PT Krakatau Steel menapaki ekosistem mobil listrik melalui penambahan saham pada Krakatau Posco. Peningkatan saham ini juga memberi nilai tambah pada upaya penguatan pasar ekspor.
Oleh
BM LUKITA GRAHADYARINI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menambah kepemilikan saham pada PT Krakatau Posco, perusahaan patungan antara Krakatau Steel dan Posco Holdings. Penambahan saham itu merupakan strategi perseroan untuk memperkuat bisnis baja sekaligus menapak ke ekosistem kendaraan listrik.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengemukakan, peningkatan kepemilikan saham Krakatau Steel pada Krakatau Posco dari 30 persen menjadi 50 persen merupakan langkah strategis korporasi dalam mewujudkan investasi di bidang bisnis baja. Peningkatan saham tersebut sekaligus akan menjadi langkah perseroan untuk masuk ke ekosistem kendaraan listrik.
Peningkatan kepemilikan saham Krakatau Steel di Krakatau Posco dari 30 persen menjadi 50 persen ditandatangani pada hari Senin, 28 November 2022. Proses itu dimulai sejak tahun 2016 ketika ditandatangani minutes of agreement antara Krakatau Steel dan Krakatau Posco. Total nilai transaksi sebesar 555 juta dollar AS, meliputi peningkatan saham 20 persen di Krakatau Posco senilai 218 juta dollar AS, pelunasan utang Commerzbank sebesar 246 juta dollar AS, dan kompensasi tunai 90 juta dollar AS.
”Kami setorkan fasilitas sehingga mendapat tambahan saham dan kembalian yang akan memperkuat basis untuk produksi baja berteknologi tinggi. Salah satu produknya adalah baja otomotif untuk masuk ke ekosistem mobil listrik,” ujar Silmy saat dihubungi, Selasa (29/11/2022).
Penambahan saham itu merupakan strategi perseroan untuk memperkuat bisnis baja sekaligus menapak ke ekosistem kendaraan listrik.
Peningkatan saham Krakatau Steel pada Krakatau Posco dinilai memberikan nilai tambah dalam usaha memperkuat pasar ekspor. Pada 2023-2027, kapasitas produksi Krakatau Steel dan Krakatau Posco akan ditingkatkan dari 3,2 juta ton per tahun menjadi 10 juta ton per tahun.
Adapun produksi baja untuk otomotif ditargetkan mulai 2023-2025 dengan target kapasitas 1 juta ton per tahun. Krakatau Posco merupakan pabrik baja terintegrasi terdiri dari Iron and Steel Making Plant, Plate Rolling Mill, dan Hot Rolling Plant.
Silmy menambahkan, Krakatau Steel saat ini tengah melakukan restrukturisasi. Namun, pengembangan bisnis baja harus terus berjalan karena baja merupakan komoditas strategis negara dan pemerintah tengah mencanangkan Indonesia menjadi sentra produksi mobil listrik di dunia. Sinergi perlu dilakukan dengan perusahaan yang unggul dalam bidang baja.
”Sinergi ini untuk mewujudkan mimpi membangun industri baja yang kompetitif dan unggul,” kata Silmy.
Pengembangan bisnis baja harus terus berjalan karena baja merupakan komoditas strategis negara dan pemerintah tengah mencanangkan Indonesia menjadi sentra produksi mobil listrik di dunia.
Pada tahun 2023, Krakatau Steel dan Krakatau Posco menargetkan total pendapatan 6 miliar dollar AS. Untuk tahun ini, target pendapatan Krakatau Steel sebesar 2,6 miliar dollar AS.
Tahun 2021, PT Krakatau Posco mencatatkan laba 415 juta dollar AS atau setara dengan Rp 6,5 triliun serta pendapatan sebesar 2,35 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 36,8 triliun. EBITDA atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi PT Krakatau Posco pada 2021 mencapai 695 juta dollar AS atau setara dengan Rp 10,8 triliun.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan, pemerintah perlu terus membangun hilirisasi tambang, termasuk ekosistem kendaraan listrik. Kendati kalah melawan Uni Eropa dalam sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel, pemerintah diyakini sudah mengantisipasi dampaknya. Ekosistem kendaraan listrik harus terus dibangun.
”Hilirisasi merupakan upaya agar berbagai komoditas yang kita punya juga bisa berputar di dalam negeri. Selama ini, komoditas bahan mentah (tambang) dinikmati luar negeri,” ujarnya.
Sarman menambahkan, hilirisasi diperlukan karena bisa meningkatkan penyerapan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah produk ekonomi. ”Pemerintah harus maju terus (hilirisasi),” katanya.