilkada ini mengganggu aktivitas ekonomi Jakarta, ekonomi nasional juga akan terganggu. Jadi, kami berharap marilah elite politik bersama menjaga kondusivitas Indonesia dan jalannya pilkada,” kata Sarman.

Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, apa yang dipertontonkan oleh elite politik saat ini akan memunculkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

”Pengusaha paling takut kalau tidak ada kepastian hukum. Kalau menyangkut urusan negara saja begini, apalagi urusan lain. Jadi, jangan anggap investor dan orang di luar sana tidak mengerti apa yang terjadi,” kata Anton.

Ia menegaskan, kondisi ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Keresahan sosial dan riak-riak politik yang muncul menjelang pilkada ini akan membuat investor bertanya-tanya dan ujung-ujungnya memilih untuk menahan investasi mereka alias wait and see.

Anton melihat bahwa keresahan sosial yang muncul saat ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan elite pada hukum. ”Kalau kita sudah tidak taat hukum, pasti mengundang protes. Tidak mungkin orang diam saja dan nerimo tidak mau ribut. Ini, kan, membuat gonjang-ganjing. Padahal, kita lagi butuh investasi untuk masuk,” ujarnya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mahasiswa berseru dalam unjuk rasa mengecam RUU Pilkada terbaru yang diikuti ratusan orang di depan Kantor DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Sumbar, Kamis (22/8/2024).

Indeks saham

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama, Kamis (22/8/2024), dibuka di level 7.554,59 poin. Sempat merosot hingga ke level 7.479,61 poin, IHSG menjelang penutupan sesi pertama terpantau berada di level sekitar 7.520 poin atau terkontraksi 0,5 persen ketimbang penutupan hari sebelumnya.

Praktisi pasar modal sekaligus Co-Founder PasarDana Yohanis Hans Kwee berpendapat, terkoreksinya IHSG pada sesi pertama tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi eksternal. Para pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati menjelang pidato Gubernur Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed), pada Jumat (23/8/2024).

”Penurunan pasar lebih dipengaruhi oleh faktor aksi ambil untung, event BI Rate, dan pembacaan hasil FOMC sudah keluar. Terlihat pasar global dari kemarin mulai terkoreksi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Hans yang juga pengajar Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menjelaskan, dinamika politik yang saat ini hangat diperbincangkan oleh publik tidak begitu berpengaruh terhadap pasar saham. Namun, tetap perlu diwaspadai jika menimbulkan kerusuhan.

”Masalah politik biasanya punya pengaruh kecil ke pasar saham, kecuali ada kerusuhan atau demo besar-besaran,” tuturnya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjuk rasa dari sejumlah elemen menggelar aksi demonstrasi di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (22/8/2024).

Senada, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, stabilitas politik dan keamanan domestik masih terjaga. Hal ini pada gilirannya membuat aliran modal portofolio asing masuk ke pasar keuangan domestik.

Merujuk data Bank Indonesia, aliran modal portofolio asing selama triwulan III-2024 hingga 19 Agustus 2024 di pasar surat berharga negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan pasar saham membukukan beli neto sebesar 7,2 miliar dollar AS.

”Sejauh tingkat stabilitas politik dan keamanan domestik masih terjamin, maka capital inflow akan terus mengalir ke pasar domestik. Selain itu, indeks penjualan ritel juga masih terjaga. Konsumsi domestik berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi kita,” ujarnya.